Upaya Majelis Pengawas Daerah Kota Malang untuk Meminimalkan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Sulistyoningarti, Annisa (2011) Upaya Majelis Pengawas Daerah Kota Malang untuk Meminimalkan Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Kewajiban bagi seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya antara lain wajib menyimpan protokol Notaris sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban Notaris di dalam pengelolaan akta Notaris salah satunya adalah wajib membuat daftar akta, sesuai yang diatur dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban pasal 58 ini berhubungan dengan kewajiban pasal 61 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris atau kuasanya wajib menyampaikan salinan dari daftar akta tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah paling lambat limabelas (15) hari pada bulan berikutnya. Majelis Pengawas Daerah, khususnya Majelis Pengawas Daerah kota Malang berfungsi mengawasi kerja Notaris supaya tertib dalam menjalankan kewajiban pasal 61 Undang-undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, masih ada beberapa Notaris yang belum melakukan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 61 Undang-undang Jabatan Notaris secara tertib. Belum tertib disini maksudnya bahwa masih ada Notaris yang tidak melapor dan ada pula Notaris yang melapor tetapi melebihi dari waktu yang ditentukan. Melihat kondisi tersebut, maka memunculkan permasalahan: mengapa ada Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dan bagaimana upaya Majelis Pengawas Daerah Kota Malang untuk meminimalkan pelanggaran tersebut? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Malang Raya, meliputi kota Malang, kota Batu, dan kabupaten Malang. Teknik analisis yang digunakan adalah adalah deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kota Malang serta Notaris-notaris di wilayah Malang Raya. Metode yang dipakai untuk menentukan sample penelitian adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata ada beberapa alasan yang menyebabkan Notaris belum tertib dalam melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu: untuk efisiensi waktu,tidak ada sanksi, tidak terjadi pembuatan akta, kebiasaan suka menunda-nunda waktu laporan, Majelis Pengawas Daerah kota Malang belum maksimal menangani masalah tersebut, kesalahan manajemen dari Notaris. Upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Malang hanya upaya yang bersifat pembinaan, yaitu mengingatkan Notaris yang melanggar, baik secara lisan pada saat pertemuan maupun secara tertulis. Upaya yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kota Malang hanya terbatas pada kedua hal tersebut karena Undang-undang Jabatan Notaris tidak member wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban pasal 61 tersebut.

English Abstract

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed certain extent the manufacture of authentic documents are not devoted to other public officials. Liability for a Notary Public in carrying out duties of office, among others, must keep Notary protocol as stipulated in article 16 paragraph (1) letter (b) of Act No. 30 of 2004 concerning Notary. Notary obligations in the management of notarial deed one of them is obliged to make a list of deed, as set out in article 58 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary. Liabilities article 58 relates to the liability section 61 of Act No. 30 of 2004 concerning Notary which stipulates that the notary or attorney shall submit a copy of the certificate list to the Local Supervisory Council no later than fifteen (15) days of the following month. Supervisory Council of the Region, particularly the Regional Supervisory Board oversees the work function of Malang city notary so orderly in carrying obligations Article 61 of Law Notary. But unfortunately, there are still some notary who has not done duty as referred to in article 61 of Law Notary in an orderly manner. Not yet orderly here means that there is still no report Notary Deed and some reporting but exceeds the time specified. Seeing these conditions, it raises the issue: why there Notary who violate these provisions and how the efforts of Malang City Council Regional Trustees to minimize these violations? This research was conducted by using the method of empirical legal research. Location of the research conducted in Malang, including the city of Malang, Batu and Malang. The analysis technique used was a descriptive qualitative. The population in this study is the Supervisory Council of the Regional Municipality of Malang and notary deed-in Malang. The method used to determine the study sample was purposive sampling. Based on research results, there are several reasons that cause the deed has not been disciplined in carrying out this obligation, namely: for efficiency of time, no sanctions, there is no deed of making, custom time procrastinator report, the Regional Supervisory Council Malang not optimally handle the problem , the mismanagement of the Notary. Efforts undertaken by the Regional Oversight Council Malang city only character development efforts, namely to remind Notary who violates, either orally at the meeting or in writing. Efforts that can be done by the Regional Oversight Council Malang city is limited to these two things because Notary Act does not give authority to the Regional Supervisory Council to impose sanctions to the notary who violates the obligations of article 61.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.016/SUL/u/041102363
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 28 Jul 2011 15:24
Last Modified: 28 Jul 2011 15:24
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156710
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item