Sudrajat, SaifulAlam (2012) Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Studi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, memiliki nilai yang strategis, karena selain untuk penanggulangan pengangguran di dalam negeri juga dapat mendatangkan devisa cukup besar bagi negara, diharapkan pemerintah dan swasta (PPTKIS) dapat melakukan penanganan penempatan TKI ke luar negeri yang lebih baik dan profesional, terutama dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif sehingga seluruh permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat dan baik serta menyiapkan calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar di luar negeri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah (Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri, sudah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Banyuwangi, terutama dalam perekrutan dan pelatihan calon TKI yang dilakukan oleh PPTKIS. Demikian juga dengan pengendalian admintrasi calon TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sudah dilaksanakan dengan baik. Namun untuk perlindungan TKI serta pengawasan terhadap PPTKIS dan TKI, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum maksimal. 2. Faktor-faktor yang mendukung adanya anggaran untuk pelatihan bahasa serta undang-undang dan perda provinsi tentang penempatan dan perlindungan TKI. Sedangkan faktor menghambat belum adanya aturan formal kabupaten tentang TKI, terbatasnya petugas funsiongal pengantar kerja, terbatasnya anggaran untuk TKI, belum adanya BLK serta pendidikaan dan ketermpilan TKI masih rendah. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan bahwa: (1). Dengan melaksanakan Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri secara konsekuen, maka perekrutan, pelatihan bahasa dan ketrampilan, pengendalian, perlindungan dan pengawasan yang diberikan kepada para Tenaga Kerja Indonesia akan semakin baik dan maksimal. 2. Dengan adanya faktor-faktor yang mendukung hendaknya lebih dioptimalkan. Sedangka faktor-faktor penghambat, agar segera dicarikan solusi pemecahannya, dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri secara maksimal.
English Abstract
Implementation of Government Policy in the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, has a strategic value, because in addition to the eradication of unemployment in the country can also bring in substantial foreign exchange for the country, it is expected the government and private (PPTKIS) can make handling the placement of workers out a better country and a professional, especially in developing a more comprehensive regulation so that all problems can be solved quickly and well and preparing prospective workers who fit the needs of overseas markets. The purpose of this study to determine and analyze the implementation of government policy (Law No. 39 of 2004 on the placement and protection of migrant workers abroad) conducted by the Government in an effort Banyuwangi placement and protection of Indonesian Workers abroad, to identify and analyze factors that support and hinder government efforts to Banyuwangi in the placement and protection of Indonesian Workers abroad. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through interviews, documentation, and observation. Data were analyzed with an interactive model of data analysis methods. The results showed that: 1. Implementation of Law Number 39 Year 2004 on Placement and Protection of Overseas Labor, has done well in Banyuwangi, especially in the recruitment and training of prospective migrants conducted by PPTKIS. Likewise, the control admintrasi prospective migrants conducted by the Government of Banyuwangi, has done well. However, for the protection of migrant workers as well as oversight of PPTKIS and workers, conducted by the Government Banyuwangi still not optimal. 2. The factors supporting the budget for language training as well as laws and provincial regulations on the placement and protection of migrant workers. While the factors impeding the absence of formal rules of the district of migrant workers, the limited introduction funsiongal officers work, the limited budget for the workers, the lack of BLK and education and skills workers remains low. From these results the researchers recommend that: (1). By implementing the Implementation of Law Number 39 Year 2004 on Placement and Protection of Overseas Labor, consequently, the recruitment, training and language skills, control, protection and supervision given to the Indonesian Workers will get better and maximum. 2. Given the factors that support should be further optimized. But inhibiting factors, the solution to immediately look for solutions, thus expected to be generated implementation of the Implementation of Government Policy in the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad to the fullest.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.9/SUD/i/041205174 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.9 Public administration of labor and professions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Jun 2013 14:02 |
| Last Modified: | 17 Jun 2013 14:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157047 |
Actions (login required)
 |
View Item |