Suntiana, Liawati (2015) Rancangan Model Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, dan kontrol perempuan dan laki-laki di semua bidang pembangunan. Program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya untuk senantiasa mewujudkan terciptanya dan terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara berimbang. Secara parsial dan sektoral, kaum perempuan di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengalami ketertinggalan dan kesenjangan. Perempuan berada dalam posisi bargaining power yang lemah dibanding dengan laki-laki di berbagai aspek. Salah satu kebijakan sosial dari masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan atau yang disebut dari PKH dimana kebijakan PKH ini memasukkan komponen pemberdayaan perempuan diharapkan mampu membantu mentransformasikan ketimpangan gender menjadi suatu kondisi yang lebih berkesetaraan gender dan mampu melemahkan peran tradisional perempuan serta relasi-relasi kekuasaan berbasis gender yang masih berjalan. Konsep peran gender tradisional yang masih melekat menempatkan perempuan sebagai pengasuh dan perawat anak dalam sebuah institusi keluarga menyebabkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Desain PKH ini bertujuan meningkatkan investasi dibidang sumber daya manusia untuk generasi yang akan datang, dimana dalam program ini menempatkan perempuan pada posisi yang unik sebagai penerima bantuan. Para perempuan penerima bantuan PKH di Kecamatan Sumberbaru harus mampu mengatur dan mengelola uang bantuan yang diterima sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh pendamping program dimana uang tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anakanaknya. Dalam implementasi PKH para peserta atau penerima bantuan yaitu perempuan diupayakan harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam ketetapan yang ada dalam PKH. Bentuk pelaksanaan kewajiban dalam PKH bisa disebut dengan partisipasi perempuan penerima bantuan dimana harus aktif dalam setiap alur pelaksanaan PKH. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) peran dan partisipasi perempuan dalam implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, (2) peran dan partisipasi stakeholders, (3) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, (4) rancangan model penanggulangan kemiskinan dalam perspektif pemberdayaan perempuan yang dihasilkan dari implementasi kebijakan PKH. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Informan kunci penelitian ini adalah pendamping PKH dan perempuan penerima PKH di kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang dipilih secara purposive sampling, dimana data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data interaktif dari Miles dan Huberman. Dari penelitian yang dilakukan didapati hasil sebagai berikut: 1) Partisipasi perempuan di kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam implementasi belum bisa dikatakan optimal karena PKH sebagai salah satu kebijakan sosial yang bersifat top down tidak melibatkan peserta PKH dalam pengambilan semua keputusan pada sistem PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring atau evaluasi karena yang menentukan adalah pembuat kebijakan. Perempuan disini hanya diminta partisipasi dalam pelaksanaan program untuk mematuhi semua kewajiban dalam PKH saja. Kebijakan sosial penanggulangan kemiskinan PKH ini belum mampu mengubah relasi gender didalam rumah tangga, akses terhadap uang tunai yang didapatkan perempuan peserta PKH tidak meningkatkan posisi tawar perempuan dalam mengambil keputusan penting yang menyangkut penggunaan uang dalam jumlah yang besar di dalam keluarga. Seharusnya dalam PKH ini, harus dilibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam identifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi dan monitoring evaluasi, sehingga peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang lebih besar. 2) Peran dan partisipasi stakeholders a. Partisipasi tenaga pendamping PKH sudah berperan secara aktif sesuai tugas dan fungsinya, sehingga tenaga pendamping mampu menjadi mediator, fasilitator, pendidik sekaligus sebagai perwakilan bagi masyarakat yang mengupayakan agar sebagai masyarakat atau RTSM penerima PKH bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari masalah kemiskinan untuk bisa hidup secara mandiri. b. Sedangkan untuk partisipasi dari pelayanan kesehatan dan pendidikan masih belum optimal karena masih adanya ego sektoral yang belum bersinergi secara optimal. c. Secara umum peran dan partisipasi masyarakat umum bukan penerima PKH belum ada karena adanya kecemburuan sosial sehingga menyebabkan turunya motivasi penerima PKH dalam berpartisipasi di PKH. d. Untuk Peran dan pertisipasi pemerintah kabupaten Jember dalam implementasi PKH masih belum optimal. Belum solidnya koordinasi dan konsolidasi antar stakeholder ditingkat kabupaten Jember, terbukti dari tidak adanya koordinasi dalam monitoring dan evaluasi PKH dan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya di kabupaten Jember. Masing-masing SKPD menjalankan programnya sendiri-sendiri, tidak ada sinergitas program dengan masyarakat demikian juga dengan TKPK yang seharusnya melakukan konsolidasi dengan beberapa SKPD untuk singkronisasi program penanggulangan kemiskinan tidak mampu berjalan dengan baik. 3) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan melalui pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember a. Faktor pendukung dalam implementasi PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah PKH merupakan bantuan uang tunai yang bersyarat untuk perempuan RTSM yang memenuhi komponen PKH sehingga meningkatkan ekonomi daya beli masyarakat tersebut selain itu PKH bersifat transparan dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya seperti adanya persyaratan bagi calon penerima PKH,verifikasi untuk memperoleh PKH, adanya pendampingan untuk penerima PKH, mekanisme pencairan dana PKH dan monitoring secara berkala terhadap penerima PKH merupakan program yang layak dipertahankan dan ditingkatkan. b. Faktor penghambat program lebih kepada sikap dan perilaku masyarakat sendiri yang menghambat pelaksanaan program. Selain itu kebijakan PKH yang bersifat Top Down dimana kebijakan awal berasal dari pemerintah tidak bisa memenuhi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan penerima PKH, selain itu semua tidak dilibatkanya peran perempuan RTSM dalam proses awal perencanaan sampai dengan evaluasi akan menyebakan lemahnya partisipasi perempuan penerima PKH karena tidak ada rasa memiliki dari proses implementasi PKH. 4) Rancangan model kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan perspektif pemberdayaan perempuan yang diperoleh dari hasil implementasi PKH di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember adalah penyempurnaan dari PKH itu sendiri dengan penajaman program pemberdayaan perempuan terutama perempuan RTSM penerima PKH baik yang masuk kategori PKH maupun non PKH dengan sinergitas dengan klaster lainnya sehingga proses pemberdayaan pada perempuan miskin bisa optimal, selain itu ada penyempurnaan untuk intervensi pendidikan dan kesehatan yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan ekonomi daya beli perempuan dari keluarga miskin penerima PKH dan mampu menurunkan angka kemiskinan dari perempuan keluarga miskin tersebut, tujuan jangka panjang yang dicapai adalah kesetaraan gender untuk perempuan miskin dimana posisi tawar perempuan sesuai dengan teori feminisme mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dengan tujuan akhir bagi perempuan untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi keberadaan perempuan, menghapuskan yang tidak sesuai bagi perempuan dan mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan.
