Khitam, MuhammadChusnul (2012) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pendistribusian kekuasaan dari pusat kepada daerah otonom (Desentralisasi) mengakibatkan daerah harus mandiri dalam semua urusan pemerintahannya termasuk urusan peningkatan kemampuan dalam masalah fiscal. Dalam Peningkatan kemampuan pendapatan daerah, pariwisata menjadi sebuah daya tarik tersendiri dimana perkembangan sektor pariwisata merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan secara logis dan realistis. Karena Pariwisata dapat dikategorikan kedalam kelompok industri terbesar dimana 8 persen ekspor barang dan jasa berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa Negara dan daerah. Dalam mewujudkan pengembangan Pariwisata seringkali Pemerintah daerah mengalami kendala, salah satu terbesar kendalanya adalah masalah keuangan daerah yang kurang atau tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan dan pengembangan padahal potensi pariwisata daerah itu sangat banyak. Kendala ini dapat dselesaikan jika pemerintah daerah mempunyai sebuah inovasi dalam mengembangkannya, salahsatunya adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Konsep kerjasama dengan pihak swasta ini mengacu pada good governance yang mana diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan daerah khususnya. Tesis ini bertujuan untuk : 1) Mendiskripsikan bagaimana kerjasama yang dijalankan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari Lamongan 2) Mendiskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam pengembangan wisata bahari Lamongan. Penelitian ini dilakukan dikawasan Wisata Bahari Lamongan dimana Pihak Swasta di PT Wisata Bahari Lamongan sedangkan dipemerintah daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.Berdasarkan pada sifat data penelitian, maka pendekatan penelitian ini yang tepat adalah kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa model yang diterapkan dalam pengembangan Pariwisata ini adalah Model BOT (Build Operate and Transfer) dimana ada kesepakatan antara Pemerintah daerah dengan Pihak Swasta sesuai dengan perjanjian yang tertulis dalam perjanjian kerjasama nomor : 010 / SPJ- JTP / I / 2004. model ini swasta diperbolehkan untuk membangun fasilitas pelayanan publik sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pihak publik, fasilitas yang telah dibangun tersebut kemudian dioperasikan oleh pihak swasta dalam periode waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang telah disepakati bersama, setelah periode waktu tersebut berakhir maka kepemilikan fasilitas tersebut dialihkan dari pihak swasta kepada pihak publik. Kepemilikan Wisata Bahari Lamongan pada Pihak swasta akan berakhir setelah 25 Tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama. Dalam pelaksanaanya actor-actor yang melakukan kerjasama mempunyai peran dan fungsi masing-masing dimana Pemerintah daerah mempunyai peran sebagai regulator, Sedangkan fungsi swasta adalah sebagi investor dan masyarakat mempunyai peran operasional. Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses kerjasama ini dimana infrastruktur jalan yang buruk serta keadaan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya leluhur yang religius dalam kehidupan mereka.
English Abstract
Authority distribution from central to regional autonomy (decentralization) caused regional should be more independent in all their governmental business. In regional income improvement, tourism is a certain attraction, where tourism sector development is a thing should be considered in logical and realistic way. Because tourism could be categorized into the largest industry group, where 8 percent of goods and service export come from tourism sector. Tourism is one of developmetn sector which is developed continuously whether by central government and regional government. It because, tourism played important role in Indonesia development, especially as producer of Country and regional income. In creating tourism development, regional government often has trouble, one of its biggest obstacle is regional financial which is lack or not enough to do development and building, whereas the region tourism potential is big. This obstacle could be solved if regional government has innovation in developing it, one of them is by doing cooperation with private or third party. Cooperation concept with private party is directed to good governance, which expected to be able to give significant effect for regional development. This thesis has purpose to: 1) describing how cooperation run between regional government, private, and communities in developing wisata bahari Lamongan (Sea Tourism of Lamongan) 2) describing and analyzing obstacles happened in development of wisata bahari Lamongan (Sea Tourism of Lamongan). The research is done in Wisata Bahari Lamongan (Sea Tourism of Lamongan) region where the private party is PT Wisata Bahari Lamongan while regional government is Culture and Tourism Department of Lamongan Regency (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan). The research is descriptive research. According to the character of research data, the correct research approach is qualitative using data analysis with interactive model. Research findings shows that model applied in tourism development is BOT (Build Operate and Transfer) model where there`s an agreement between regional government and private party as agreement written in cooperation agreement number : 010 / SPJ- JTP / I / 2004. in this model, private is allowed to build public service facility as specification decided by public. Facility built then operated by private party in certain time period as decision agreed. After the time period ended, the facility ownership is changed from private to public. Wisata Bahari Lamongan ownership in private party would be ended after 25 years as the cooperation agreement. In its application, actors done cooperation has their own role and function where regional government functioned as regulator, while private is investor and communities has operational role. Some obstacles found in this cooperation is, bad highway infrastructure, also communities who still hold their religious ancestor`s value in their life.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.73/KHI/k/041201667 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.7 Public administration of commerce, communications, transportation |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Oct 2012 12:06 |
| Last Modified: | 03 Oct 2012 12:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157036 |
Actions (login required)
 |
View Item |