Susetyo, WikaWahyu (2012) Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat PPAT dalam Sengketa tentang Bukti Hak Atas Tanah (Studi Putusan Nomor: 100/g/2010/PTUN.SBY). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas bagaimana tanggung jawab dang tanggung gugat PPAT dalam sengketa tentang bukti hak atas tanah. Hal yang melatarbelakangi penulisan ini bahwa Asas Prae Sumptio Iustae Causa (Asas Praduga Keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara) yang diterapkan oleh BPN dalam peralihan hak atas tanah yang tidak mempertimbangkan asas kecermatan dalam pelaksanaannya tentunya telah mencederai cita hukum yang sebenarnya yakni keadilan. Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah tanggung jawab dan tanggung gugat PPAT dalam sengketa tentang bukti hak atas tanah. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu PPAT bertanggungjawab secara administratif. Pertanggungjawaban secara administratif diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pertanggungjawaban secara administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT. Dan PPAT dapat digugat secara perdata, menurut Nieuwenhuis tanggung gugat ini tergolong tanggung gugat berdasarkan kesalahan atau Schuldaansprakelijkheid, Nieuwenhuis menyatakan barang siapa merugikan orang lain karena itu ia bertanggung jawab jika kerugian tersebut adalah hasil dari pelanggaran sebuah norma dan pelaku dapat dituduh melanggar peraturan tersebut. PPAT telah melanggar beberapa norma tentang pertanahan. Menyikapi hal-hal tersebut diatas, maka seseorang PPAT harus lebih teliti dalam pembuatan akta, dengan cara menggunakan asas kecermatan dan melaksanakan semua peraturan-peraturan mengenai pertanahan dengan baik. Perlunya kesadaran tentang hukum, moral dan etika, baik dari para pihak yang berkepentingan yang menghadap maupun dari diri PPAT sendiri, agar keinginan masing-masing pihak dapat terwujud dan tercapai sesuai dengan tujuan, dan para pihak yang menghadap ke PPAT hendaknya senantiasa membantu PPAT untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berlandaskan itikad baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.
English Abstract
In writing this thesis the author discusses how responsibility and accountability PPAT in a dispute about the evidence of land rights. It is behind the writing of this that the principle of Prae Sumptio Iustae Causa (Principle of Presumption of Validity of Decision Administrative Officer) imposed by BPN in the implementation would have been injured in fact the legal ideals of justice. Problem studied in this thesis are: 1) How do the responsibilities and accountability PPAT in a dispute about the evidence of land rights. To answer the problem studied, the authors used the method of normative legal approaches. Based on the results of the study, the authors obtain answers to existing problems, which is administratively responsible PPAT. Responsibility regulated in Article 62 of Government Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration. Administrative accountability in the form of a written reprimand to dismissal from his post as PPAT. And PPAT can be sued in civil, according to Nieuwenhuis is classified as a liability based on fault or Schuldaansprakelijkheid accountability, Nieuwenhuis stated he who harm others because he was liable if such losses are the result of a breach of a norm and the perpetrator can be charged with violating the regulation. PPAT has violated some norms about land. In response to the matters mentioned above, then one should be more careful in the PPAT deed, by using the principles of accuracy and perform all the regulations concerning land property. The need for awareness about the law, morals and ethics, both of the parties hereto and of overlooking the PPAT own self, so that each party wishes can be realized and attained according to the purpose, and the side facing the PPAT should always help the PPAT to express the real thing based on good faith and honesty, so that the deed is perfectly in accordance with applicable laws, so it doest not harm any party.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/SUS/t/041202226 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Aug 2012 12:17 |
| Last Modified: | 28 Aug 2012 12:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156712 |
Actions (login required)
 |
View Item |