Wahyuni, AgustinaHeningRetno (2011) Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri dalam Statusnya sebagai Saksi Berkaitan dengan Dugaan Terjadinya Perkara Pidana atas Akta yang Dibuatnya (Studi Kasus di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas efektivitas pelaksanaan pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polri Dalam Statusnya Sebagai Saksi Berkaitan Dengan Dugaan Terjadinya Perkara Pidana Atas Akta Yang Dibuatnya, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah maupun Organisasi Ikatan Notaris Indonesia kepada Notaris apabila memperoleh pemanggilan dari penyidik Polri dalam statusnya sebagai saksi. Masalah tersebut berlatar belakang adanya notaris yang dipanggil oleh penyidik dalam statusnya sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya semakin meningkat, sehingga dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum kepada notaris, karena notaris merupakan jabatan yang luhur dan bermartabat. Sehingga dalam proses pemanggilan terhadap notaris harus dilakukan sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dalam upaya untuk mengetahui permasalahan dalam penulisan ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis secara obyektif, kemudian seluruh data dianalisa secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan pemanggilan Notaris oleh Penyidik di Kota Malang belum efektif, karena Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa ternyata ada notaris yang pernah memberikan keterangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari MPD, kemudian adanya notaris yang pernah dipanggil penyidik tanpa persetujuan dari MPD serta adanya penyidik yang langsung mendatangi kantor notaris yang bersangkutan untuk menanyakan mengenai kasus yang dihadapi notaris tanpa menunggu surat keputusan dari MPD terlebih dahulu, hal tersebut menunjukkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 belum dilaksanakan dengan baik. Karena itu dibutuhkan perlindungan hukum kepada Notaris antara lain dari Majelis Pengawas Daerah dan juga Organisasi ikatan Notaris Indonesia yang berupa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MPD, Majelis Pengawas daerah memberikan saran hukum atau nasehat yang berguna untuk kinerja notaris selanjutnya, dan meyakinkan bahwa sebagai notaris dalam bekerja melayani masyarakat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Saran atau nasehat yang diberikan oleh MPD kepada Notaris yang bermasalah lebih bersifat sharing, Majelis Pengawas merupakan pengawas sekaligus pelindung serta mengayomi Notaris agar tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Organisasi Notaris memberikan perlindungan lebih ke pendampingan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh organisasi apabila ada anggota yang melapor ke organisasi bahwa dia memiliki masalah yang menyangkut tugas dan jabatan Notaris, dan organisasi dapat melakukan pendampingan pada saat penyidikan.
English Abstract
This research discussed about the effectivity of Notary vocation by on investigation team of Indonesian Republic Police as the witness as related with criminal case supposition act that was made, also law protector which had given by District Councelor Supervision and Organization of Indonesian Notary Union to notary if got a vocation from an investigatin team of Indonesian Republic Police as a witness. The background of the problem is a vocation of notary by an investigation team as a witness that related with the act always had increasing. So, in this case, it needs a law protector for notary, because notary is a grand and prestige profession. So, the vocation for notary process should be do as article 66 legislation about notary pfofession. As a means to measure the problem in this research, so the researcher use a Yuridis Soiologis approach method, means that the researcherrecite and give some analysis to the problem with definite as a yuridis aspect with a objective sosiologis fact, and analyse all of the data later as a descriptive analysis. Based on the analysis of the research, the researcher found the answer of the problem that a vocation of notary by an investigation team in Malangis not effectively enough, because based on the data the researcher got that there is a notary which had an explanation without an agreement from District Councelor Supervision, also notary which had called by an investigation team without an agreement from District Councelor Supervision and a investigation team which came to the notary office to ask about the case which had face by the notary without to look forward to decision from District Councelor Supervision before, that case showed article 66 legislation about notary pfofession was not done well enough. Because of this case we need need a law protector for notary such as, from District Councelor Supervision and Organization of Indonesian Notary Union, among other things: for a judicature interest process, an investigation team, judge should have an agreement from District Councelor Supervision. District Councelor Supervision give an advice of law which give a benefit for the next councelor, and to convince that as a notary should given a public service as a current law. As an advice which had given by District Councelor Supervision to the an issues notary as a sharing. District Councelor supervision as a supervision and also protector for notary, so that the can do their duty based on the exist law. Whereas, organization of notary give a protector and in that case could do by the organization if the member give a report to the organization that they had a problem that related with their duty and profession of notary and organization can give an accompanion.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/WAH/p/041104325 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 31 Oct 2011 10:10 |
| Last Modified: | 31 Oct 2011 10:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156718 |
Actions (login required)
 |
View Item |