Saraswati, Mirna (2012) Comparative Study of Capital Punishment in Japan and Indonesia Related with the Human Right. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hukuman mati atau hukuman mati dalam implementasinya selalu menyebabkan kontroversi. Di satu sisi, ia bertujuan untuk menghargai pelanggar kriminal dengan penalti yang setara dengan tindakannya, tetapi di sisi lain juga mengambil hak hidup para pelanggar. Selain dianggap kejam dan tidak manusia, hukuman mati juga ireversibel. Gerakan abolisionis atau disebut sebagai gerakan penghapusan hukuman mati muncul pada 1767. Gerakan ini diprakarsai oleh esai `tentang kejahatan dan hukuman yang ditulis oleh Cesare Becaria. Gerakan penghapusan menjadi lebih kuat dengan deklarasi hak asasi manusia yang diadopsi oleh negara bersatu. Ada juga banyak kesepakatan internasional yang diatur tentang penghapusan hukuman mati, dan itu menunjukkan bahwa dunia bergerak maju untuk menghapuskan hukuman mati. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memeriksa dan membandingkan implementasi hukuman mati di Jepang dan Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan internasional tentang hukuman mati yang berkaitan dengan hak asasi manusia, implementasi di Jepang dan Indonesia dan untuk mengetahui efektivitas hukuman mati dan untuk mengetahui bentuk hukuman lainnya yang dapat menggantikan hukuman mati. Penelitian ini juga membandingkan peraturan hukuman mati di kedua negara, dan menganalisis faktor-faktor yang membuat kedua negara masih mempertahankan hukuman mati. Kerangka penelitian terdiri dari lima bab. Bab pertama menjelaskan latar belakang penelitian termasuk pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat. Bab kedua menjelaskan teori studi hukum komparatif, tujuan dan teori hukuman, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tesis, kerangka kerja teoritis dan hipotesis. Wills Bab Ketiga menjelaskan metode penelitian yang terdiri dari jenis, fokus, sumber data, proses pengumpulan data, desain analisis data dan validitas data. Bab keempat akan membahas perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, perbandingan implementasi penalti kematian di kedua negara, analisis faktor-faktor yang membuat kedua negara masih menggunakan hukuman mati dan menganalisis jenis hukuman lain yang dapat diganti menggunakan hukuman mati. Akhirnya bab terakhir adalah kesimpulan dari tesis. Di Jepang dan Indonesia, peraturan hukuman modal dalam sistem hukum, dan implementasinya mendapat dukungan penuh dari warganya. Meskipun banyak perdebatan terjadi, pemerintah menjalankan kebijakan ini sebagai bagian dari kehendak rakyat dan bagian dari demokrasi. Pemerintah kedua negara, Indonesia dan Jepang, akhirnya memutuskan untuk bergerak sesuai dengan keinginan sebagian besar warga negara yang mendukung penalti kematian. Mungkin alasan utama di balik dukungan publik untuk hukuman mati adalah retribusi, bahwa ada pelanggar kejam yang hanya layak untuk diambil live mereka. Sulit untuk memuaskan rasa keadilan di masyarakat. Setiap orang memiliki minat dan kriteria sendiri. Hukum itu sendiri seperti pedang bermata dua, di satu sisi, ia harus melayani dan melindungi manusia sebagai anggota masyarakat, dan di sisi lain, hukum itu sendiri juga `terluka` umat manusia dengan memberikan kesedihan yang dapat membawa kesedihan . Hukuman mati dan jenis hukuman lainnya yang ditawarkan sebagai alternatif untuk mengubah hukuman mati selalu membawa kontroversi. Setelah hukuman mati dianggap kejam dan pemenjaraan seumur hidup dengan waktu tertentu dianggap kurang mampu membayar para pelaku, orang-orang mencoba mengusulkan hukuman alternatif seperti Lwop. Namun pada akhirnya, Lwop juga dikritik dan dianggap kejam. Keputusan akhir adalah di tangan pemerintah, itu adalah kebijakan pemerintah, penghapusan hukuman mati adalah masalah politik, bukan yang legal. Seberapa kuat tekanan internasional untuk menghapuskannya, masing-masing negara memiliki haknya sendiri untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat mereka dengan cara mereka sendiri, bahkan jika itu dengan hukuman mati. Pemerintah kedua negara ini harus sangat serius jika mereka ingin menghapuskan hukuman mati. Karena implementasi hukuman modal ini adalah kebijakan sepenuhnya pemerintah, pemerintah harus melakukan studi lebih lanjut dan penelitian tentang pendapat warga negara, efektivitas implementasinya, pro dan kontra dalam semua aspek dan mempertimbangkan latar belakang budaya masing-masing negara. Akan lebih baik jika upaya untuk menghapuskan hukuman mati dimulai dengan penghapusan hukuman mati untuk kategori kejahatan biasa atau dengan penghapusan fakta. Atau pilihan lain adalah, masih memiliki hukuman mati sebagai hukuman akhir untuk kejahatan paling mengerikan yang melampaui kemanusiaan, tetapi, tentu saja implementasinya harus mempertimbangkan banyak faktor. Dengan masih memiliki peraturan hukuman mati dalam undang-undang, itu dapat memberikan setidaknya `rasa perdamaian dan keamanan` untuk warga negara. Mengutip pendapat seorang juri Indonesia dari Indonesia, B
English Abstract
