Pakpahan, Hatarto (2014) Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Pengguna dalam Tindak Pidana Narkotika. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyalah guna narkotika bagi diri sendiri pada dasarnya mendapatkan jaminan rehabilitasi sebagaimana yang dimuat dalam tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam Pasal 4 (d) “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54. Akan tetapi dalam ketentuan pidana diancam dengan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127. Fokus penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah, (1). Apakah sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di Indonesia? (2). Bagaimanakah bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Kasus (case approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach), Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Penelitian ini juga menggunakan teori Teori Tujuan Pemidanaan, Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Viktimologi, Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dan Teori Keadilan Restorative (Restorative Justice). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi tindakan dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi dalam tindak pidana narkotika di indonesia yaitu khusus untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri yang tanpa disertai dengan kwalifikasi tindak pidana narkotika yang lain karena posisinya sebagai orang yang sakit yang butuh pengobatan selain sebagai korban. Akan tetapi dalam prakteknya, para penegak hukum baik Penyidik dan Penuntut Umum mendakwa Penyalah Guna bagi diri sendiri tersebut dengan Pasal 111, Pasal 112 dan atau bahkan Pasal 114 karena perbuatan tersebut juga memenuhi unsur “ m emiliki”, “menyim p an”, “meng u asai” dan atau “membeli” dengan ancaman pidana minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara. Bentuk sanksi tindakan yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dimasa mendatang adalah sesuatu yang sesuai dengan kondisi penyalah guna narkotika sebagai orang yang sakit dan sesuai dengan tujuan pembentukan Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sekaligus roh dari pembuatan undang-undang tersebut adalah berupa suatu “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
English Abstract
Drug abusers to themselves basically get bail rehabilitation as set forth in the purpose of the establishment of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics, namely in Article 4 (d) "ensure the setting of medical and social rehabilitation for abusers and addicts Narcotics". which is further confirmed in Article 54. Yet the criminal provisions is punishable by imprisonment as provided for in Article 127. The focus of this research is encapsulated in the formulation of the problem, (1). Are sanctions measures can be used as an alternative sanction in narcotic cases in Indonesia? (2). How does the form of sanctions measures that can be used as an alternative sanction in the reformulation of narcotic crime in the future? This study uses a kind of normative legal research using Statute Approach, Case Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach. This study also uses Objective Theory of Punishment, Criminal Liability Theory, Theory of Victimology, Theory of Criminal Law Policy and Theory of Restorative Justice. The results showed that the sanctions measures can be used as an alternative sanction in narcotic cases in Indonesia that is special to the narcotics abusers themselves without qualification coupled with other narcotic crime because of his position as a sick person who needs treatment other than as victims. However, in practice, the law enforcement both Investigators and prosecutors to convict abusers themselves with Article 111, Article 112 and Article 114, or even because the act also fulfills the "have", "save", "master" and or "buy" with a minimum penalty of a special that is at least 4 years in prison. Form of sanctions, which can be used as an alternative sanction in the reformulation of narcotic crime in the future is something that is in accordance with the conditions of drug abusers as those who are sick and in accordance with the purpose of establishing the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics which is at once the spirit of the legislation is in the form of a "medical rehabilitation and social rehabilitation".
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.293/PAK/k/041403998 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.2 People with mental illness and disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Sep 2014 09:37 |
| Last Modified: | 08 Sep 2014 09:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157133 |
Actions (login required)
 |
View Item |