Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Dalam Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Jakarta (Studi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201

Putra, Sandy Ardiyansyah (2015) Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Dalam Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan Jakarta (Studi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Organisasi dan tata laksana merupakan alat untuk mencapai visi dan misi organisasi, pada tahun 2010 Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025, salah satu agenda area perubahan yang dilakukan adalah dibidang Organisasi dan tatalaksana. Dalam grand design tersebut periode reformasi birokrasi dibagi menjadi 3 (tiga), periode pertama yaitu tahun 2010-2014 menjadi acuan dalam penelitian ini, studi ini menemukan bahwa sampai dengan awal tahun 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mencapai target dari area perubahan yang dicanangkan. Khususnya pada area perubahan organisasi dan tata laksana. pada tahun 2014 didapatkan nilai 2,82 dari maksimal 6,00 untuk program penataan dan penguatan organisasi dan nilai 3,63 dari maksimal 5,00 untuk program penataan tata laksana. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) area perubahan dari 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan penguatan organisasi serta penataan tata laksana. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, khususnya yang mendalami pada struktur organisasi dan ketatalaksanaan dan teori Good Governance . Penelitian ini menggunakan metedologi kualitatif yang menggunakan hasil pengamatan, wawancara dan penelahaan dokumen. Sedangkan jenis penelitian dikategorikan penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini untuk memudahkan penggalian secara mendalam fenomena reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa masalah, diantaranya tugas pokok dan fungsi mengalami tumpang tindih baik internal maupun eksternal organisasi, kemudian terdapatnya perbedaan kepentingan antar aktor implementasi dan sumber daya anggaran yang tidak mencukupi selama pelaksanaan program. maka diperlukan beberapa langkah untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain: 1). penyusunan design struktur dengan mengacu pada kajian akademis dan praktis salah satunya dengan mengunakan instrumen Analisa Beban Kerja, 2). Menerapkan prinsip Good Governance pada penataan tata laksana dan 3) Melakukan Quick Wins terhadap SOP yang bersifat pelayanan publik.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/351/PUT/i/2015/041505085
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Sugiantoro
Date Deposited:	07 Sep 2015 14:21
Last Modified:	19 Apr 2022 05:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156737

Text Sandy Ardiyansyah Putra.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item