Perencanaan Alokasi Dana Nagari dalam Rangka Otonomi Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat

Wibowo, HerdiMulya (2010) Perencanaan Alokasi Dana Nagari dalam Rangka Otonomi Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan peran penting dari nagari adalah tersedianya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan nagari yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Alokasi Dana Nagari (ADN). Perencanaan ADN disamping memperhatikan tujuan dan indicator yang akan dipakai dalam mendistribusikan ADN, juga memenuhi prinsip-prinsip transfer dana antar pemerintahan, yaitu: (1) otonomi; (2) penerimaan yang memadai; (3) adil; (4) transparan dan stabil; (5) sederhana; (6) Insentif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan mengintepretasikan: mekanisme perencanaan ADN dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah nagari, perencanaan ADN dari pemerintah daerah kepada pemerintah nagari berdasarkan pada tujuan dan prinsip-prinsip transfer dana antar pemerintahan, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat perencanaan ADN dalam rangka otonomi nagari di Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme perencanaan AND dilaksanakan secara terpusat ( top-down ); (2) tujuan ADN berdasarkan formulasi yang digunakan adalah untuk tujuan pemerataan, yaitu perbedaan yang diterima masing-masing nagari tidak terlalu besar dan tujuan keadilan berdasarkan kebutuhan fiskal masing-masing nagari. Regulasi ADN Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip transfer dana antar pemerintahan; (3) faktor yang menjadi penghambat perencanaan ADN dalam rangka otonomi nagari di Kabupaten Dharmasraya, yaitu: pendanaan, system yang digunakan dan kelembagaan. Dalam perencanaan ADN diperlukan pemerintah daerah mengikuti prinsip dan cara penyusunan yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders ); penggunaan dana hendaknya tidak mengarahkan pada kegiatan tertentu, sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat; serta perlu diperhatikan ketentuan yang lebih tinggi, supaya terdapat sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan dan formulasi ADN hendaknya memasukkan indikator potensi nagari atau kapasitas nagari sehingga tujuan pemerataan dan keadilan dari ADN dapat tercapai.

English Abstract

As a logical consequence of the authority and the important role of the nagari (village) is the availability of sufficient funds. One source of nagari revenue set forth in Act No. 32 of 2004 on Regional Government as part of the financial balance between central and local governments, is also next called by Alokasi Dana Nagari (ADN / Nagari Found Allocation). The Planning of ADN besides the purpose and indicators that will be used in distributing ADN, also concerns the principles of inter-governmental transfers, those principles are: (1) the authonomy; (2) revenue adequacy; (3) equity; (4) transparent and stable; (5) simple; (6) incentive. This research was conducted in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province by using a qualitative approach to the type of descriptive research. Objective of the research is to describe, analyze and interpret: the mechanism planning of ADN from the local government to the nagari government, the planning of ADN from the local government to the nagari government based on the purpose and principles of inter-governmental transfers, and Inhibiting factors to the planning of ADN in the framework of nagari autonomy in Dharmasraya Regency. Finding of the research indicates that: (1) mechanism planning of ADN is done centrally (top-down); (2) the purpose of ADN based on the formulation used is for the purpose of distribution, which is about the difference has been received by each of nagari is not too big and the purpose of justice is based on the need of fiscal of each nagari. Furthermore, the ADN`s regulation of Dharmasraya Regency is not fully formulated based on the principles of inter-governmental transfers; (3) Inhibiting factors to the planning of ADN in the framework of nagari autonomy in Dharmasraya Regency, consisting of: financing, systems that are used, and institutional. In the planning of ADN are advised to local governments follow the principle and the way of arrangement which participates with involving the interested parties (stakeholders); the used of fund should not direct the certain activity so that the aspiration and the need of society can be appropriate; and the need to refer to higher provision, so that there is synchronization of planning policy development and should include indicators of nagari potention or nagari capacity in ADN formulation, so that the purpose of distribution and justice could be achieved as long as possible.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.73/WIB/p/041100322
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.7 Public administration of general forms of assistance
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 10 Mar 2011 10:57
Last Modified: 10 Mar 2011 10:57
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156932
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item