Gunawan, AkhmadYusep (2015) Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pokok Polri Dalam Sistem Pengamanan Bandara Internasional Juanda Guna Meningkatkan Keamanan Bandara dan Keselamatan Penerbangan Sipil. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bandar Udara (bandara) merupakan salah satu “etalase” Negara yang memberikan cermin peradaban dan budaya serta kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat bangsa dan Negara. Bandara sebagai objek vital nasional apabila ditinjau dari aspek sosial ekonomi, merupakan sarana vital bagi kelancaran lalu lintas manusia dan barang, sehingga apabila terjadi gangguan, akan berdampak langsung pada stabilitas perekonomian negara. Namun bila ditinjau dari aspek keamanan Bandara rentan terjadinya gangguan kamtibmas, baik dalam bentuk kejahatan maupun bentuk-bentuk gangguan ketertiban lainnya. Sistem koordinasi pengamanan di Bandara memiliki peran strategis dalam mewujudkan situasi aman dan nyaman bagi kelangsungan usaha. Dalam bandara terdapat berbagai unit pengamanan yang saling tergantung satu sama lainnya dan dengan berbagai perannya masing-masing, namun memiliki tujuan sama yaitu mewujudkan rasa aman dan nyaman. Sistem Pengamanan Bandara yang telah diatur oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional yang menjelaskan bahwa wajib dan mutlak tersedia 5 (lima) komponen baku pelayanan publik dalam Sistem Pengamanan Bandara, yaitu: unsur Bea Cukai, Imigrasi, Polisi, Karantina hewan dan tumbuhan, serta Kesehatan Bandara. Implementasi di lapangan, masih terdapat Bandara di Indonesia yang masih belum sepenuhnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Sistem Pengamanan Bandara yang telah diatur oleh ICAO tersebut, yaitu Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Dimana sampai dengan saat ini, unsur komponen Polri masih belum tergabung secara optimal dalam Sistem Pengamanan Bandara Internasional Juanda. Hal ini disebabkan karena adanya arogansi dari pihak Lanudal sebagai local authority Bandara yang menolak dengan keras kehadiran Polri di kawasan Bandara Internasional Juanda. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi polri Dalam sistem pengamanan dan keselamatan Bandara Internasional Juanda saat ini dan Bagaimana kebijakan Sistem Pengamanan BandaraInternasional Juanda masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empris dengan lokasi penelitian di Polres Sidoarjo, Polda Jawa Timur dan kawasan Bandara Udara Juanda Surabaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari bukubuku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptis analitik. Dari hasil penelitian di dapat bahwa pelaksanaan tupoksi dan peran Polri dalam Sistem Pengamanan Bandara Internasional Juanda belum berjalan sepenuhnya. Penyebab utama permasalahan tersebut adalah 4 belum satunya komitmen dan sinergitas antara Polri dan Lanudal Juanda Surabaya sebagai local authority dalam mendukung tugas pokok Polri terhadap penyelenggaraan sistem pengamanan Bandara dan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Juanda dimana kehadiran dan keterlibatan Polri bersifat wajib, di samping unsur-unsur lainnya (Bea Cukai, Imigrasi, Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan, Kesehatan Bandara). Belum adanya satu komitmen antara Komandan Lanudal Juanda Surabaya dengan Kapolres Sidoarjo dalam melaksanakan regulasi hukum baik nasional maupun internasional terkait sistem pengamanan Bandara Internasional Juanda. Cara pandang TNI AL yang bersifat ego sektoral inilah yang tidak mengutamakan kepentingan yang lebih luas dalam upaya mewujudkan keamanan bandara dan keselamatan penerbangan sipil di kawasan Bandara Internasional Juanda. Akibat ketiadaan Polri di Bandara Juanda Surabaya, kasus kejahatan semakin marak terjadi. Padahal polri mempunyai kewenangan untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat, termasuk di dalam kawasan bandara Internasional Juanda. Polri adalah sebagai penyidik utama berdasarkan pasal 7 ayat (1) KUHAP. Perlu dilakukan upaya membangun sistem sinergitas polisional proaktif guna mendukung penyelenggaraan sistem pengamanan Bandara dan keselamatan penerbangan sipil sehingga tugas pokok fungsi dan peran Polri sebagai salah satu pengemban fungsi keamanan dapat dilaksanakan di lingkungan Bandara melalui kegiatan koordinasi dan pendekatan persuasif antara instansi terkait yang menjadi bagian dari stake holder penyelenggara keamanan di kawasan bandara. Untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang prima dan kamdagri yang mantap maka dalam sistem pengamanan kawasan Bandara Internasional Juanda perlu adanya suatu hubungan saling mendukung antara aparatur keamanan yang bertugas di kawasan Bandara, sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsi masing-masing seperti dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini harus dilandasi oleh adanya komitmen yang kuat, tulus dan jujur dari para pimpinan unsur terkait yang lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan bersama yaitu terselenggaranya keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara, terciptanya kenyamanan bagi para pengguna jasa penerbangan sipil dan bandara, serta terciptanya keselamatan penerbangan. Komitmen antara unsur pimpinan dan ditunjang dengan upaya peningkatan peran Polri dibidang pelayanan di kawasan Bandara Internasional Juanda, harus didukung dengan hubungan koordinasi yang sinergis antara unsur-unsur terkait. Sinergitas antara instansi-instansi tersebut diarahkan untuk menciptakan suatu sistem kerjasama yang efektif dan efisien, yang mana setiap instansi tersebut berperan sesuai dengan kapabilitas dan peranannya masing-masing dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan Bandara Internasional Juanda, dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jasa Bandara dan transportasi udara.
