Susanto, Sigit (2011) Analisis Yuridis Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUH Perdata. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam melaksanakan kewenangan membuat akta otentik, notaris tunduk pada dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang pertama adalah pasal 1868 KUH Perdata, dan yang kedua yaitu undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan kenyataan di atas maka hal ini menimbulkan dua akibat hukum yang berbeda dan memunculkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana kedudukan akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 84 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apakah menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 84 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan titik tolak penelitian yaitu akibat hukum akta notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 1868 KUH Perdata dan pasal 84 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil penelitian menunjukan bahwa P elanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (1) huruf I, pasal 16 (1) huruf k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, atau pasal 52, mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; Suatu akta untuk bisa dikatakan batal demi hukum hanyalah akta yang melanggar ketentuan obyektif perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata); Terjadinya inkonsistensi mengenai batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam KUH Perdata dan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris, dengan ketentuan: adanya kesalahan oleh notaris, timbulnya kerugian, terdapat hubungan kausalitas antara kesalahan notaris dan kerugian, semuanya telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
English Abstract
The notary officers must comply with two statutes in Indonesia for their authorization in giving authentic certificate document. These statutes are The Article 1869 Civil Code and Law No.30/2004 on The Notary Post. Both legal bases cause two different legal consequences. A question is arisen, which is how the position of notary certificate is if it is not complying with The Article 1869 Civil Code and Law No.30/2004 on The Notary Post, whether it is prevailed as the informally agreed document or terminated in the name of law. The objective of research is to understand and to analyze the position of certificate which is incompliant with The Article 1869 Civil Code and The Article 84 Law No.30/2004 on The Notary Post. Method used in this thesis is normative juridical. The point of departure of this research is the legal consequence by the notary certificate which is incompliant with The Article 1869 Civil Code and The Article 84 Law No.30/2004 on The Notary Post. Result of research indicates that the incompliance explained in the Article 16 (1) letter i, Article 16 (1) letter k, Article 41, Article 44, Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, or Article 52, will resulting in the certificate to be prevailed as the informally agreed certificate. A certificate which is terminated in the name of law is one which is incompliant with the objective provision of agreement (Article 1320 Civil Code). Therefore, there is inconsistency between termination in the name of law and termination as explained by Civil Code and Law No.30/2004 on The Notary Post. The incompliance action committed by The Notary will cause a certificate to have only authority as the informally agreed certificate. The disadvantaged party can sue for cost replacement, indemnification, or interest against The Notary, but in certain criteria such as: mistake by The Notary and the relevant cause of disadvantage. There is a causality relationship between mistake by the Notary and advantage, but this must be proved by Court Decision with its fixed-law power.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/SUS/a/041104219 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Oct 2011 10:26 |
| Last Modified: | 10 Oct 2011 10:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156711 |
Actions (login required)
 |
View Item |