Stevano, RandyKomang (2011) Analisis Yuridis Kewenangan Notaris dalam Statusnya sebagai Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana, serta akibat hukum bagi notaris yang ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Masalah tersebut berlatar belakang notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada suatu tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan notaris dapat ditetapkan sebagai tersangka bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara.Tapi dalam hal ini notaris juga butuh perlindungan karena belum tentu notaris yang melakukan kesalahan, bisa juga disebabkan oleh para pihak yang membuat kontrak. Dalam upaya untuk mengetahui permasalahn dalam penulisan ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi notaris melalui sidang pemeriksaan terhadap notaris yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Status tersangka yang ditetapkan pada seorang notaris belum membawa akibat hukum apapun terhadap kewenangannya dalam membuat akta otentik, karena notaris tersebut masih berwenang untuk membuat akta otentik. Perlu ditanamkan pemahaman dan pengetahuan dari kepolisian tentang kedudukan notaris dalam hukum nasional. Sehingga, pada saat akta notaris terindikasi adanya perbuatan pidana, maka polisi tidak serta merta menjadikan notaris sebagai tersangka sehingga nanti pada proses persidangan notaris mendapat perlindungan hukum. Meskipun status tersangka yang ditetapkan pada seorang notaris belum membawa akibat hukum apapun terhadap kewenangannya, namun hendaknya dibuat suatu peraturan yang tegas bahwa seorang notaris yang berstatus sebagai tersangka dianggap secara otomatis telah mengambil cuti supaya dapat menjalani permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.
English Abstract
This research discussed about protection for notary for their criminal law and the law effect for established suspect notary for their criminal law.The background of the problem is the notary is a human that could do the act to aim the criminal law, probably notary are perceived as suspect and accusations. Furthermore if the fact of law proved a criminal law by the notary, so he will be prisoned. But, notary need protection from law, because notary maybe couldn`t make a mistaken. As the act to know the problem is this thesis, the researcher use juridical normative approach method, which is focused to positive rules or positive norms. The result of analytic shows that protection of the province notary show that notary could do mistaken or not. Someone will be suspection is not give law effect as an arbitrariness of authentic act. Understanding and knowledge are really needed to established from the police institution about notary profession in national law. So, when the notary act indicated by crimainal act, the policeman point the notary as a suspect indirectly. Possibly, before the policeman point the suspect status for notary, it would be better for them to investigate wheter the notary to stand by Undang-undang of Notary Profession and ethic code or not. Although the suspection status decided to notary it doesn`t bring law effect as a competence, but it woud be better if made a strict rules for a suspect notary considered leave already. The purpose of this rules is to keep a majesty of notary as a reliable profession and next time notary can be focusin to solve their law problem.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/STE/a/041104798 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 15 Nov 2011 15:16 |
| Last Modified: | 15 Nov 2011 15:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156704 |
Actions (login required)
 |
View Item |