Sulanjari, Asterini (2016) Decentralization And Farmers’ Welfare In Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Indonesia telah menerapkan desentralisasi sejak tahun 2001, termasuk sektor pertanian. Desentralisasi diharapkan dapat memastikan efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian di tingkat lokal untuk memberikan manfaat maksimal bagi para petani. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam perumusan kebijakan dan pengembangan pertanian. Namun, sektor pertanian menghadapi banyak masalah yang membuat orang yang bekerja di sektor ini umumnya selalu lebih miskin daripada orang yang bekerja di sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara desentralisasi dan kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan data desain kuantitatif dari 2004-2013 dari 32 provinsi Indonesia. Variabel independen adalah Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah petugas lapangan pertanian (PPLS) dan sejarah pemilihan lokal, sedangkan variabel dependen adalah persyaratan perdagangan petani (FTT). Hipotesisnya adalah desentralisasi meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 pola FTT: datar, datar-kenaikan-datar dan flatdrease-flat. FTT rata-rata nasional mirip dengan pola datar, dan sebagian besar provinsi Indonesia termasuk dalam jenis pola ini. Perbedaan antara ketiga pola ini berkaitan dengan perbedaan indeks harga yang diterima oleh petani (TI) dan indeks harga yang dibayarkan oleh petani (IB) di setiap provinsi. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hanya DAU dan jumlah PPL yang mempertahankan korelasi dengan kesejahteraan petani, sedangkan sejarah pemilihan lokal tidak memiliki korelasi. DAU memiliki korelasi positif, sedangkan jumlah ppl memiliki korelasi negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa hanya desentralisasi fiskal yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani, sedangkan desentralisasi administrasi dan politik tidak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui lebih banyak DAU.
English Abstract
Indonesia has implemented decentralization since 2001, including agricultural sector. Decentralization is expected to ensure the efficiency and effectiveness of agricultural development at the local level to provide maximum benefit for the farmers. By decentralization, local governments have the flexibility in the formulation of policies and development of agriculture. However, the agricultural sector faces many problems that make people who work in this sector generally always poorer than people who work in other sectors. This study aims to examine the correlation between decentralization and farmers` welfare. This study uses quantitative design data from 2004-2013 from 32 provinces of Indonesia. The independent variables are the General Allocation Fund (DAU), the number of Agriculture Field Officers (PPLs) and the history of local elections, while the dependent variable is Farmers` Terms of Trade (FTT). The hypothesis is decentralization improves farmers` welfare. The results of this study show 3 patterns of FTT: flat, flat-increase-flat and flatdecrease- flat. The national average FTT is similar with the flat pattern, and most provinces of Indonesia are included in this type of pattern. The differences among these three patterns relates to the differences of the Index of Prices Received by Farmer (IT) and Index of Prices Paid by Farmer (IB) within every province. The result of the statistical analysis shows that only DAU and the number of PPLs maintain a correlation with farmers` welfare, while the history of local elections does not have any correlation. DAU has a positive correlation, while the number of PPLs have a negative correlation. These findings suggest that only fiscal decentralization may increase the farmers` welfare, while the administrative and political decentralization do not. Thus it can be argued that decentralization increases farmers` welfare through more DAU.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/352.283/SUL/d/2016/041611434 |
Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.2 Organization of administration |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 13 Feb 2017 09:28 |
Last Modified: | 13 Feb 2017 09:28 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156764 |
Actions (login required)
View Item |