Bathoro, TetukoLuhurSetyo (2011) Kualitas Pelayanan Perizinan di Kabupaten Malang (Studi pada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pelayanan publik menjadi isu strategis yang bermakna politis, karena menyangkut, bagaimana pola hubungan kekuasaan dijalankan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. bahwa kualitas pelayanan publik juga dapat menggambarkan bagaimana political will pemerintah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang telah di jalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan perizinan. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang disampaikan adalah: 1) Bagaimanakah kualitas pelayanan UPT Perizinan kepada masyarakat pengguna jasa layanan; 2) Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan UPT Perizinan; serta 3) Langkahlangkah apa yang hendaknya dilakukan oleh UPT Perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui seberapa jauh kualitas layanan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan UPT Perizinan Kabupaten Malang; dan 3) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didesain dengan model studi kasus. Sumber data (subyek penelitian) adalah informan kunci yang ditentukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan, dengan memilih sampel yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia untuk memberikan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penyebaran kuesioner, observasi serta analisa terhadap dokumen. Untuk analisa data menggunakan prosedur reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi sebagaimana teori Miles dan Huberman. Sedangkan untuk melihat keabsahan data, digunakan teknik derajat kepercayaan, keteralihan dan uji obyektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelayan Perizinan yang djalankan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang telah memenuhi standar kualitas pelayanan yang baik, baik dari sisi: 1) Responsibilitas terkait kesederhanaan pelayanan, standar prosedur serta kepastian akan waktu dan biaya, 2) Responsiveness /daya tanggap dan perilaku aparat yang santun dan ramah, Kedisiplinan Petugas, Kemampuan Petugas, Kecepatan Waktu Pelayanan serta keinginan membantu masyarakat pengguna jasa layanan; dan 3) Akuntabilitas dari seluruh proses penyelenggaraan pelayanan perizinan. Hal ini dibuktikan dengan telah adanya instrumen-instrumen yang menunjukkan telah berjalannya prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dengan harapan akan dapat memuaskan masyarakat pengguna jasa layanan di wilayah Kabupaten Malang. Namun demikian perlu kiranya UPT perizinan untuk senantiasa selalu meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa layanan perizinan. Kedua: Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dari UPT Perizinan antara lain meliputi:yang dihadapi UPT Perizinan antara lain meliputi: 1) kualitas sumber daya manusia; 2) sarana dan prasarana yang tersedia guna penunjang operasional kegiatan; 3) bentuk kelembagaan dari UPT Perizinan; 4) wilayah Kabupaten Malang yang luas sehingga menyebabkan daya jangkau UPT Perizinan relatif besar; dan data subyek dan obyek perizinan yang belum terpetakan sebagai potensi perizinan daerah. Ketiga: Langkah-langkah yang dilakukan oleh UPT Perizinan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, dimana terdapat beberapa langkah prioritas yang bisa dilakukan oleh UPT Perizinan guna peningkatan pelayanan perizinan dengan menciptakan pola kegiatan pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan dan biaya murah kepada masyarakat; 1) Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan yang berlaku sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini; 2) Menambah jumlah kendaraan operasional; 3) Memanfaatkan jaringan elektronik/media untuk publikasi layanan; 3) Perlu adanya penataan arsip yang memadai; 4) Meningkatkan koordinasi aparat Desa/Kelurahan dan Kecamatan; 5) Melakukan pendataan subyek dan obyek perizinan; 6) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada aparatur Kecamatan, Desa/Kelurahan baik secara langsung maupun tidak; 7) Melakukan pemilihan dan penetapan terhadap wilayah tertentu (Kecamatan/Desa/Kelurahan) sebagai uji coba wilayah sadar perizinan; 8) Merencanakan program pekan pelayanan izin di wilayah tertentu berdasar periode tertentu; dan 9) Perlu diajukan payung hukum terkait pemberian pelayanan perizinan di Kabupaten Malang dalam bentuk Peraturan Daerah. Dari hasil penelitian peneliti juga menyarankan yang mungkin berguna bagi perkembangan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang. Dimana perlunya langkah inovatif bagi UPT Perizinan Misalnya jenis pelayanan yang secara kualitatif lebih baik dapat dikenakan biaya agak mahal, sementara jasa pelayanan standar dikenakan biaya atau tarif yang standar pula. Pemasukan dari jenis pelayanan yang relatif mahal akan dapat digunakan untuk membiayai pelayanan yang lebih murah, melalui mekanisme subsidi silang ( cross subsidi). Dengan cara ini diharapkan institusi dapat membiayai sendiri kebutuhan operasionalnya, dengan tidak mengorbankan fungsi pelayanan yang menja
English Abstract
