Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta

Safi`i (2014) Akibat Hukum Jika Notaris Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah salah satu cara pemerintah untuk melindungi Notaris apabila penghadap menyangkal/mengingkari tanda tanganya pada minuta akta, maka sidik jari bisa digunakan sebagai alat bukti dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Tulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum jika Notaris tidak melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta dan bagaimana prosedur hukum untuk membuktikan keabsahan sidik jari terhadap keotentikan akta Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Akta yang dibuat dihadapan Notaris tetap sah sebagai akta otentik selama akta tersebut memenuhi persyaratan, bentuk dan tata cara pembuatan akta otentik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo Pasal 1869 KUHPerdata dan Pasal 38 ayat 1-5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan sumber otentisitas akta Notaris. Sedangkan bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari pada minuta akta dapat dikenai saksi sebagaimana terdapat pada Pasal 19 ayat 4 UUJN berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Serta apabila salah satu pihak merasa kebaratan tentang dan isi akta dan bentuk akta atau menyangkal/mengingkari tanda tangannya, pemalsuan tanda tangan pada minuta akta maka pihak tersebut bisa mengugat lewat Pengadilan Perdata atau Pidana. Sedangkan untuk membuktikan keabsahan sidik jari harus melalui Prosedur pengambilan sidik jari yang dilakukan secara tepat dan benar, dengan melibatkan seorang ahli/pakar komputer dalam pemeriksaan sidik jari, dengan menggunakan sistem komputerisasi biometric, analisis sidik jari ( fingerprint analysis).

English Abstract

The obligation to include fingerprint onto charter minute is a method used by the government to protect the Notary if the signees decide to deny or to disconfirm the signature they are given on the charter minute. Fingerprint is used as the evidence to give legal certainty to the people as the user of Notary service. Research attempts to understand and to analyze the legal effect onto charter if Notary officer does not include fingerprint of the signees onto charter minute and how is the legal procedure proving the validity of fingerprint for the authenticity of Notary Charter. Research method used in this thesis normative law research using some approaches such as statute approach, conceptual approach, and case approach. The charter made before Notary is considered as valid for being authentic charter if it meets requirements, forms and orders of conduct of authentic charter as stated in Article 1868 adjunct to Article 1869 Civil Code and Article 38 of UUJN. These articles are the source of authenticity of Notary Charter. _ Notary officer who does not include fingerprint onto charter minute will be given sanction as stated in Article 19 Verse 4 UUJN in forms of reprimand, temporary suspension, official termination, and unofficial termination. If one of related parties is still claiming against the content and form of charter or denying the signature, or if there is signature counterfeiting, this party can submit the accusation to Civil or Criminal Courts. The validation of fingerprint must be verified through appropriate fingerprint procedure which shall involve the computer expert/technician during fingerprint examination because the process will involve biometric computerization system and fingerprint analysis.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.016/SAF/a/041405971
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 18 Sep 2014 09:16
Last Modified: 18 Sep 2014 09:16
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156697
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item