Burin, FerdinandusDiri (2015) Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Lembata Propinsi Ntt). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu isu paling mengemuka di era desentralisasi adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui kepatuhan sistem perencanaan dan penganggaran, yang direfleksikan melalui konsistensi antara dokumen RPJMD, RKPD, PPAS, dan APBD. Isu belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran daerah adalah kasus di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diindikasikan dengan: (i) mekanisme dan prosedur penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja belum diimplementasikan dengan baik; dan (ii) belum konsistennya kemauan politik (political will) antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah yang terjadi di Kabupaten Lembata Tahun 2012-2015; (ii) melihat faktor-faktor penyebab inkonsistensi; dan (iii) merumuskan prioritas kebijakannya. Untuk menjawab tujuan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif, yang dikategorikan sebagai stream kualitatif. Metode pengambilan data selain sekunder adalah dengan informan yang menggunakan purposive sampling, yakni melalui kuesioner dan diskusi kelompok terarah (FGD). Informan penelitian ini meliputi pihak eksekutif, legislatif, dan LSM. Berdasarkan alat analisis Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), Analisis Akar Masalah, dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen yang paling inkonsisten adalah RPJMD-RKPD, sementara program yang memiliki resiko inkonsistensi sangat tinggi adalah pembangunan infrastruktur. Tiga faktor utama yang paling berpengaruh terhadap inkonsistensi adalah: (i) terbatasnya teknologi dan informasi; (ii) rendahnya komitmen pemimpin (Bupati); dan (iii) kapasitas SDM aparatur yang masih rendah. Berdasarkan AHP, prioritas kebijakan yang harus dilakukan untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran Kabupaten Lembata adalah: (i) harus adanya komitmen pemimpin (Bupati) terhadap dokumen perencanaan penganggaran; (ii) adopsi teknologi; dan (iii) menyiapkan regulasi daerah. Berdasarkan temuan ini, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi tingkat daerah (Perda) untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran. Temuan ini dapat menjadi proliferasi pengendalian perencanaan dan penganggaran, bukan hanya untuk Kabupaten Lembata, tetapi juga daerah lain dengan penyesuaian karakteristik dan persoalan masing-masing
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.48/BUR/a/2015/041603583 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 Jul 2016 10:47 |
| Last Modified: | 25 Jul 2016 10:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156835 |
Actions (login required)
 |
View Item |