Prastiwi, AdriantiAga (2012) Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap Akta yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan profesi notaris, telah diatur dalam Kode Etik. Kode Etik dipahami sebagai norma dan peraturan mengenai etika, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dari suatu profesi yang dinyatakan oleh organisasi profesi, yang fungsinya sebagai pengingat berperilaku bagi para anggota organisasi profesi tersebut. Meskipun telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Masih terdapat notaris yang terlibat dalam perkara pidana di media massa . Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penelitian tesis ini akan difokuskan pada tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana berdasarkan bukti awal/patut diduga adanya keterlibatan notaris dalam melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan akta otentik yang dibuat. Adapun permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana (2) Bagaimana fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah yaitu pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan pendekatan konsep ( conceptual approach ). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggali kerangka normatif dengan menggunakan buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum, tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, serta fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum pembuat akta dapat menjadi tersangka bila akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Tuntutan tanggung jawab secara pidana ini muncul sejak terjadinya sengketa atau permasalahan berkaitan dengan akta yang telah dibuat karena memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana. Dengan demikian mewajibkan notaris tersebut memberikan keterangan dan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil maupun materiil akta. Fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan notaris pada pemeriksaan perkara pidana adalah : (a) Memanggil notaris dan mengadakan sidang majelis untuk memeriksa notaris terhadap dugaan adanya pelanggaran undang-undang atau Kode Etik sebelum memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris. Apabila dalam siding Majelis Pengawas ternyata ada unsur yang memberatkan maka Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuan pemeriksaan dan jika tidak terbukti, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan ijin atas penyidikan terhadap notaris yang bersangkutan. (b) Memberikan nasehat dan teguran lisan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan notaris.
English Abstract
Notary is a public official who has a power to make authentic act. The role of how should they act as public official is already regulated in Ethic Code. Ethic Code is understood as norm and regulation about ethic, both in written and unwritten, of a profession, which declared by profession organization, that functioned as behavior reminder to the member of the profession organization. Even though it is already regulated in such a way in the “ Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ” (Canon of Notary Incumbency and Notary Ethic Code), still there are notaries who involved in criminal case in mass media. Based on that fact, then this thesis research will be focused on the notary involvement in the act they made, which indicated to the criminal act based on preliminary evidences or reasonably suspected of notary involvement in doing a criminal act, which correlated with the authentic act they made. Therefore, the problems of research are: (1) how is the notary responsibility as a public official to the act that they made, which indicated to criminal act? (2) How the function and role of Regional Supervisory Council to call the notary to the criminal case interrogation. The research method of this thesis is a normative law research, which use normative juridical approach, with statue approach and conceptual approach. The collecting technique of the law source is by exploring the normative framework by using books that discuss legal theories, the responsibility of the notary as public official on the act they made that indicates criminal acts, as well as the function and role of the Regional Supervisory Council to call the notary to the criminal case interrogation. Based on the result, the author got answers to all of the problems, that notary as public official, as act maker could be a suspect when they made an act, which indicate a criminal act. The criminal responsibility demand was came up since a lawsuit occur or problems that related to act that have been made for already fulfilling the elements of the crime. So, it is the function and role of the Regional Supervisory Council to compulsory the notary to provide information and testimony as formal and material aspect about the act that they already made. The function and the role are including: (a) Calling the notary and held a Council investigation to investigate the notary to the suspect of canon or Ethic Code infringement before giving investigation agreement to the notary. If in this investigation the Supervisory Council found any aggravating elements, then the Regional Supervisory Council will give their approval on the investigation, but if it does not proven, then the Regional Supervisory Council will not give their approval on the notary investigation. (b) To provide advice and verbal reprimands relating to offences committed to the notary.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/PRA/t/041200262 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 27 Jul 2012 09:34 |
| Last Modified: | 27 Jul 2012 09:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156686 |
Actions (login required)
 |
View Item |