Selvianti, Isye (2011) Akuntabilitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan dalam Rangka Good Governance (Studi di. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dana alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009, disamping untuk memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan khususnya prasarana belajar di Sekolah Dasar, juga untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel dan memotivasi partisipasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pendidkan serta menjadi katalisator roda perekonomian masyarakat melalui aktivitas perbaikan infrastruktur pendidikan. Dalam pelaksanaannya DAK bidang pendidikan tahun 2009 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi serta menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut khususnya disektor rehabilitasi infrastruktur dari perspektif akuntabiitas dalam rangka Good Governanance, serta.untuk mengungkapkan faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam realisasinya secara empirik dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan fokus penelitian meliputi; Kesesuaian antara Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 dengan realisasinya di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan akuntabilitas penggunaan DAK tersebut serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam realisasinya secara empirik dan dalam pelaksanaan akuntabilitasnya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menujukan bahwa; indikator minimum untuk mengukur akuntabilitas telah terpenuhi, yaitu : (a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; (b) Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan. (c) Adanya output dan outcome yang terukur (indikator kinerja). Yang menjadi Implementation Gap baik dalam merealisasikan peraturan menteri tersebut maupun dalam pelaksanaan akuntabilitasnya adalah; (a) Ketidakmampuan sumber daya manusia di bidang teknis dan administratif (b) Kekurangan dalam bantuan teknis. (c) Kurangnya desentralisasi (d) Pengaturan waktu (timing). Sementara itu faktor-faktor yang menjadi pendukungnya adalah; (a) Sikap implementator yang setuju dengan arah kebijakan. (b) Adanya dukungan dari pimpinan (c) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan program tersebut. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan kepada pihak terkait untuk : (1) Memberikan pelatihan kepada kepala sekolah tentang administrasi proyek termasuk tata cara penyelenggaraan buku kas umum dan pembacaan gambar serta penterjemahan RAB kedalam realisasi fisik, sehingga program DAK secara swakelola ini tidak terkesan dipaksakan. (2) Menyetarakan jumlah team pengawas (asisten PPTK) dengan jumlah proyek yang harus di awasi. (3) melakukan kajian melalui pendekatan Socio-Legal Approach sebagai bentuk pendekatan perspektif sosial terhadap hukum terkait dengan Judicial Review dalam rangka Pertanggungjawaban Legal.
English Abstract
Special allocation funds (DAK) in education in 2009, in addition to improving public services in education, especially learning in elementary school infrastructure, as well as to realize the educational management of a transparent, accountable and motivate the participation of society to play an active role in the management and supervision of education activities and become a catalyst for the economy of society through education infrastructure improvement activities. In the execution of DAK in education in 2009 refers to the Regulation of the Minister of National Education No. 3 of 2009 on Technical Guidelines for the Special Allocation Fund (DAK) Education Fiscal Year 2009. The purpose of this study was to describe and identify and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of infrastructure rehabilitation, especially in the economic development of perspective in the context of Good Governanance akuntabiitas, serta.untuk reveal the factors supporting or inhibiting the realization by empirical and in the implementation of accountability. This type of research used in this study was descriptive using a qualitative approach. With the focus of the research include: Correspondence between Technical Guidelines for the Special Allocation Fund (DAK) in the Education Sector in the 2009 budget with its realization in West Kalimantan Province Ketapang and accountability of the use of DAK and the factors supporting or inhibiting the realization by empirical and in the implementation of accountability. Results obtained in this study addressed that; minimum indicators to measure accountability are met, namely: (a) There is compatibility between the implementation of standard operating procedures, (b) The existence of mechanisms for accountability activities. (C) The existence of measurable outputs and outcomes (performance indicators). As for the Implementation Gap in both the realization of the ministerial regulations as well as in the implementation of accountability are: (a) the inability of human resources in the field of technical and administrative (b) Lack of technical assistance. (C) Lack of decentralization (d) Setting time (timing). Meanwhile, the factors to be supporting are: (a) Attitude implementer who agree with the policy direction. (B) There is support from the head (c) Availability of sufficient funds to implement the program. Based on the above conclusion, it is recommended to related parties for: (1) Provide training to school principals about the administrative procedures of the project including general ledger and the reading and translation of the RAB images into a physical realization, so the construction of public buildings or self-management program of the special allocation funds (DAK) is not impressed forced. (2) balance the team supervisor (assistant of PPTK) with the number of projects that must be controlled. (3) conduct a study through the Socio-Legal Approach as a form of social perspective approach to the law relating to judicial review in order to Legal Liability.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/353.824/SEL/a/041100728 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.8 Public administration of agencies supporting and controlling education |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Nov 2011 09:05 |
| Last Modified: | 02 Nov 2011 09:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156980 |
Actions (login required)
 |
View Item |