Wardhani, SiscaAnggraeniKusuma (2014) Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Vii/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 Ayat (2), Dan Pasal 43 Ayat (1. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseraan saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jurnal ini membahas dua permasalahan yakni hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, dan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Paca Putusan MK. Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan adanya putusan MK ini membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 menjadi sangat penting hal ini didasarkan pada 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibunya atau bapaknya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 281 KUHPerdata. Sehingga demikian pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut. Penyusunan Jurnal ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif.
English Abstract
A law concept explaining the position of pre-marriage children, who have a civil relationship with their mother and their mother`s family, has been displaced by the release of Constitutional Assembly`s Decree No. 46/ PUU-VII/2010 About Material Test against Article 2 Verse (2) and Article 43 Verse (1) of Act No. 1 of 1974 about Marriage. This jurnal will discuss two problems. First is the right and position of pre-marriage children after the prevail of Constitutional Assembly`s Decree, while second is the role of Notary Public in drafting the Certificate of Heir for pre-marriage children after the prevail of Constitutional Assembly`s Decree. It is concluded that Constitutional Assembly`s Decree gives an opportunity for pre-marriage children to have a civil relationship with their father and their father`s family. The role of Notary Public in drafting the certificate of heir for pre-marriage children after the effect of Constitutional Assembly`s Decree No. 46 /PUU-VII/2010 must be hereby very important. Article 280 of Civil Code has stated that pre-marriage children are considered as having a civil relationship with their parent only if their mother and father give admission to their existence. Certificate of admission shall be made authentically as required in Article 281 of Civil Code. Therefore, it means that the government must establish a regulation about pre-marriage children based on the Constitutional Assembly`s Decree. This jurnal is written using normative method.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/WAR/p/2014/041500362 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 May 2015 09:32 |
| Last Modified: | 19 May 2015 09:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156720 |
Actions (login required)
 |
View Item |