Kusardianto, Whisnu (2015) Peran Tni Angkatan Laut Dalam Operasi Militer Selain Perang Untuk Menanggulangi Pembajakan Dan Perompakan Di Luar Yurisdiksi Nasional. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, terutama gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan penurunan. Tindak kejahatan pembajakan (piracy) di laut intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Keterbatasan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang mengganggu pelayaran kapal-kapal niaga di perairan seperti di Selat Malaka, memunculkan kekhawatiran dan keinginan Interanasional untuk turut mengamankan periran tersebut. TNI AL sebagai komponen utama penegak hukum dan kedaulatan di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas tersebut dengan baik. Tugas TNI AL yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di bidang keamanan diimplementasikan dalam bentuk mengamankan jalur-jalur pelayaran nasional maupun internasional, kapal-kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di luar perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia dari tindakan pembajakan dan perompakan. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan (selanjutnya disebut undang-undang pertahanan) dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut undang-undang TNI), belum mengatur secara detail tentang kewenangan untuk mengatasi ancaman bersenjata dan membantu pemerintah dalam menangani pembajakan kapal-kapal Indonesia di luar laut yurisdiksi nasional. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasi militer selain perang TNI AL dalam menanggulangi pembajakan dan perompakan di luar perairan laut yurisdiksi nasional dalam praktik dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu adanya payung hukum nasional dalam pengerahan kekuatan militer Angkatan Laut pada tataran undang-undang dan doktrinal internal di lingkungan TNI dan TNI AL. Pelaksanaan penanggulangan pembajakan dan perompakan hanya dapat dilakukan oleh kapal perang dan pesawat udara militer oleh karena itu perlu diatur secara rinci dalam hukum nasional khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Prinsip menghormati kedaulatan negara pantai atas wilayah laut teritorial dan hak berdaulat di zona laut ZEE, Zona Tambahan dan Zona Landas Kontinen. b. Prinsip kerjasama aktif dalam pelaksanaan fungsi kehadiran Armada di laut lepas dan terkoordinir melalui kelembagaan kawasan. c. Prinsip penggunaan teknologi terkini dan kekuatan militer dalam pengerahan Armada kapal perang dan pesawat udara. d. Prinsip pengumpulan data inteligen aktifitas pembajak dan perompak melalui teknologi informatika. e. Prinsip kerjasama yang didasarkan pada perjanjian bilateral maupun multilateral dan hubungan diplomatik antar negara kawasan. f. Prinsip penyelesaian pembajakan dan perompakan melalui jalur peradilan kriminal, mutual legal assistance dan ekstradisi. 7 Penganggulangan pembajakan dan perompakan di masa mendatang khususnya di kawasan ASEAN dilakukan melalui kerjasama negara kawasan perlu meningkatkan kerjasama Asean Regional Forum (ARF) untuk koordinasi yang intensif berkaitan perngerahan Armada Angkatan Laut berupa kapal perang dan pesawat udara militer, sehingga jalur pelayaran internasional dan perairan teritorial menjadi kawasan yang aman. Kata Kunci : Pembajakan kapal di laut, OMSP di luar yurisdiksi nasional, TNI AL.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/359.332/KUS/p/2015/041507956 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 359 Sea forces and warfare > 359.3 Organization and personnel of naval forces |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Nov 2015 13:15 |
| Last Modified: | 10 Nov 2015 13:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157054 |
Actions (login required)
 |
View Item |