Manajemen Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Timor Tengan Utara – Nus

Bekun, Stefanus (2013) Manajemen Strategi Pelaksanaan Program Padat Karya Pangan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Timor Tengan Utara – Nus. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Masyarakat Desa Timor Tengah Utara (TTU) adalah masyarakat petani, yang berusaha mempertahankan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian. Dengan kemampuan dan keterampilan yang terbatas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, melalui program-program pembangunan pemerintah. Kemampuan yang terbatas ini, membuat mereka terbelakang, dan terlilit dalam kemiskinan. Melihat kondisi ini Pemda memprioritaskan sektor pertanian dengan memfokuskan pada program Padat Karya Pangan (PKP) untuk menjawabi masalah tersebut. Program PKP yakni untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan raskin dengan cara memberi bobot lebih melalui pengorganisasian keluarga tani, kerja gotong royong mengelola lahan untuk usaha pertanian, pendampingan, pertemuan koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk terus memperkuat dampak kerja sama menuju ketahanan pangan sekaligus kedaulatan pangan keluarga tani. Dengan pola ini mewajibkan masyarakat untuk mengelola lahannya dengan sistem kerja PKP. Dalam pelaksanaan PKP ini, kondisi kabupaten TTU yakni : perubahan iklim, lahan yang kritis dan praktek bertani yang tradisional. Melihat kenyataan ini pentingnya pemberdayaan bagi masyarakat. Akan tetapi PKP berjalan belum maksimal karena : masyarakat tidak memiliki lahan yang cukup, aparatur yang kurang mendukung pelaksanaan PKP, konteks pendampingan yang belum maksimal, ada RumahTangga Sasaran yang kerja tidak mencukupi areal, kecenderungan petani melakukan kerja berpindah-pindah. Dari permasalahan ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana manajemen strategi pelaksanaan program PKP di kabupaten TTU? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen strategi pelaksanaan PKP? Dari rumusan ini maka tujuan penelitian sebagai berikut : 1) Mendeskripsikan dan menganalisis manajemen strategi pelaksanaan program padat karya pangan di kabupaten TTU.2) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat manajemen pelaksanaan program PKP di kabupaten TTU. Dan untuk itu metodologi yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan dilapangan bahwa : dalam memenej PKP terjadinya kurang koordinasi yang mengakibatkan terjadinya beda pendapat pembuatan terasering, sistem kerja yang inovatif dan kreatif dalam PKP yang sulit diterima masyarakat, karena dianggap sebagai beban, sementara komitmen masyarakat, terlihat biasa-biasa saja,dan pendekatan pemberdayaan, kurang dilaksanakan oleh pendamping, sementara pendukung kegiatan ini, yakni masyarakat memiliki lahan, masyarakat bermata pencaharian bertani, tetapi menjadi kendala perilaku bertani yang tidak berubah, kualitas pendampingan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan atau pendamping lapangan yang kurang. Karena itu pemerintah perlu memenej strategi pelaksanaan program PKP sistem kerja yang kompetitif, strategi pendekatan yang intensif, membangun koordinasi yang baik diantara pelaksana program dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.

English Abstract

The Community of North Central Timor (TTU) Village is the community of farmers who attempt to survive by relying on agricultural sector. Their limited ability and skill in improving their life welfare through governmental development programs have brought them into backwardness and poverty. It is not surprising to see that the local government prioritizes the agricultural sector to focus on a program called Food Work Compact (PKP – Padat Karya Pangan) to answer this problem. PKP Program is designed to deliver the poor rice in effective and efficient manners by giving more emphasizes on the organizing of the farmer family, the mutual work to manage the land for agricultural work, the counseling, the coordinative meeting, the monitoring and the evaluation for empowering the impact of cooperation toward food security and food sovereign of farming family. The community is then required to manage the land with PKP work system. In this implementation of PKP, the condition of TTU District is described as follows: climate change, critical land, and traditional farming practice. It is reasonable then if community empowerment must be important. However, PKP is not well implemented because there is not enough land possessed by community, the officers do not support the implementation of PKP, the counseling context is not maximal, the employed household target is not sufficiently occupying the area, and the farmers tend to favor not permanent farming. Problems of research are determined: 1. How is the management of the implementation strategy of PKP program in TTU District? 2. What factors are supporting and constraining the management of the implementation strategy of PKP? Based on the formulation, the objectives of research are: (1) to describe and to analyze the management of the implementation strategy of PKP Program in TTU District; and (2) to describe and to analyze the factors supporting and constraining the management of the implementation strategy of PKP Program in TTU District. Method used in research is qualitative descriptive which describes the actual condition in the field. Result of findings in the field indicates that the management of PKP strategy is lack of coordination causing the conflicted opinion about terracing preparation. The innovative and creative work system in PKP seems unacceptable to community. Moreover, it is considered as burden, and community commitment is just usual. The approach to empowerment is not involving the counselor. The truly supporter of PKP program is the community with land possession and farming subsistence, but their farming behavior is not changed. The quality of the counseling by the Field Agriculture Counselor or the field mentor is still low or unfavorable. Therefore, the government shall manage the implementation strategy of PKP program with competitive work system, with intensive approach strategy to empowerment, and with good coordination between program implementer in improving the empowerment of rural community.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/363.8/BEK/m/041308017
Subjects: 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.8 Food supply
Divisions: S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 12 Mar 2014 19:36
Last Modified: 12 Mar 2014 19:36
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157232
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item