Suwardiyati, Rumi (2015) Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Aktanya. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris sebagai pejabat umum yang salah satu kewajibannya adalah membuat akta otentik, akta tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Akta tersebut juga berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna. Dengan akta otentik, hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan secara jelas sehingga disinilah letak kepastian hukum bagi masyarakat. Berkaitan dengan kewenangan notaris, Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2014) memberikan banyak kewenangan bagi notaris, di mana banyaknya kewenangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris yang salah satunya adalah tidak membuat akta dalam bentuk minuta akta dan tidak menyimpan minuta akta sebagai protokolnya (Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2014). Sehingga pelaksanaan tugas jabatan notaris tersebut perlu diawasi. Akta yang dibuat tanpa membuat minuta akta akan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak terpenuhinya syarat formil dan apabila ada pihak yang keberatan dengan akta tersebut atau menganggap bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan mengandung unsur kejahatan yaitu keterangan palsu maka berakibat batal demi hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya minuta akta, dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan semua pihak,saksi dan Notaris. Penilaian pembuktian akta yang batal demi hukum hanya bisa ditetapkan oleh hakim dengan dasar gugatan dari pihak yang berkepentingan. Notaris memiliki tanggung jawab terhadap setiap perbuatan dari pelaksanaan tugas jabatannya. Sehingga setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar aturan hukum pasti akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban notaris. Pertanggungjawaban notaris meliputi tiga bentuk yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administrasi dan pertanggungjawaban pidana. Begitu juga dengan akta yang dibuat tanpa membuat minuta akta namun salinan akta dikeluarkan oleh Notaris, Notaris harus mempertanggungjawabkan akta yang dibuat tersebut apabila ada pihak atau bukti yang menyatakan bahwa akta tersebut palsu atau bahkan memuat keterangan palsu. Pertanggungjawaban administrasi yang harus ditanggung oleh notaris karena dengan akta yang dibuat tanpa membuat minuta akta namun salinan akta dikeluarkan oleh Notaris adalah dapat diberikan teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan apabila pelanggaran notaris tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain maka dikenakan Pasal 1365 KUHPer yaitu mengganti biaya atas kerugian yang ditanggung pihak tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dengan tidak membuat minuta akta namun mengeluarkan salinan akta vi termasuk dalam unsur kejahatan yaitu membuat akta otentik yang palsu, Notaris dapat dikenakan Pasal 264 KUHP yaitu dipidana penjara selama-lamanya delapan tahun. Tesis ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat akibat yang sangat fatal apabila Notaris tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Selain akta tersebut tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna karena merupakan akta yang batal demi hukum di mana pembuatan akta tersebut bertentangan dengan kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu tidak adanya kepastian tanggal dan waktu dan juga tidak ada para penghadap yang hadir dan yang menandatangani akta tersebut. Akta tersebut juga dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan dari tidak dibuatnya akta dalam bentuk minuta akta tersebut, selain merugikan para pihak yang berkepentingan dan juga Notaris itu sendiri, akta tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Salah satunya adalah masyarakat. Dengan adanya akta yang tidak dibuat minuta aktanya, Notaris tidak menjamin kepastian terhadap akta tersebut dan dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Hal ini mengakibatkan notaris tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya untuk turut serta membantu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal jabatan notaris merupakan jabatan atas dasar kepercayaan yang diperoleh dari Pemerintah dan masyarakat.
English Abstract
Notary as a public official who obtain his/her authority in attribution has a very important role in helping to create legal security for the community. That role is realized by making official document which serves as the most perfect evidence. With official document, the rights and obligations of the parties can be clearly defined so that is where lies the legal security for the community. In connection with the notary authority, Section 15 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment Act No. 30 of 2004 concerning Notary (hereinafter referred to as Law No. 2 of 2014) gives a lot of authority to the notary, in which the number of such authority does not cover the possibility of violation of the notary office tasks, one of which is not make a deed in the form of original of the deed and did not keep original of the deed as the protocol (Article 16 paragraph (1) letter b of Law No. 2 of 2014). So that the implementation of the notary office tasks need to be monitored. Notarial Deed made without making original of the deed have strength of evidence as the private deed due to non-fulfillment of formal requirements and if there are parties who objected to the deed or assume that deed in addition to not meet the formal requirements but also contains elements of the crime that is a false statement, it can be canceled by operation of law. This is due to the absence of original of the deed, the original deed contains signatures of all parties, witnesses and Notary. Assessment of evidence deed as a private deed can only be determined by the judge on the basis of a lawsuit from interested parties. Notary has a responsibility for every act of execution of his duties. So that any acts which violate the rule of law will surely be penalized. Sanction is a notary public accountability. Accountability notary includes three forms of civil liability, administrative accountability and criminal liability. As well as the deed made without making original of the deed but official copies of the deed issued by the Notary, Notary deed made accountable for the party or if there is evidence to suggest that the certificate is not authentic or even contain false information. Administrative accountability by the notary for the deed made without making a copy of the original of the deed but the deed issued by the notary is a warning , in writing, suspension, dismissal with respect and dishonorable discharge. Whereas if the notary violations cause harm to other parties subject to Section 1365 of the Civil Code so the parties can have their compensation from notary. Criminal liability for notaries who are convicted of a criminal offense by not making the original of the deed but instead a make copy of the original of the deed included in the elements of the crime which include false information, Notary may be subject to Section 264 paragraph (i) of the Criminal Code that is subject to imprisonment for eight years. The journal is prepared by the method of normative juridical research approach and conceptual legislation. The results revealed there is a very viii fatal consequences if not make original Notary deed in the process, deed which is contrary to the notary obligation contained in Section 16 of Law No. 2 of 2014, namely the absence of certainty the date and time. This amendment could also result in losses. Losses incurred from not made a deed in the form of original of the deed, in addition to harming the interested parties and also the notary itself, the deed also cause harm to others. One of them is public. With the deed that is not made minuta aktanya, Notary does not guarantee the certainty of the deed and can lead to reduced public confidence in the notary. This has led to a notary no longer able to carry out its obligation to participate and help realize the legal security for the community. Whereas a notary office positions is a public service who obtained trust from the government and society.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/SUW/k/041502538 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 21 Apr 2015 15:07 |
| Last Modified: | 21 Apr 2015 15:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156713 |
Actions (login required)
 |
View Item |