Moniz, ElviroFernandes (2010) Partisipasi Publik dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local (Kajian tentang Pelaksanaan Assembleia Local dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro, Timor Leste). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan paradigm pembangunan yang menggabungkan perencanaan top down dan bottom up yang kemudian disebut participatory development . Konsenkuensi logisnya adalah pemerintah dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil pembangunan. Model perencanaan partisipatif dengan menggabungkan antara sistem perencanaan top down dan bottom up dalam programa desenvolvimento local adalah untuk menentukan dan menetapkan dokumen rencana investasi dan anggaran tahunan pemerintah Sub-Distrik dan Distrik Bobonaro, Timor-Leste. Untuk itu perlu adanya partisipasi publik untuk menyepakati dan menetapkan rencana investasi dan anggaran tahunan melalui sebuah ruang publik yaitu dinamakan forum Asembleia Local. Namun dalam proses perencanaan programa desenvolvimento local masih terdapat beberapa persoalan mendasar yang harus segera mendapat perhatian dari semua pihak terutama pemerintah pusat sebagai inisiator lahirnya program ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek yang berhubungan dengan : 1) Pelaksanaan Asembleia Local di dalam merencanakan Programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro, 2) Partisipasi publik dalam Perencanaan Programa Desenvolvimento Local serta, 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi publik dalam perencanaan Programa Desenvolvimento Local . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan apa adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pelaksanaan Asembleia Local dalam merencanakan programa Desenvolvimento Local di Distrik Bobonaro secara normatif telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan. Secara konseptual pelaksanaan asembleia local di dalam merencanakan programa desenvolvimento local menerapkan sistem perencanaan yang menggabungkan antara sistem top down dan sistem bottom-up . Namun secara hakikat pelaksanaan asembleia local di dalam merencanakan programa desenvolvimento local belum menyentuh pada substansi kebutuhan masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat miskin. Partisipasi publik dalam perencanaan programa desenvolvimento local di Distrik Bobonaro pada tahap jaring aspirasi secara konseptual derajat partisipasi publik dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan berada tingkat antara Non participation . Dalam tahap pembuatan perencanaan keterlibatan publik dalam proses pembuatan perencanaan belum menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, ketidakseimbangan kualitas dan kuantitas diantara pihak perencana menyebabkan pemerintah lebih dominan dalam proses pembuatan proses perencanaan. Pada tahap pengambilan keputusan menunjukkan para pengambil keputusan kurang mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat miskin sehingga mengurangi esensi dari programa desenvolvimento local itu sendiri. Sedangkan faktor yang mendukung partisipasi publik dalam perencanaan Programa Desenvolvimento Local diantaranya; pertama, adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat untuk menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, kedua, adanya dasar hukum dan pedoman pelaksanaan asembleia local , ketiga, jaminan terlaksananya rencana investasi yang telah disusun. Sedangkan faktor penghambat pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendahnya, kedua, masih minimnya sumberdaya manusia yang handal dalam merencanakan program, ketiga, terbatasnya anggaran, keempat, masih lemahnya koordinasi antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan.
English Abstract
The background of this research paper is to highlight about the change in development paradigm which is combines between top down planning and bottom up planning, later known as participatory development. Logical consequence government and society are jointly involved in the development process starting from creating the concept, plan, implementation, monitoring and enjoy the fruits of development. Participatory planning model with combination between the systems of top down and bottom up in local development program is to determine and set the budget documents and annual investment plans of government sub-district and Bobonaro District, Timor-Leste. For that need public participation to agree on and establish an investment plan and annual budget through a public sphere which is called the Local Assembly forum. However, in the planning process local development program, there are some fundamental problems that need immediate attention from all parties, especially the central government as initiator emergence of this program. The purpose of this study is to describe and analyze the aspects related to: 1) Implementation of Local Assembly in planning of local development program in Bobonaro District, 2) Public Participation in planning of local development program, as well as 3) The factors that affecting public participation in planning of local development program. The type of research used is descriptive research that is a research type that revealed the problem as it is in accordance with the reality on the ground. The results of this study indicated that: The implementation of local assembly in planning of local development program in Bobonaro District is normatively had been in accordance with established rules and guidelines. In conceptually, implementation of local assembly in planning of local development program applying integrating the planning system between the system of top down planning and bottom-up planning system. But the nature of the implementation of local assembly in planning of local development program has not yet touched on the substance of the needs of poor communities in increasing domestic incomes. Public participation in the planning of local development program in Bobonaro District at this stage of netting aspirations conceptually the degree of public participation in identifying the problem needs at levels of Non-Participation. In the planning stages of public involvement in the planning making has not shown the synergy between the society and the government, the quality and quantity indicated the imbalance between the parties led to government planners are more dominant in the process of making the planning process. At the stage of public participation in decision-making level indicated in making such decisions less considering the interests of the poor so that reduces the essence of local development program itself. The factors that support the public participation in the planning of local development program include: first; there is strong commitment from central government to apply the principles of decentralization, second; there is legal basis and guidelines for implementation of local assembly in planning, third; the guaranteed of realization of proposals from the public. While the inhibiting factors that need attention include, first; the low level of public education that may affect to local development program planning process, second; still lack of qualified human resources in planning of local development programs both at the community and government site, third; the limited local development fund, fourth; still weak coordination between stakeholders in the development planning process.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.14/MON/p/041002821 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Nov 2011 15:25 |
| Last Modified: | 28 Nov 2011 15:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156745 |
Actions (login required)
 |
View Item |