English Abstract
Airport (airport) is one of the "storefront" Countries that provide a mirror of civilization and culture as well as the progress of the various aspects of community life of the nation and the State. Service as a national vital objects when viewed from the social and economic aspects, is a vital tool for the smooth traffic of people and goods, so that in case of disruption, will have a direct impact on the stability of the countrys economy. However, when viewed from the aspect of security service susceptible to disruption of social order, either in the form of crime and other forms of other disturbances. The airport security coordination system has a strategic role in realizing the situation is safe and convenient for business continuity. In the airport there are various security units that are dependent on each other and with the various roles each, but have the same goal which is to realize a sense of security and comfort. Airport Security system that has been set by the International Civil Aviation Organization (ICAO) or the International Civil Aviation Organization which explains that the absolute compulsory and available five (5) basic components of public service in Airport Security System, namely: elements of Customs, Immigration, Police, Quarantine animals and plants, as well as the health service. Implementation in the field, there are airport in Indonesia that is still not fully comply with the applicable provisions of the Airport Security System that has been set by the ICAO, namely Juanda International Airport in Surabaya. Where up to now, the component elements of the Police is still not optimally incorporated in Security Systems Juanda International Airport. This is due to the arrogance of the Lanudal as a local authority who refused to hard Airport Police presence in the Juanda International Airport. Legal issues raised in this research is how the implementation of the duties and functions of the police in security and safety systems Juanda International Airport today and How policy Juanda International Airport Security Systems future. The method used is the type of legal research empris with research sites in Police Sidoarjo, East Java Police and district Juanda Airport in Surabaya. The approach used is the juridical sociological approach and the approach of legislation. Types and sources of data consists of primary data and secondary data. Primary data collection techniques with interviews and direct observation in the study area, while secondary data collection techniques acquired through the data written to perform literature searches, information retrieval, and studying books or literature relating to the problems examined. Data were analyzed using descriptive analytic method. From the results of research in the can that the implementation of the duties and role of the police in Juanda International Airport Security System were not fully completed. The main cause of these problems is not only a commitment and synergy between the Police and Lanudal Juanda as a local authority in support of the main tasks of the Police in the conduct of security systems and flight safety service at Juanda International Airport where the presence and involvement of the Police is required, in addition to other elements (Customs, Immigration, Quarantine Animal and Plant Health service). The absence of a commitment between the Commander of the Police Chief Lanudal Juanda 6 Surabaya, Sidoarjo in implementing regulations, both national and international laws related to security systems Juanda International Airport. Navy perspective that is both sectoral ego is what does not put the interests of the broader efforts to achieve security and safety of civil aviation airports in the Juanda International Airport. Due to the absence of Police at Juanda Airport in Surabaya, increasingly rampant crime. Though the police have the authority to create the conditions for security, peace and order in society, including in the area of Juanda International Airport. INP is a principal investigator under article 7, paragraph (1) Code of Criminal Procedure. Efforts should be made to build synergy Polisional system pro-actively to support the implementation of the security system and the safety of civil aviation airport so the main duties and functions of the Polices role as one of the bearers of the security functions can be implemented in the service through the coordination of activities and persuasive approach between relevant agencies that are part of stakeholders in the area of airport security providers. To realize the situation of social order was excellent and steady kamdagri then in the area of security systems Juanda International Airport needs to be a mutually supportive relationship between the security personnel on duty in the service, in accordance with the basic tasks, roles and functions of each as required by law . This should be guided by a strong commitment, sincere and honest of leaders associated elements are born from the desire to achieve a common goal, namely the implementation of security and order in the area of service, the creation of comfort for the users of civil aviation and airport services, and the creation of aviation safety . Commitment between the elements of leadership and supported by efforts to increase the role of the Police in the field of services in the area of Juanda International Airport, should be supported by the relationship synergistic coordination between related elements. Synergy between the agencies are directed to create a system that is effective and efficient cooperation, in which the role of each institution in accordance with the capabilities and role of each in creating stability and order in the region Juanda International Airport, with the aim of providing a sense of security and comfort to the service user and service of air transportation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/363.287 6/GUN/o/041502233 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services > 363.2 Police services |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 02 Apr 2015 09:54 |
| Last Modified: | 02 Apr 2015 09:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157187 |
Actions (login required)
 |
View Item |