English Abstract
Partially, in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, women still under go to the overtaken and discrepancy in varied aspects of life. Women are considered having lower position than men are. Although there are many poverty prevention programs that are being grounded on the empowerment, it still cannot reduce the overtaken and discrepancy. One of social programs is Program Keluarga Harapan, the program is well-known as PKH that concerns to the empowerment of women. It helps transforming gender inequality becomes gender equality of poor women. In concept of traditional gender, judging women`s obligation is limited to take care of their children. It causes women has lower position than men. Meanwhile, In PKH program, women have unique position as help-receiver. On the implementation of PKH program, women who are helped should meet the requirement of this program. The principle toward the implementation of PKH Program is that women who receive a help under the condition of PKH program must be active in its procedure. The aimed of the study is described as follow: (1) describe women`s participation toward the implementation of PKH in Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember; (2) describe stakeholder`s participation toward the implementation of PKH in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; (3) identifying the enabling and inhibiting factor in empowering women process toward the implementation of PKH Program in Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember; (4) understanding the Program model of poverty prevention in the empowerment of women perspective toward the implementation of PKH program. This study was conducted in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Key informants of the study is the beneficiaries of PKH and women who receive a help of PKH program in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. The sample of the studys chosen by using purposive sampling in which the data is analyzed by using interactive data by Miles and Huberman. The result of the study shows that; 1) Women`s participation in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember is not optimal because PKH program is still top down from the system. It is not involved all of PKH member. In decision-making, stakeholder holds most dominant roleon the system of PKH such as planning, implementing, monitoring, and evaluating. Women are only informed to participate on the implementation of the program and it is only operated formally. Whether other social program of poverty prevention to PKH program, it does not change significantly about gender relation in the family; 2) Stakeholder`s participation a) Fellow worker of PKH has participated actively and properly. Their role is as facilitator, mediator, educator, and delegate. They endeavor to help every PKH-receiver to live independently and arise from poverty; b) Fellow worker of PKH has not yet participated and concerned on children healthy and education field because there is ego sector factor; c) Society who does not get PKH program does not care of the implementation of PKH program because social jealous appears. As a result, it affects to the PKH-receivers` motivation that is being low motivation; d) Government in Kabupaten Jember has not yet participated toward the implementation of PKH program. Among the stakeholders, there is less coordination and consolidation in monitoring and evaluating PKH program and other poverty prevention program in Kabupaten Jember. 3) Enabling and inhibiting factorsin the empowerment of women toward the implementation PKH program in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember a) Enabling factors toward the implementation of PKH program in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. As a program that gives money cash conditionally to women, there are many positive factors of PKH program. First, it can improve economic earning. Second, PKH program is transparent and accountable in planning, implementing, and supervising. The transparency and accountability can be seen from the requirement for the candidate of PKH- receiver; verification to get PKH, requirement for PKH-receiver to have fellow member, mechanism of PKH fund cash, and monitoring PHK-receiver gradually.In conclusion, PKH is a program that should be maintained and improved; b) Inhibiting factor of PKH program is at PKH system that is top down. It cannot providean optimal empowerment program because there is an intervention of government side. In addition, the perception and behavior of society hamper the PKH program. The women empowerment is established to change the perception and behavior of society where women are embedded with incapable and powerless women becomes capable and independent women. 4) The program model of poverty prevention program with the implementation of PKH program in Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember is as the model of poverty prevention program in the empowerment of women perspective. It refines PKH program that more focuses to the women empowerment especially RTSM women as PHK-receiver whether it is categorized as PKH or non-PKH. The process of empowerment for poor women can be optimal because equality gender is arisen. Women are positioned as high dignity women. It is in line with the feminist theory. Besides that, the refining of the program is that enlarging the education and health concern. As the result, it will increase economic purchasing power of poor women. It also can decrease the poverty rate of poor family.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.5/SUN/r/041501891 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.5 Poor people |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 21 Apr 2015 14:49 |
| Last Modified: | 21 Apr 2015 14:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157151 |
Actions (login required)
 |
View Item |