Novita, AstiAmelia (2010) Aplikasi Model Komunikatif (Communicative Model) Perencanaan Pembangunan Spasial Wilayah Periurban (Studi di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Suatu pengembangan lahan skala besar kerap membawa berbagai pengaruh dan perubahan, salah satunya adalah berkaitan dengan proses peri urbanisasi, terutama ketika pengembangan lahan dilakukan di area yang dulunya merupakan pedesaan. Pengembangan lahan skala besar tidak hanya membawa pengaruh pada area tempat dilakukannya pengembangan itu sendiri, tetapi juga memberikan peluang bagi daerah di sekitarnya untuk ikut berubah. Pengembangan lahan skala besar dengan segala bentuk pemanfaatan ruangnya, membentuk suatu konsentrasi tertentu, dan merubah area yang dulunya berkarakter rural menjadi area periurban , yakni suatu area yang di dalamnya terdapat kombinasi antara karakteristik rural dan karakteristik urban. Hal ini pulalah yang terjadi pada Kecamatan Pakisaji. Perencanaan memiliki dasar geografis, di mana sumber daya lingkungan yang terbatas merupakan isu utama. Akibatnya, perencanaan terkait erat dengan politik kepentingan yang seringkali berakhir dengan konflik. Untuk itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang mampu memediasi konflik tersebut. Communicative Planning sebagai teori procedural Collaborative Planning muncul menjadi salah satu pendekatan alternatif yang menawarkan bentuk komunikatif sebagai dasar perencanaan. Communicative Planning dirancang untuk menyamaratakan aktor dan struktur, menghancurkan struktur hirarkis, mengkonversi masyarakat ke dalam sebuah jaringan melalui dialog dalam forum-forum diskusi atau musyawarah. Musrenbang Kecamatan merupakan salah satu media dialog yang dimaksudkan dalam teori ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Musrenbang di Kecamatan Pakisaji telah merepresentasikan Teori Perencanaan Komunikatif dalam mengatasi isu spasial di wilayah periurban. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi yang terkait dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi proses, tahap-tahap yang dilaksanakan dalam Musrenbang di Kecamatan Pakisaji masih belum cukup merepresentasikan konsep Communicative Planning . Faktor penyebab kegagalan konsep communicative planning dalam kasus ini adalah kuatnya peran kelembagaan, minimnya stakeholder representatif, terbatasnya waktu yang disediakan selama proses Musrenbang dan teknik diskusi yang tidak memberikan ruang diskusi ideal. Dalam hal ini, dibutuhkan sebuah mekanisme baru dalam mengaktifkan dialog yang terjadi pada proses Musrenbang Kecamatan melalui sosialisasi, insentif maupun rangsangan-rangsangan komunikasi aktif dari berbagai stakeholder yang terlibat. Masyarakat perlu diberikan waktu yang cukup untuk saling memahami kebutuhan masing-masing, saling berdialong antar pihak untuk dapat saling memberikan masukan atau solusi bagi terciptanya sebuah kreativitas baru dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Dalam konteks dimana proses dan keputusan bukanlah kewenangan masyarakat sendiri, ada baiknya bila aktualisasi hak masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak pada level penentu kebijakan, tetapi lebih kepada pemberi input (informasi). Sebagai media partisipasi, Musrenbang dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun perlu dilengkapi dengan keberadaan grassroot organizing.
English Abstract
Land development bring some impacts to its surrounding areas. One of them is related to peri-urbanization process, especially for rural area. Large scale land development is not only transform its own development area, but also change its surrounding. The development will change the land uses, creates certain concentration and change the surrounding areas, from predominantly rural characteristics to peri-urban characteristics – an area with combination of rural and urban. This transformation seems to occur in Pakisaji District. A planning with geographic basis, limited resources of the earth are the main issues. As Therefore, a planning is tied closely to politics interest that often ended with conflicts. However, there is a need to find an approach that address the conflicts. Communicative planning as a procedural theory of Collaborative planning appear to be one that offer an alternative approach. Communicative planning is designed to raze the actor and the structure, ruining the hierarchical structure, convert society into a network through dialogue. Musrenbang District is one of the media dialogue that meant in this theory. The aim of this research is to identify and analyze whether Musrenbang in Pakisaji Districk has represented Communicative Planning Theory in solving spatial issues in periurban areas or not. Data collection was carried out by studying relevant and legal documents. The other is by semi structured interview that conducted by fifteen stakeholders. The results of this research show that Communicative Planning concept is not quite represented by the stages process that happened in Musrenbang in Pakisaji District. Factors that causing failure of communicative planning concept in this case is the strong role of institutions, lack of representative stakeholders, limited time available during the process and discussion techniques that do not provide an ideal discussion room. This case, require a new mechanism to enable dialogue that occurre through socialization, incentives and active communication stimuli from the various stakeholders involved. Society need a sufficient time to understand each other by mutual dialogue to give solution each other for a new creativity in solving a problem. In the context where process and decision itself is not a public authority, it is better if citizen in development planning actualization is not at the level of policy makers, but informant. As media participation, Musrenbang can be implemented according to schedule but need complemented with grassroots organizing.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.75/NOV/a/041002530 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.7 Public administration of commerce, communications, transportation |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 21 Feb 2011 11:48 |
| Last Modified: | 21 Feb 2011 11:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157039 |
Actions (login required)
 |
View Item |