Budiman, Arif (2012) Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian tentang Penerapan Konsep Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Penanganan Perkara Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, dengan fokus studi kasus perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, menyangkut dasar pertimbangan perlunya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, bentuk atau wujud konkret penerapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian adalah deskriptif analisis, metode penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan, studi kasus, konseptual, penafsiran dan filsafat hukum. Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Teori atau konsep yang digunakan adalah: teori utilitis, penegakan hukum, penyidikan, diskresi kepolisian, keadilan restoratif dan KDRT. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan bahwa dasar pertimbangan perlunya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana adalah pertimbangan filsafat, sosiologis, normatif dan kelembagaan dengan orientasi utama penyelesaian perkara pidana KDRT yang terbaik untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Bentuk atau wujud konkret penerapannya adalah dimulai dengan adanya kesepakatan untuk berdamai antara suami dan istri yang didukung oleh keluarga, selanjutnya diikuti dengan pencabutan laporan polisi, dan berdasarkan diskresi kepolisian penyidikan menghentikan proses penyidikan. Peranan aparat penyidik adalah sebagai mediator. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya meliputi faktor internal dan eksternal kepolisian, yakni substansi hukum, sarana dan prasarana, aparat penyidik, budaya hukum dan masyarakat. Beberapa hal yang perlu disarankan untuk ditindaklanjuti, adalah: perlu pengaturan yang konkret dan operasional tentang penggunaan kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif. Payung hukum, seperti dalam Undang-Undang atau Peraturan Kapolri dalam menerapkan konsep keadilan restoratif tersebut memuat ketentuan pidana materiil dan ketentuan pidana formilnya. Melakukan pelatihan penerapan konsep keadilan restoratif kepada penyidik yang melibatkan Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, dan Asosiasi Advokat. Polri perlu melakukan pengkajian lembaga atau pranata adat yang masih hidup/terpelihara, dan melakukan pemberdayaan dalam rangka penerapan konsep keadilan restoratif. Kegiatan ini dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, LSM, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu perlu membangun kesepahaman dengan Kejaksaan agar penyidik tidak ragu-ragu menerapkan konsep keadilan restoratif meskipun Kejaksaan sudah memberikan petunjuk penyidikan, serta perlu menumbuhkan pemahaman konsep keadilan restoratif pada fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
English Abstract
The Research on Application of Restorative Justice Concept in Handling Criminal Cases at the Criminal Investigation Unit of the Municipal Police (Polresta) of Samarinda, focusing on study of criminal cases of domestic violence (KDRT) concerns the basic consideration as to the need for the application of restorative justice concept in handling criminal cases, the form or concrete realization of its implementation and the factors that influence its application. The research was conducted by adopting a legal empirical approach, the type of the research is descriptive analysis, the research adopted such methods as the laws and regulations, case studies, concept, interpretation and legal philosophy. The research data includes the primary and secondary data. It used such theories or concepts as: utility theory, law enforcement, investigation, police discretion, restorative justice and domestic violence. From the results of the research and discussion, it can be set out that the basic consideration for the need to apply the restorative justice concept in handling criminal cases is based on philosophical, sosiology, normative and institutional consideration which main orientation is to find the best settlement of the criminal cases of domestic violence to realize justice for the perpetrators, victims, families and community. The concrete shape or form of its application shall be firstly commenced by making an agreement for amicable settlement between a husband and a wife that is supported by their family, the next stage is to revoke the submitted police report, and based on the police discretion, investigators shall stop the investigation, and the investigators shall become the mediator. Whereas, factors that affect the implementation thereof shall include internal and external factors of the police, such as, legal substance, facilities and infrastructure, investigators, legal culture and society. Several matters that needs a follow up include the followings: a concrete and operational arrangement on the use of the authority of the police discretion in the settlement of criminal cases to implement the concept of restorative justice shall be necessary. Legal grounds, such as, the Law or Regulations of the Chief of the Police in applying the concept of the restorative justice shall consist criminal provisions, either material or formal. Conducting trainings on the application of the restorative justice concept to investigators that involve Universities, Public Prosecutor Offices, Courts, NGOs, and Advocate Associations. The Police of the Republic of Indonesia shall be necessary to conduct reviews of the surviving/well-maintained customary agencies or laws and conduct empowerment to implement the concept of restorative justice. These activities shall be conducted through cooperation with Universities, NGOs, Public Prosecutor Offices and Courts. In addition, it shall also be necessary to establish common understanding with the Public Prosecutor Offices so that no hesitation on the part of the investigators to apply the concept of restorative justice although the Public Prosecutor Offices has given investigation directions, and it shall also be necessary to encourage understanding as to the concept of restorative justice within the monitoring function in the sphere of the Police of the Republic of Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.68/BUD/p/041205813 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.66 Capital punishment |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Jan 2013 10:14 |
| Last Modified: | 10 Jan 2013 10:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157256 |
Actions (login required)
 |
View Item |