Rachman, SHArief (2011) Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) (Kajian Yuridis Terhadap Konflik Kewenangan). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 15 UU ayat (2) huruf f UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 15 UUHT menunjukkan bahwa Notaris dan PPAT sama-sama memiliki kewenangan dalam membuat SKMHT. Hal ini menimbulkan konflik kewenangan dan kepentingan dalam pelaksanaan pembuatan SKMHT oleh Notaris tersebut. Penulis disini membahas tentang konflik kewenangan yang timbul dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) antara Notaris dan PPAT serta membahas implikasi hukum pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris terhadap perlindungan hukum bagi kreditur. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data yang menjadi acuan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Penulis kemudian melakukan pengolahan terhadap bahan hukum secara deduktif . Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat konflik kewenangan atributif serta konflik kepentingan antara Notaris dan PPAT dalam pembuatan SKMHT. Dalam konflik kewenangan ini, apabila ditinjau dari perspektif teori jenjang hukum, maka semestinya Notaris memiliki landasan kewenangan yang lebih tinggi sehingga berhak untuk melaksanakan wewenang sesuai yang diatur dalam peraturan tersebut. Terkait dengan perlindungan yang diberikan terhadap kreditur, maka kedua pejabat ini memiliki otentisitas perlindungan yang sama sepanjang akta yang dibuat oleh keduanya telah didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk Notaris, terdapat permasalahan, karena BPN mewajibkan untuk menulis SKMHT dengan cara mengisi formulir yang disediakan BPN, yang mana berarti menciderai ketentuan Pasal 38 UUJN yang menyebutkan syarat akta Notaris. Untuk mengatasi permasalahan ini, Notaris harus menggunakan lembaga Renvoi sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UUJN. Dengan mempergunakan lembaga renvoi tersebut, barulah SKMHT dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat memberikan perlindungan bagi kreditur yang disebut dalam SKMHT tersebut.
English Abstract
Article 15 Regulation No.30 / 2004 about Notary position and article 2 verse (2) Government Regulation No.37 / 1998 about Rule of Land Deed Maker Officer declared authority on making Letter of Power in charging burden rights (SKMHT). It caused authority and needs conflict in Letter of Power in charging burden rights (SKMHT) making between Notary. The writer here discussed about authority conflict arose in Letter of Power in charging burden rights (SKMHT) making between Notary and Land Deed Maker Officer also discuss about law implication of Letter of Power in charging burden rights (SKMHT) by Notary to law protection for debtor. Approach method used by the writer was juridist normative approach. In this research, data which became the writer`s reference is primary and secondary law material. Data collection technique was done through documentation and library study. The writer then did processing to the law material in deductive way. According to the research, there are atributive authority conflict, also interest conflict between Notary and Land Deed Maker Officer in making Power in charging burden rights (SKMHT). In this authority conflict, from the perspective of law hierarchies, Notary has higher authority based, so they have rights to apply their authority as arranged on the regulation. Related with protection given to the debtor, both officer had the same authenticity as long the act made by both of them has based on regulation existed. For notary, there`s a problem since Land Institution obliged Notary to write Letter of Power in charging burden rights (SKMHT) by fill in form provided by National Land Institution. To overcome the problem, notary should use Renvoi institution as stated in article 48 verse (2) Regulation of Notary Position. By using Renvoi institution, Letter of Power in charging burden rights (SKMHT) could be said as valid in law perspective and gave protection for debtor mentioned on the letter.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/RAC/k/041102886 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Aug 2011 11:50 |
| Last Modified: | 02 Aug 2011 11:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156689 |
Actions (login required)
 |
View Item |