Santoso, Edy (2015) Proses Perencanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis proses perencanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dan mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat proses perencanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan, observasi dan penelusuran dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen, yakni: kondensansi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana, penetapan tujuan rencana adalah melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2014, hal ini dilakukan setelah melihat tinjauan keadaan dan kemungkinan keadaan masa yang akan terjadi, kemudian memikirkan kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.Penyusunan program kegiatan didahului dengan menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan atau sasaran utama Pemerintah Kabupaten Trenggalek berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 - Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Trenggalek mempunyai batasan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada pada peraturan bersama tersebut, namun Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak menyusun jadwal kegiatan yang bersifat formal. Sumber dana dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014 dan akan dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pendapatan.Penyiapan sarana dan prasarana terkait perangkat keras dan alat tulis kantor telah dilaksanakan tepat waktu, sedangkan tempat pelayanan pada tahun 2014 masih dibangunkan gedung baru. SOTK, Peraturan Daerah, kerjasama dengan pihak terkait, serta pembukaan rekening penerimaan telah dilaksanakan tepat waktu. Peraturan Kepala Daerah juga telah disusun meskipun tidak sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan, sedangkan SOP masih dalam proses.Pengawasan dan evaluasi tidak pernah dilaksanakan secara formal oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri, khususnya Dinas Pendapatan tidak mempunyai jadwal yang jelas dan formal dalam proses pelaksanaan rencana.Yang menjadi faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rencana pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah adalah: tersedianya dana, adanya hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah: kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak disusunnya jadwal yang jelas secara formal, dan perbedaan data jumlah tunggakan Piutang.Rekomendasi penelitian ini adalah agar proses perencanaan dapat berjalan lancar, sebaiknya kerjasama dengan berbagai pihak harus dijaga dengan baik dan ditingkatkan. Demi efisiennya dana dan kelancaran pelaksanaan personel yang sudah disekolahkan, supaya menularkan ilmu yang diperoleh. Pemerintah Kabupaten Trenggalek seharusnya menyusun jadwal yang jelas dan dilegalkan, perlu di buat tim khusus serta perbedaan jumlah data piutang yang ada antara Dinas Pendapatan dan KPP Pratama Tulungagung agar segera diselesaikan.
English Abstract
The purpose of this study was describe, interpret, and analyze the process of planning the transfer of land and building tax Rural and Urban sector as Local Taxes and describe and analyze the factors supporting and inhibiting factors Transfer of Land Tax planning and building sector as a Rural and Urban Tax area in Government Trenggalek. This type of research used in this research was a descriptive study using a qualitative research approach. The data in this research were obtained through interviews with informants, observation and document tracking. Analysis of the data by using analysis Miles and Huberman, consists of three components, namely : kondensansi, data presentation, and conclusion.The results showed that in the planning, goal setting plan is to carry out the mandate of Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies on January 1, 2014, this was done after seeing the reviews state and possible future circumstances that willoccur,then think what activities will be undertaken to achieve these objectives.Preparation of the plan was preceded by setting program goals and objectives. The main purpose or objective of Government Trenggalek based on Article 7 (1) of the Joint Finance Minister and Minister of Home Affairs No. 213 / PMK.07 / 2010 - Number 58 Year 2010 regarding the stages of preparation of the transfer of UN - P2 as Local Tax, which the Government Trenggalek has a time limit for carrying out duties and responsibilities that are involved in the regulation together, but Government Trenggalek did not prepare formal schedule of activities. Sources of funds allocated in the budget for Fiscal Year 2011 to 2014 and will be carried out by the Department of Revenue.Preparing the facilities and associated infrastructure hardware and stationery has been implemented on time, while the place of service in 2014 was woken up a new building. Organizational structure and work, Regional Regulation, cooperation with related parties, as well as account opening reception has been implemented on time. Regulations Regional Head also been prepared though not in accordance with a predetermined time limit, while the SOP is still in the process. Monitoring and evaluation was never formally implemented by the Government Trenggalek own because the District Government Trenggalek, particularly the Department of Revenue does not have a clear timetable and formally in the process of implementation of the plan.Supporting factors Government Trenggalek in the planned transfer of land and building tax Rural and Urban Sector as Local Tax is: the availability of funds, the existence of good cooperation relationship with berbagaai party. While the inhibiting factors are: the lack of human resources both in terms of quantity and in terms of quality, not the formulation of a clear formal schedule, and differences in the data amount of delinquent receivables.Recommendation of this study is the order for the planning process to run smoothly, preferably in cooperation with the various parties must be kept, even if it needs to be improved. For the sake of efficient and smooth conduct of personnel funds that have been sent to school in order to pass on the knowledge obtained. Government Trenggalek should draw up a clear timetable and legalized, and the need to create a special team, also differences in the amount of data existing receivables between the Department of Revenue and KPP Pratama Tulungagung in order to be resolved .
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.442 14/SAN/p/041500626 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.4 Financial administration and budgets |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 26 Mar 2015 12:32 |
| Last Modified: | 26 Mar 2015 12:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156829 |
Actions (login required)
 |
View Item |