Solekan, Moch (2011) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang - Jawa Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah, diharapkan dapat mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, dan pihak swasta, sehingga dengan terbangunnya hubungan sinergitas ketiga pilar tersebut dapat mendorong terwujudnya good governance (sistem pemerintahan yang baik). Lebih daripada itu, dengan adanya perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Tujuan penelitian ini adalah; pertama , mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten yang ada hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang responsif, transparan, dan akuntabel; kedua, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan ADD yang responsif, transparan, dan akuntabel; ketiga , mengetahui, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor-faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD yang responsif, transparan, dan akuntabel. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi, melalui 3 tahap, yaitu; pertama : getting in ; kedua: getting along ; dan ketiga: logging data . Keabsahan data dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) kredibilitas, (2) keteralihan, (3) ketergantungan, dan (4) kepastian. Sedangkan proses analisis datanya dipergunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Hubberman. Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa; pertama , peraturan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang kurang memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan ADD, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan ADD. Kedua , partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD secara umum dapat dikatakan masih rendah. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori partisipasi dari Arnstein dalam Wilcox (1996) yang dikenal dengan ” Ledder of Participation ”, bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD tersebut hanya masuk dalam kategori derajat partisipasi ”Tokenisme” (Tanda Partisipasi), pada tangga ke-4, yaitu: ”consultation” (Konsultasi), dengan bentuk kegiatan MUSRENBANGDes. Bentuk kegiatan pengelolaan ADD yang paling banyak adalah bentuk kegiatan yang menempati tangga ke-3 ( Informing ), yaitu: (1) Penyampaian undangan MUSRENBANGDes, (2) Penyampaian draft RPD-ADD, (3) Instruksi kerja bakti kepada warga masyarakat, dan (4) Penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) hasil pengelolaan ADD kepada BPD. Bahkan ada 3 bentuk kegiatan pengelolaan ADD yang masuk dalam kategori derajat partisipasi ”Nonparticipation ” (Nonpartisipasi), yaitu: (1) Permintaan laporan kepada pengelola ADD, (2) Kunjungan Kepala Desa pada suatu even kegiatan pengelolaan ADD, dan (3) Pengawasan pengelolaan ADD oleh BPD yang diasumsikan sebagai representasi dari masyarakat. Beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD ini, diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut: (1) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berimplikasi terhadap rendahnya daya kritis, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Tidak ada pengalokasian biaya untuk penyelenggaraan MUSRENBANGDes yang berimplikasi terhadap proses penyelenggaraan MUSRENBANGDes menjadi kurang berkualitas, dan terkesan hanya untuk memenuhi standar formalitas belaka. (3) Regulasi pengelolaan ADD kurang mengatur tentang pentingnya partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan ADD. Akibatnya, aparat pemerintah desa kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD. (4) Kurangnya sosialisasi pengelolaan ADD kepada masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami apa itu ADD, bagaimana pengelolaannya, dan pemanfaatannya untuk siapa. Akibat nya, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD menjadi rendah. Adapun yang menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, diantaranya: (1) Peran tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, dan sangat berpengaruh pula dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan desa. Karena itu, jika antara ulama` (tokoh agama) dan umaro` (aparat pemerintah) dapat bersinergi dalam pengelolaan ADD secara amanah dan bertanggung jawab, maka akan dapat memberikan dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan ADD, dan (2) Budaya gotong royong masyarakat yang masih tinggi, sehingga bisa menjadi potensi untuk pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD.
English Abstract
Through the application of Regional Autonomy Laws, it is hoped that there will be good relationship between government, society, and private parties. Therefore, the synergetic relationship between these three pillars is able to encourage the good governance. Moreover, the paradigm of governance system changing from centralistic into decentralistic, hopefully, increases the participation of people in the development, especially in village`s funds allocation. Accordingly, this research is meant to find out the participation rate of people in the management of village`s funds allocation starting from the planning, implementation, until supervision. This research is meant to achieve several purposes as follows. Firstly, this research aims to find out, analyze, and interpret rules and policies by Regent government related to people`s participation in the management of village`s funds allocation, which is responsive, transparent, and accountable. Secondly, this research is intended to describe, analyze, and interpret people`s participation in the process of planning, implementation, and supervision of the management of village`s funds allocation, which is responsive, transparent, and accountable. Thirdly, this research aims to find out, analyze, and interpret factors that hinder and support people`s participation in the management of village`s funds allocation, which is responsive, transparent, and accountable. Design of this research employs qualitative approach. Data collection is done through interview, and documentation study.. Additionally, the data collection involves three steps, namely getting in, getting along, and data logging. Data validation is done based on four criteria, namely (1) credibility, (2) transferability, (3) dependency, and (4) certainty. Meanwhile, the process of data analysis employs Miles and Huberman`s interactive model of data analysis. Result of the research draws several conclusions. Firstly, the existing rules and policies by government of Malang Regency do not provide adequate access for people to participate in the management of village`s funds allocation, especially in the its implementation and supervision. Secondly, people`s participation rate in the management of village`s funds allocation is generally low. Based on result of the analysis using theory of participation by Arnstein in Wilcox (1996), known as “Ladder of Participation,” it is concluded that the people`s participation in the management of village`s funds allocation is included in the category of degree of tokenism. In other words, the people`s participation is on the fourth ladder, i.e. “consultation,” which is in the form of MUSRENBANGDes (Discussion on Village Development Planning). The most forms of activity in the management of village`s funds allocation are activities of the third ladder, “informing.” They are (1) delivery of invitation to MUSRENBANGDes , (2) submission of the draft of funds utilization plan – village`s funds allocation, (3) instruction of community service to people, and (4) submission of LKPJ (Responsibility Statement Report) about the results of the management of village`s funds allocation to BPD (Village Consultative Body). On the top of that, three forms of activity in the management of village`s funds allocation are included in “Non participation.” They are (1) Request of report from the administrators of the village`s funds allocation, (2) Visit by the Head of the village to events of the management of village`s funds allocation, and (3) Supervision of the management of village`s funds allocation by BPD , which is assumed as the people`s representation. Several factors that hinder the participation of people in the management of village`s funds allocation can be mentioned as follows. (1) Low level of education carries implication for the low critical power and people`s participation rate in the management of village`s funds allocation, in the steps of planning, implementation, and supervision. (2) The absence of funds allocation for MUSRENBANGDes has implication for the process of MUSRENBANGDes , which is less in quality and seems to meet only the standard of formality. (3) The regulation on the management of village`s funds allocation less controls the people`s participation, especially in implementation and supervision of the management of village`s funds allocation. As a result, apparatus of village government less involve the people`s participation in the management of village`s funds allocation. (4) Lack of socialization about the management of village`s funds allocation in the society causes many people do not understand well about what is the management of village`s funds allocation, how is the management, and for whom is the utilization. Consequently, people`s participation rate in the management of village`s funds allocation becomes low. Afterward, factors that support the people`s participation in the management of village`s funds allocation are as follows. (1) Role of community leaders and religious figures is very substantial in community life and influential in determining the direction of policies by government and development of the village. For that reason, if ulema (religious figures) and umaro (government apparatus) form a synergy in the management of village`s funds allocation with trustworthy and responsible, it will give positive effect for the implementation of village development, especially in the management of village`s funds allocation. (2) High culture of mutual help in society is potential for the development of the people`s participation in the management of village`s funds allocation.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.734 7/SOL/p/041103172 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.7 Public administration of general forms of assistance |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Oct 2011 11:45 |
| Last Modified: | 12 Oct 2011 11:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156937 |
Actions (login required)
 |
View Item |