Capital punishment or the death penalty in its implementation has always caused controversy. At one side, it aims to reward criminal offenders with penalties equal with his actions, but in the other hand it also took the right of life of the offenders. Besides considered to be cruel and un-human, the death penalty also irreversible. Abolitionist movement or referred as the death penalty abolition movement emerged in 1767. This movement is initiated by the essay ‘on crimes and punishment` which written by Cesare Becaria. The abolition movement becomes stronger by the Declaration of Human Right that adopted by the United Nation. There is also a lot of International Agreement that regulated about the abolition of the death penalty, and it shows that the world is moving forward to abolish the death penalty. In this research, the author tries to examine and compare the implementation of the death penalty in Japan and Indonesia. The main objective of this research is to find out the international views about the death penalty related with the human rights, the implementation in Japan and Indonesia and to know the effectiveness of capital punishment and to find out the other forms of punishment that can replace the death penalty. The research also compares the regulation of the death penalty in both countries, and analyzes the factors that make both countries still retain the death penalty. The frameworks of research consist of five chapters. The first chapter explains the background of research including research question, purpose and benefit. Second chapter describes the theories of comparative law study, the purpose and theories of punishment, previous research that have a connected with the thesis, the theoretical frameworks and hypothesis. Third chapter wills describes the research methods that consist of the type, focus, source of data, data collection process, design of data analysis and validity of data. Fourth chapter will be discussing of the international agreement of human right, the comparison of the death penalty implementation in both countries, the analysis of the factors that makes both countries still use the death penalty and analyze the other kind of punishment that can be replaced the using of the death penalty. Finally the last chapter is conclusion of the thesis. In Japan and Indonesia, the regulation of capital punishment is in legal system, and the implementation gets full support from its citizen. Although a lot of debate happens, the government runs this policy as part of the people wills and part of democracy. Government of both countries, Indonesia and Japan, finally decided to move in accordance with the wishes of most citizens that support for the death penalty. Possibly the main reason behind public support for capital punishment is retribution, that there are ruthless offenders who simply deserves to have their live taken. It is difficult to satisfy the sense of justice in society. Each person has his own interest and criteria. The law itself is like a double-edged sword, on one side it has to serve and protect human as a member of society, and on the other side, the law itself is also ‘hurt` humanity with giving the punishment that can bring sorrow. The Death penalty and other kind of punishment that offered as an alternative to change the death penalty are always brings controversy. After the death penalty is considered cruel and life imprisonment with certain time considered less able to repay the perpetrators, the people try to proposed alternative punishment like LWOP. However at the end, LWOP also criticized and considered cruel. The final decision is in the hand of government, it is a government policy, the abolition of the death penalty is a political issue, not a legal one. How strong the international pressure to abolish it, each country have his own right to keep maintaining the law order in their society with their own way, even if it is with the death penalty. Government of these two countries should be very serious if they want to abolish the death penalty. Because the implementation of this capital punishment is a fully government policy, government should conduct further studies and research on the citizen`s opinion, the effectiveness of its implementation, the pros and cons in all aspects and considering the cultural background of each country. It would be better if the attempt to abolish the death penalty begins with abolition of capital punishment for ordinary crimes category or with the facto abolition. Or other option is, still have the death penalty as the final punishment for the most terrible crime that beyond humanity, but, of course the implementation must be considering many factors. By still having the regulation of the death penalty in the law, it can give at least ‘sense of peace and security` for the citizen. Cites the opinion of an Indonesian jurist from Indonesia, B
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.66/SAR/c/041204214 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.66 Capital punishment |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Dec 2012 16:46 |
| Last Modified: | 12 Dec 2012 16:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157255 |
Actions (login required)
 |
View Item |