Yulivestra, Malse (2012) Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan Investasi sebagai Salah Satu Upaya dalam Meningkatkan Iklim Investasi di Provinsi Sumatera Barat (Suatu Studi tentang Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan In. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kondisi birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal di indonesia yang masih bermasalah mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah perubahan. Reformasi birokrasi pelayanan perizinan dibidang penanaman modal merupakan salah satu usaha yang penting dilakukan oleh pemerintah dalam menumbuh kembangkan iklim investasi di daerah. Dengan adanya pelayanan perizinan penanaman modal yang terpadu, berkualitas, dan memuaskan akan dapat meningkatkan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis: (1) Reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat: (2) Kualitas pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat: (3) Peningkatan nilai realisasi investasi di BKPMP Sumatera Barat: (4) Dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat didalam melakukan reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari informan dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Reformasi birokrasi pelayanan perizinan pada BKPMP Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Pada aspek kelembagaan terjadinya perampingan struktur dan perubahan mekanisme pelayanan dengan menggunakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Sementara itu dalam aspek sumber daya manusia BKPMP melakukan pembenahan dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia: (2) dengan dilakukannya reformasi birokrasi pelayanan di BKPMP Sumatera Barat ini maka kualitas pelayanan perizinan investasi yang diberikan meningkat: (3) dengan dilakukannya reformasi birokrasi pelayanan perizinan investasi di BKPMP Sumatera Barat ini juga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah realisasi nilai investasi: (4) sementara faktor-faktor yang menjadi pendukung diantaranya adalah terdapatnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dan komitmen dan political will dari pimpinan daerah provinsi Sumatera barat, sementara itu faktor-penghambat dalam melakukan reformasi birokrasi ini adalah masih belum adanya pelimpahan kewenangan yang penuh dalam mengeluarkan izin sektor oleh SKPD terkait kepada BKPMP dan masih minimnya kerja sama antara pemerintahan daerah kabupaten dan kota dengan pemerintahan provinsi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi tentang perlu adanya penyempurnaan kewenangan dalam pemberian pelayanan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintahan ditingkat kabupaten dan kota dengan provinsi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
English Abstract
The aims of this study are to describe and analyze (1) Bureaucratic reform of investing service in government agency of investment (BKPMP) West Sumatera Province:(2) the quality of investing service in government agency of investment in West Sumatera Province: (3) The improvement of investment in government agency of investment West Sumatera Province: (4) Enabling and inhibiting factors in bureaucratic reform of investing service in government agency of investment West Sumatera Province. This study uses a qualitative descriptive method where sources of the data come from informants and documents. Techniques in data collection are interviews, observations and documentations. The data analysis is used in this study is an interactive model by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Results of the research indicate that: (1) Bureaucratic reform in BKPMP of West Sumatera is done by reform in two aspects namely: in structural organization aspect and human resource aspect. In structural organization aspect, reform is done by downsizing of organizational structure and implementing of one stop service system. while in human resource aspect, reform is done by implementing the human resource management and development professionally: (2) By doing bureaucratic reform, the quality of investing service has increased: (3) By doing bureaucratic reform, the total of investment has increased: (4) Supporting factors in the bureaucratic reform are decentralizing of authority from central government to regional government and commitment and political will from leadership governor of west sumatera province. While the constraining factors are the delegation of authority related to the service of sector licenses is not optimal yet. Also less of coordination and cooperation between regency/municipality and provice government. Recommendations of this studi are need to optimize the delegation of authority in investing service delivery. Then, optimize the cooperation and coordination between regency/municipality and province government related to improve the climate of investment in west sumatera province.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.88/YUL/r/041202524 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.8 Public administration of financial institutions, money, credit |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Nov 2012 13:05 |
| Last Modified: | 02 Nov 2012 13:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157046 |
Actions (login required)
 |
View Item |