Soegiarti, RrErmi (2012) Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pengentasan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyuwangi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi Kebijakan Pengentasan Wanita Tuna Susila, merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk pengentasan Wanita Tuna Susila yang didasarkan pada Surat Bupati Banyuwangi nomor: 072/4156/429.204/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal: Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, Woman Trafficking , Anak Punk dan Karaoke. Tujuan penelitian ini untuk mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengentasan Wanita Tuna Susila, untuk mengimplementasikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengentasan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya pengentasan Wanita Tuna Susila merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu) antara lain: Proses penutupan lokalisasi dilakukan secara terencana melibatkan satuan kerja terkait. Kesepakatan dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan para Wanita Tuna Susila untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Proses penyantunan/pembinaan dengan cara memfasilitasi pengembangan aktivitas ekonomi baru di bekas kompleks/pelacuran yang telah ditutup dengan mendirikan sarana perdagangan seperti pasar dibekas lokalisasi. Proses pemantauan/monitoring dengan cara s elalu memantau nantiknya para mantan Wanita Tuna Susila dalam kehidupannya. (2). Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengentasan Wanita Tuna Susila di Kabupaten Banyuwangi meliputi Faktor pendukung antara lain: Telah tersedia aparatur yang menangani para Wanita Tuna Susila berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam uraian tugas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi. Telah ada metode yang dilakukan untuk menuntaskan pengentasan Wanita Tuna Susila khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan Faktor penghambat antara lain: belum tersedia sarana prasarana untuk menuntaskan pengentasan Wanita Tuna Susila. Para Wanita Tuna Susila tidak mempunyai skil yang memadai. Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan antara lain: 1. Mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Banyuwangi, untuk: (1). Proses penutupan lokalisasi: Proses penutupan lokalisasi harus dilakukan dengan terencana dengan melibatkan satuan kerja terkait dan juga mengantisipasi jangan sampai bekas lokalisasi tersebut ditempati kembali oleh para Wanita Tuna Susila; (2). Proses kesepakatan: Kesepakatan dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan para Wanita Tuna Susila untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan tidak akan kembali lagi melakukan pekerjaan sebagai WTS; (3). Proses penyantunan/pembinaan: (a) Memfasiltasi pengembangan aktivitas ekonomi baru di bekas kompleks/pelacuran yang telah ditutup; (b) Memberikan pelatihan keterampilan bagi para Wanita Tuna Susila (WTS); (c) Memberikan bantuan modal usaha agar mereka bisa beralih profesi; (d) Dilakukan pembinaan serta pendampingan dalam kurun waktu tertentu pasca-alih profesi agar mampu mandiri secara ekonomi; (4). Proses pemantauan/monitoring: Selalu memantau nantiknya para mantan Wanita Tuna Susila dalam kehidupannya. 2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus lebih meningkatkan: (1). Sumberdaya Aparatur: yang lebih mampu menangani para Wanita Tuna Susila berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam uraian tugas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi; (2). Metode: untuk menuntaskan pengentasan Wanita Tuna Susila; (3). Sarana Prasarana: untuk menuntaskan pengentasan Wanita Tuna Susila.
English Abstract
Implementation of Policies for Poverty Women prostitutes, is one government program for poverty Banyuwangi Women prostitutes are based on The Regents Banyuwangi number: 072/4156/429.204/2011 dated June 22, 2011 subject: Prostitution Prevention and Control, Woman Trafficking, Child Punk and Karaoke. The purpose of this study to implement Government policy in an effort to alleviate Banyuwangi Women prostitutes, to implement the factors that support and hinder efforts to alleviate women prostitutes in Banyuwangi. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through interviews, documentation, and observation. Data were analyzed with an interactive model of data analysis methods. The results showed that (1). Implementation of Government Policy in an effort to alleviate Banyuwangi Women prostitutes is a valid provision which is characterized by behavior that is consistent and repeatable, both of which make it or keep it (which affected the policy), among others: The closing process involves the localization of a planned unit related. The agreement made between the Government of the Womens Banyuwangi with prostitutes to leave the job. Helpful process/development by facilitating the development of new economic activity in the former complex/brothel that had been closed by establishing a means of trading such as market dibekas localization. Process monitoring/monitoring by means keeping an eye nantiknya former prostitutes woman in his life. (2). Factors that support and hinder efforts to alleviate women prostitutes in Banyuwangi supporting factors include among others: It has been available personnel who handle the prostitutes women under the basic tasks and functions set out in job descriptions at the Department of Social Affairs, Manpower and Transmigration Banyuwangi . Has no method in place to complete alleviation of women prostitutes in the regions Banyuwangi. While the inhibitory factors, among others: not yet available infrastructure facilities to complete alleviation of women prostitutes. Women prostitutes do not have adequate skills. From these results the researchers recommend include: 1. Allocate the budget in the budget Banyuwangi, to: (1). Localization of the closing process: The closing process of localization should be done in a planned unit of work involving related and also not to anticipate the ex-localization was occupied again by the women prostitutes; (2). The process of agreement: The agreement made between the Government of the Womens Banyuwangi with prostitutes to leave the job and will not return to work as prostitutes; (3). Helpful process/coaching: (a). Facilitating the development of new economic activity in the former complex/brothels have been closed; (b). Provide skills training for women prostitutes (WTS); (c). Provide venture capital assistance so that they could switch professions; (d). Do coaching and mentoring in a specified period of post-transfer profession to be able to become economically independent; (4). Process monitoring/monitoring: Always monitor former prostitutes woman in his life. 2. Banyuwangi government must further improve (1). Resources Apparatus: are better able to handle the women prostitutes based on duties and functions set forth in the description of duties on Social Services, Manpower and Transmigration Banyuwangi; (2). Methods: to complete alleviation of women prostitutes; (3). Facilities and Infrastructure: to complete alleviation of women prostitutes.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/353.37/SOE/i/041204427 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.3 Public administration of services related to domestic order |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Dec 2012 16:40 |
| Last Modified: | 11 Dec 2012 16:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156950 |
Actions (login required)
 |
View Item |