Public service into a significant strategic issue politically, because it involves, how patterns of power relations run in meeting the basic needs of society. that the quality of public services can also describe how the political will of governments in meeting the demands of society. This study is to find out more about the quality level of service that has been run by the Integrated Services Licensing Unit Malang regency in order to provide services to the public using the services permissions. In this study the formulation of the problem presented are: 1) How is the quality of service to the public Licensing UPT user service, 2) What factors are affect the Licensing Unit of service performance; and 3) What steps should be done by the Licensing Unit in order to improve service performance. The purpose of this study are: 1) To find out how far the quality of services Integrated Services Licensing Unit of Malang Regency in providing licensing services to the community, 2) To determine the factors that influence the service performance of Malang Regency Licensing Unit, and 3) To know the step- steps taken by the Licensing Unit of the Integrated Service of Malang Regency in improving service performance. This research uses descriptive method with qualitative approach designed to model case studies. Data sources (study subjects) were determined based on the key informant certain objectives in accordance with the needs, by selecting the master sample of the problem, have the data and willing to provide data. Techniques of data collection through interviews, questionnaires, observation and analysis of documents. For analysis of data using data reduction procedures, presentation of data, draw conclusions/verification as the theory of Miles and Huberman. Meanwhile, to see the validity of the data, used techniques degrees of confidence, transferability and objectivity test. The results showed that: First, the waiter Licensing is executed by the Licensing Unit of the Integrated Service of Malang Regency have met the standards of good service quality, both in terms of: 1) the responsibility associated simplicity of service, standards and procedures will be time and cost certainty, 2) Responsiveness/responsiveness and behavior are polite and friendly forces, Disciplinary Officer, Officer Capability, Speed Time Services and the desire to help people who use services and 3) Accountability of the entire licensing process of service delivery. This is evidenced by having different instruments that show has been over the principles of good public service in hopes of satisfying public expectations of service users in the region of Malang Regency. However, it is necessary permissions for UPT has always improve its performance to provide better service to the community especially the service user licensing services. Second: Factors affecting the performance of the UPT Licensing Services include: facing the Licensing Unit, among others, include: 1) the quality of human resources, 2) facilities and infrastructure available to support operational activities, 3) institutional form of UPT Licensing, 4) a broad region of Malang Regency, causing Licensing Unit for coverage is relatively large, and the data subject and object permissions that have not been mapped as potential licensing areas. Third: The steps undertaken by the Licensing Unit in order to improve service performance, where there are several priority measures that can be done by the Licensing Unit in order to increase licensing service by creating a pattern of activities of licensing services that provide convenience and low cost to society: 1) Adjust and improvement of systems and procedures applicable licensing service in accordance with the demands of current conditions, 2) Increase the number of vehicle operation; 3) Utilize an electronic network/media for publication services; 3) Keep the arrangement of adequate records; 4) Improve the coordination of village officials/Sub-District and District; 5) Collect data on the subject and object permissions; 6) To socialize and counseling to district officials, the Village/Kelurahan either directly or indirectly; 7) Conducting elections and the establishment of a specific area (District/Village/Village) as a test try to realize the permissions; 8) week program services Planning permission in certain areas based on a certain period, and 9) should be filed related to the legal umbrella of licensing services in Malang regency in the form of local regulation. From the research results also suggest that researchers may be useful for the development of Integrated Services Licensing Unit of Malang Regency. Where the need for innovative measures for UPT Licensing For example the type of service that is qualitatively better can cost you a bit expensive, while standard service charge or the standard fare anyway. Income from a relatively expensive type of service will be used to finance services more cheaply, through the mechanism of cross-subsidies (cross subsidy). In this way the institution is expected to fund its own operational needs, without sacrificing service function of the principal obligation. From the observation in the field, the researche
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.84/BAT/k/041104569 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.8 Public administration of general forms of control |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 25 Oct 2011 14:06 |
| Last Modified: | 25 Oct 2011 14:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156942 |
Actions (login required)
 |
View Item |