Ratnawijaya, Syartika (2013) Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi di Polres Kutai Kartanegara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adapun perumusan masalahnya adalah bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara serta kendala-kendala apasaja yang dihadapi Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal ini Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hokum empiris, melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yang tujuannya adalah mendeskripsikan dan menganalisis upaya dan kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Daftar acuan dalam Tesis ini adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang selama ini dilakukan Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, adapun upaya - upaya yang dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Kepolisian Resor Kutai Kartanegara ke dalam tiga bagian, yakni Preemtif, Preventif, dan Represif. Ketiga hal tersebut merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) yang sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan Narkotika selain dilakukan oleh aparat kepolisian juga dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi : kurangnya Personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, kurangnya fasilitas Laboratorium kurang memadai, kurangnya kesadaran Masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, kendala letak geografis dalam sarana transportasi maupun sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, kendala dalam pelaksanaan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam kenyataannya para penyidik tetap melakukan proses penyidikan, padahal jika sudah terbukti (test urine) bahwa positif menyalahgunakan Narkotika, sesuai dengan Surat Edaran tersebut maka harus dimasukkan kepanti rehabilitasi, hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam mengurangi ketergantungan (sindroma) penyalahguna Narkotika, sehingga pemahaman para penyidik mengenai Surat Edaran tersebut harus ditingkatkan; dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) belum secara langsung berperan penuh sesuai Undang-Undang Narkotika.
English Abstract
As the formulation of the problem is how to the response the overcome to drugs abose, which the Police of Kutai Kartanegara doing, with everything constraits against Police of Kutai Kartanegara in effort to combat drug abuse. In this case the research methods used by the author is empirical legal research, carry out research in the Police of Kutai Kartanegara whose purpose is to describe and analyze the efforts and difficulties in overcoming drugs abuse in Kutai Kartanegara district. List of references in this thesis is law No.2 of 2002 about law police of the republic of Indonesia, law No.35 in 2009 about narcotics and circulars No.4 of 2010 about placemen of abuse, Victims of abuse and drug addicts into rehab medical and social rehabilitation. Based on the results of research on prevention efforts against drugs abuse has been done Kutai Police Resort, Under the rules of law applicable, namely law narcotics and circular No.4 of 2010 concerning the placement of abuse. Victims of abuse and drugs addicts into rehab medical and social rehabilitation. In addition, as for the efforts each year in response to drug abuse by police drug unit resort Kutai into three parts, namely the preemtif, preventif, and represif. Those three things are the main functions (operations) in accordance with the national police basic tasks set out in Article 13 law Republic of Indonesia Police. Counter measures are taken to taken to tackle crime other than drug abuse by police officers as well start from the family, parents have to keep watch their children to lest wrong association, if there is a problem child, the parents should be a place to solve the problem, a place to gripe. Constraints faced by the police in the resort Kutai drug abuse prevention efforts, including : lack of personnel in the field, the allocation of funds in the implementation of control efforts were minimal, the lack of inadequate laboratory facilities, lack of public awareness of information about circulation and drug abuse, geographical constraints in transport and infrastructure as well as the proposltion to investigate drug trafficking and abuse, problems in the implementation of the circular No.4 of 2010 concerning the placement of abuse, victims of abuse and drug addicts into rehab medical and social rehabilitation, in reality, investigators still doing the investigation, but if it has been proven (urine test) that positively abusing narcotics, according to the circular shall be put into rehab, it is exactly a constraint in reducing dependence (sindroma) drug abuse, so understanding the investigators of the circular should be increased, and the role Badan Narkotika Nasional (BNN) not directly play a full statutory of Narcotic (drug).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.293/RAT/p/041307085 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.2 People with mental illness and disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 22 Jan 2014 08:21 |
| Last Modified: | 08 Mar 2022 07:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157134 |
Preview |
Text
041307085.pdf Download (667kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |