Prawira, PutuYudha (2013) Diskresi Kepolisian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polda Kalimantan Tengah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk “memerangi” tindak pidana penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan. Akan tetapi, terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah “diskresi”. Diskresi kepolisian dalam lingkup penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu fenomena yang kerap kali terjadi dalam rangka penyelesaian atau pengungkapan tindak pidana ini. Cara demikian dilakukan, karena penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba memiliki kekhususan/kekhasan dibanding dengan tindak pidana lainnya. Tindak pidana narkoba bersifat extra ordinary crime, yang mempunyai ciri terselubung, jaringannya luas, serta sulit pengungkapannya. Karenanya diperlukan penanganan yang berbeda pula dari tindak pidana konvensional. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa isu hukum yang berkaitan dengan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian dan analisis penulis terhadap isu hukum dalam tesis ini, maka diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Faktor yang melatarbelakangi penyelidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Dit Res Narkoba Polda Kalteng, adalah: substansi hukum yang memadai dan mengutamakan kepentingan umum. 2. Bentuk diskresi kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polda Kalteng, yaitu: melepaskan informan yang membantu aparat dalam memberikan informasi dan diskresi kepolisian terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 3. Bentuk penyimpangan diskresi dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meliputi: penjebakan yang bertujuan untuk merekayasa kasus dan diskresi kepolisian yang rentan menjadi korupsi polisi. Sedangkan upaya Polda Kalteng mengantisipasi dan menindak penyelidik yang melakukan penyimpangan diskresi dalam penyelidikan penyalahgunaan narkoba, adalah: diskresi polisi harus dibatasi, pengawasan dalam diskresi kepolisian, penegakan peraturan disiplin anggota Polri dan kode etik profesi Polri; serta tanggunggugat tindakan kepolisian terhadap penyalahgunaan wewenang kepolisian.
English Abstract
Important role as a law enforcement police to "fight" crime of drug abuse is needed. However, sometimes in the face of the situation on the ground, police are faced with a decision where he must choose an action that is sometimes beyond the limits of its authority and outside the command leadership. At certain situations, a police officer must be able to take a right decision, better known by the term "discretion". Police discretion within the scope of the investigation of drug offenses is one phenomenon that often occurs in the context of settlement or disclosure of this crime. Done this way, because the criminal investigation of drug abuse has specificity/distinctiveness compared to other crimes. Drug offenses are extraordinary crime, which is characterized veiled, extensive network, and difficult disclosure. Hence require different handling than conventional crime. Based on the above description, the authors are interested in analyzing legal issues relating to police discretion in the implementation of criminal investigations of drug abuse. From the results of research and analysis by the author on the legal issues in this thesis, it is obtained the following answer: 1. Factors behind investigator discretion in exercising authority in criminal investigations when drug abuse in Central Kalimantan Regional Police Directorate of Drug Res, are: adequate legal substance and the interests of the public. 2. Forms of police discretion in the criminal investigation of drug abuse in Central Kalimantan Police, namely: release the informant who helped authorities in providing information and police discretion against minors as perpetrators of drug abuse. 3. Any deviation discretion in criminal investigations of drug abuse, including: entrapment which aims to manipulate the case and police discretion vulnerable to police corruption. While the efforts of Central Kalimantan Police investigators anticipate and take action against aberrations discretion in conducting investigations of drug abuse, are: police discretion should be limited, in the discretion of police oversight, discipline enforcement police officers and police professional code of ethics, as well as accountability police action against police abuse of authority.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.29/PRA/d/041307077 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.2 People with mental illness and disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Oct 2013 10:43 |
| Last Modified: | 23 Oct 2013 10:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157129 |
Actions (login required)
 |
View Item |