Pandia, Sejahtera (2016) Decentralization And Poverty In Indonesia The Case Of Karo District. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara desentralisasi dan kemiskinan di Indonesia yang terdesentralisasi. Ini berpendapat bahwa desentralisasi dapat mengurangi kemiskinan melalui reformasi pemerintah daerah dan untuk memfasilitasi berbagai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan partisipasi warga negara, meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan meningkatkan layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini mengambil kasus Kabupaten Karo, sebuah wilayah pertanian, dibandingkan dengan Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara desentralisasi dan pengurangan kemiskinan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data berasal dari Kementerian Home Affair, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Konsep kemiskinan yang digunakan di sini didasarkan pada BPS: orang miskin adalah mereka dengan pengeluaran per kapita rata-rata per kapita di bawah garis kemiskinan penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan menurun selama 2002 hingga 2012 di Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Ada pendapat bahwa dengan atau tanpa desentralisasi kemiskinan cenderung menurun karena industrialisasi disertai dengan migrasi tenaga kerja. Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan mendukung pendapat bahwa industrialisasi mungkin merupakan alat untuk mengatasi kemiskinan, tetapi tidak berlaku untuk Karo. Industrialisasi belum menjadi `kendaraan` untuk pengentasan kemiskinan di Karo karena belum menjalani industrialisasi, tetapi pada kenyataannya beberapa aspek desentralisasi telah bekerja untuk pengurangan kemiskinan. Sehubungan dengan desentralisasi, kesetaraan kapasitas fiskal antar-regional, stepping-up partisipasi masyarakat lokal dan peningkatan aparat administrasi lokal tampaknya memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan di Karo. Namun, analisis lebih lanjut menemukan bahwa pendapatan sumber regional KARO dibayangi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, dan pengeluaran lokal didominasi oleh biaya operasional lokal, bukan pengembangan layanan publik. Ini mungkin menunjukkan bahwa Karo masih memiliki tantangan besar dalam hal tujuan desentralisasi, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan meningkatkan layanan publik.
English Abstract
This study aims to examine the association between decentralization and poverty in decentralized Indonesia. It argues that decentralization may reduce poverty through reform local government and to facilitate various development objectives, such as improving citizen participation, improving local decision making and improving public services. Thus, this study takes up the case of the Karo District, an agricultural region, compared with Indonesia and North Sumatra Province. This study investigates the link between decentralization and poverty reduction by using quantitative method. Data are derived from The Ministry of Home Affair, Central Bureau of Statistics (BPS) and The World Bank. The concept of poverty used here is based on that of BPS: the poor are those with an average monthly per capita expenditure below the poverty line This study reveals that poverty rate is declining during 2002 to 2012 in Karo, North Sumatra Province and Indonesia. There is an opinion that with or without decentralization poverty tends to decrease because of industrialization accompanied by labor migration. North Sumatra and Indonesia as a whole support the opinion that industrialization may be a tool to overcome poverty, but it not the case for Karo. Industrialization has not been a “vehicle” to poverty reduction in Karo since it has not undergone any industrialization, but in fact some aspects of decentralization have worked for poverty reduction. In connection with decentralization, the equality of inter-regional fiscal capacity, the stepping-up of local people`s participation and the improvement of local administrative apparatus seem to have had a positive impact on poverty reduction in Karo. However, a further analysis finds that Karo`s regional own source revenue is overshadowed by the transfer fund from central government, and the local expenditure is dominated by local operational cost instead of public service development. This may indicate that Karo still has big challenges in terms of decentralization aim, which to empower local government to improve its local decision making and improving public services.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/353.533 2/PAN/d/2016/041611435 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.5 Public administration of social warfare |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Feb 2017 09:03 |
| Last Modified: | 13 Feb 2017 09:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156959 |
Actions (login required)
 |
View Item |