Nusi, RachmadIswan (2013) Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja (Studi Di Polresta Samarinda). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tingkah laku delinkuen itu pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan-dorongan instinktif. Impuls-impuls kuat, dorongan primitif dan sentimen-sentimen hebat itu kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi keras, yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anak-anak remaja tadi. Karena itu mereka merasa perlu memamerkan energi dan semangat hidupnya dalam wujud balapan liar. Mengenai balapan liar diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Samarinda dalam penanggulangan aksi balapan liar oleh remaja dan upayaupaya yang telah dilakukan, serta efektifitas penanggulangan terhadap pelaku balapan liar oleh remaja di Kota Samarinda. Penelitian tentang efektifitas penanggulangan terhadap pelaku balapan liar oleh remaja i Kota Samarinda ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Polresta Samarinda dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana balapan liar mempunyai kendala-kendala antara lain: (a) Putusan hakim terhadap tindak pidana balapan liar tidak maksimal, sehingga efek jera tidak tercapai; (b) Kurangnya dukungan terhadap penyediaan sarana sirkuit dalam menyalurkan hasrat anak remaja di bidang otomotif, sehingga anak-anak remaja menyalurkan hasrat dan bakat balapan mereka di jalan umum. Sedangkan tindakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Polresta Samarinda untuk mengatasi kendalakendala yang terjadi antara lain telah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk penerapan sanksi yang maksimal terhadap pelaku balapan liar, namun hal tersebut belum dipenuhi oleh pihak Pengadilan Negeri. Pihak Polresta Samarinda juga telah menyarankan kepada pemerintah untuk penyediaan sirkuit balapan di dalam kota, mengingat sirkuit kalau jauh dari kota biasanya tidak akan terawat, namun hal tersebut juga belum ditanggapi oleh pihak Pemerintah; serta (2) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap balapan liar yang terjadi di Polresta Samarinda dibagi dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan kepolisian, yakni preemptif, preventif dan represif. Sasaran prioritas pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan pada anak remaja di wilayah hukum Polresta Samarinda. Akan tetapi, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Samarinda terhadap pelaku balapan liar dianggap masih belum efektif. Hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan kepada para pelaku balapan liar tidak maksimal dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga ketika hukuman telah selesai mereka akan mengulangi lagi perbuatannya.
English Abstract
Delinkuen behavior was generally a failure of the control system itself against strong impulses and instinctive impulses. Strong impulses, primitive urges and great sentiments were then channeled through acts of crime, violence and violent aggression, which is considered to contain more value by teenagers earlier. Because they feel the need to show off his energy and enthusiasm in the form of a wild race. Regarding the wild races stipulated in Article 297 of Law No. 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation determines that any person driving a motor vehicle on the road race referred to in Article 115 letter b shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 3.000.000, - (three million) The purpose of this study is to investigate and assess the constraints faced by the Police Samarinda in the response of wild racing action and efforts have been made, as well as the effectiveness countermeasures against the perpetrators of illegal racing in Samarinda Research on the effectiveness of countermeasures against the perpetrators of illegal racing in Samarinda is an empirical legal research, which is research based on primary data as the primary resource and secondary data as a complement. The approach used in this study is a sociological juridical approach. Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that the data are presented descriptively and analyzed qualitative data analysis based on the quality and accuracy of data and then be concluded that the answer to the problems in this study. The results of this study are: (1) Police Samarinda in performing criminal enforcement against wild races have constraints such as : (a) the criminal verdict against wild race was not optimal, so the deterrent effect is not achieved, (b) lack of support for the provision of circuits for delivering adolescent passion in the automotive field, so the teenage kids to channel their passion and talent race in public roads. While the actions that have been and will be implemented by the Police Samarinda to overcome the obstacles that occur among others have been coordinating with the District Court for the imposition of maximum sanctions against the perpetrators of illegal racing, but it has not been met by the District Court. Police Samarinda parties have also suggested to the government for the provision of circuit racing in the city, given that much of the city circuit will not usually maintained, but it has also not been addressed by the government; (2) Implementation of countermeasures against the illegal race that occurs in Samarinda Police is divided into 3 (three) forms of police activity, that is preemptive, preventive and repressive. Enforcement by Police Samarinda considered wild races of the perpetrators have not been effective. This is because the punishments given to the perpetrators of most wild races and not a deterrent effect, so that when the sentence has been completed they will repeat his actions.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.36/NUS/e/04141557 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.3 Offenders |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 04 Jun 2014 13:28 |
| Last Modified: | 04 Jun 2014 13:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157253 |
Actions (login required)
 |
View Item |