Wahyuni, NiNyomanSri (2012) Prospek Kewenangan Notaris dalam Perjanjian E-Commerce di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perdagangan secara konvensional maupun modern sangat pesat perkembangannya. Menyadari bahwa perdagangan merupakan hal yang sangat penting, memacu timbulnya konsep baru perdagangan. Perdagangan yang semula face to face mengalami perkembangan menjadi faceless trading dan kontrak elektronik timbul untuk mewadahinya. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis memiliki berbagai macam bentuk diantaranya adalah elektronic commerce atau biasa disebut dengan e-commerce maupun e-com . Perkembangan tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan. Permasalahan yang sering timbul dari perjanjian e-commerce yang berkaitan dengan notaris yaitu perkembangan terhadap kewenangan notaris dalam perjanjian e-commerce di Indonesia serta pengaturannya dimasa mendatang. Tujuan penilitian ini untuk mengkaji dan menganalisis prospek kewenangan notaris dalam perjanjian e-commerce di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian: kewenangan notaris Pasal 15 ayat (2) UUJN selaras dengan tanggung jawab penyelenggara sertifikat elektronik atau certification authority sebagai trusted-third party . Sehingga notaris dapat berperan dalam lingkup Certification Authority . Pola Cyber Notary di Indonesia yang menempatkan Notaris sebagai Sub Certification Authority .
English Abstract
Conventional trade or even modern trade grow really fast. Realize that trade is an important thing, give a push to far a few trade concept to appear. At first face to face trade develop than become faceless trading and an electronic contract appear to facilitate it. Electronic transaction in the business world have a few form like electronic commerce or we can say e commerce or e-com. These development for sure will bring changes to duty authority of notary as a public official that authorize to make authentic document related to the contract or agreement or other document that not related to land. Problems that usually appear in e-commerce agreement related to notary are development of authority of notary in e-commerce in Indonesia and the arrangement in the future as well. The purpose of this research is to analyze and assess prospect authority of notary in e-commerce agreement in Indonesia. This research in normative juridical research which uses 2 (two) approach method that is regulatory approach and concept approach. Research result: authority of notary article 15 paragraph (2) aligned with the responsibility of the electronic certificate or certification authority as trusted third party. So notary can have a role in the scope of certification authority. Cyber notary format in Indonesia which notary as sub certification authority.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/WAH/p/041204553 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 12 Dec 2012 12:47 |
| Last Modified: | 12 Dec 2012 12:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156719 |
Actions (login required)
 |
View Item |