Aprilaya, YovanFatikaHandhiska (2015) Kewenangan Polisi Lalu Lintas Terhadap Kecelakaan Di Jalur Houling Batubara Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengaturan hukum kecelakaan lalu lintas dan kewenangan Polisi lalu lintas terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas di jalur houling Batubara serta hambatanhambatan yang dihadapi Kepolisian Lalu Lintas. Dalam hal ini Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kutai Kartanegara dan Kepolisian Lalu Lintas Kutai Kartanegara yang tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan hukum kecelakaan lalu lintas dan kewenangan Polisi lalu lintas terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas di jalur houling Batubara serta hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Lalu Lintas. Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pengaturan hukum kecelakaan lalu lintas di jalur houling Batubara yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”; Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (ayat (1))”; Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tertuang dalam Pasal 310 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 312 jika cukup bukti memenuhi unsur dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Kewenangan Polisi lalu lintas terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas di jalur houling Batubara yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa kewenangan Penyidik Kepolisian Lalu Lintas dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalur houling batu bara tetap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan secara khusus diatur Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik dari proses identifikasi perkara (TKP) dan/atau penyelidikan, penyidikan maupun penyerahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ringan, dalam hal ini korban masih bias beraktivitas dan tidak memberikan kerugian buruk baik fisik maupun materil maka proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui proses mediasi yakni diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan/atau mediasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam menangani kecelakaan lalu lintas di jalur houling Batubara yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi: Faktor penegak hukum dalam hal kewenangan dalam penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas khususnya di Jalur Houling Batu Bara; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Lemahnya keterangan saksi. Oleh karena itu, tuntutan akan keefektivitasan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Lalu Lintas terhadap kecelakaan lalu lintas di jalur houling perusahaan tambang batu bara tersebut menjadi salah satu upaya yang paling tepat untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat maupun karyawan perusahaan. Hambatan-hambatan tersebut harus diperhatikan terutama pemecahan solusi untuk mencegah hambatan-hambatan tersebut timbul dalam proses penegakan hokum selanjutnya.
English Abstract
The legislation of traffic accidents and traffic police authority on the handling of traffic accidents in coal houling path and the obstacles faced by the Police Traffic. In this case study method used by the author is the empirical legal research, conduct research in the Police Resort Kutai Kartanegara and Police Traffic Kutai Kartanegara whose purpose is to describe and analyze the legal regulation of traffic accidents and traffic police authority on the handling of traffic accidents in coal houling path and the obstacles faced by the Police Traffic. Based on the research results concerning the legal regulation of traffic accidents in the path of Coal houling occurring in Region Kabupaten Kutai Kartanegara, cover : Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), explains that "Whoever due to negligence causing the death of another person, threatened imprisonment of five years or a maximum of one year confinement”; Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), explains that "Whoever due to negligence causing others got seriously injured, threatened with imprisonment of five years or a maximum of one year confinement (paragraph (1))”; Undang-Undang No. 22 year 2009 of Traffic and Transportation, which is contained in Pasal 310 paragraph (1) to paragraph (4), and Pasal 312 if sufficient evidence did not meet the elements of intentionally stopping the vehicle, do not give help, or did not report traffic accidents to the nearest Indonesian Police. Traffic police authority on the handling of traffic accidents in coal houling pathways that occur in the region Kabupaten Kutai Kartanegara, that authority Traffic Police Investigators in the case of traffic accidents in coal houling lanes remain based Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana and specifically regulated Undang-Undang No. 22 year 2009 of Traffic and Transportation good of case identification process (TKP) and / or inquiry, investigation and submission of files to the Public Prosecutor. In the case of minor traffic accidents, in this case the victim was able to move and do not give a bad loss both physically and materially, the settlement process can be done through a mediation process that is solved by means of kinship and / or mediation. Barriers faced by traffic police in handling traffic accidents in coal houling path occurring in Region Kabupaten Kutai Kartanegara, cover: Factor in terms of law enforcement authorities in handling cases of traffic accidents, especially in the Gaza Houling Coal; Factors means or facilities to support law enforcement; Lack of witness testimony. Therefore, the demand for the effectiveness of law enforcement carried out by the Police Traffic to traffic accidents on the track houling coal mining company has become one of the most precise effort to provide a sense of justice to the public as well as employees of the company. These constraints must be considered especially solving solutions to prevent these barriers arise in the process of subsequent enforcement.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/363. 125 65/APR/k/2015/041503197 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 363 Other social problems and services |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 25 Jun 2015 14:15 |
| Last Modified: | 25 Jun 2015 14:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157167 |
Actions (login required)
 |
View Item |