Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang–Undang Jabatan Notaris

Prasetyo, YudhanaEko (2014) Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris dalam Undang–Undang Jabatan Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Profesi notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan jabatannya tidak digaji oleh negara melainkan mendapatkan honorarium dari kliennya diatur didalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penetapan maksimal honorarium Notaris kepada klien berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dalam Pasal 36 Undang- undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penetapan besaran minimal honorarium seorang Notaris belum ada pedomannya, sehingga sesama profesi notaris tidak memiliki kesamaan dan cenderung ke persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk medeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium notaris dalam peraturan terkait dengan jabatan notaris di Indonesia, (2) untuk medeskripsikan dan menganalisis formulasi pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang ideal bagi notaris. Maka penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif ( Normatif Legal Research ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa 1) Undang-undang Jabatan Notaris menentukan besaran maksimal honorarium notaris didasarkan nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris tersebut tidak terdapat tentang pengaturan besaran minimal honorarium notaris, namun diatur dalam dalam Kode Etik Notaris, Pembentukan pengaturan besaran minimal honorarium Jabatan Notaris tidak didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis, melainkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Karena untuk menetukan nominal nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari suatu akta yang dibuatnya tidaklah mudah. Sedangkan 2) formulasi penetapan honorarium bagi notaris yang ideal yaitu Sebaiknya penetapan mengenai honorarium diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, di mana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada tiap regional masing-masing ditetapkan berdasarkan tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa notaris. Dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris. Perlunya perubahan Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisai profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

English Abstract

Notary profession is not national officer and therefore, fee other than salary is given by the client as stated in Act No.2 of 2014 about amendment against Act No. 30 of 2004 about Notary Job. Notary maximum fee is charged to the client based on economical and sociological values as explained in Article 36 of Act No. 2 of 2014 about Notary Job. The determination of minimal fee for a notary officer, however, is lacking of a reliable manual because every notary profession does not have similar fee, thus causing unhealthy competition. The objectives of research are (1) to describe and to analyze the base considerations to determine notary minimum fee based on notary job acts prevailed in Indonesia, and (2) to describe and to analyze the formulation of ideal notary minimum fee based on ideal notary job acts. Research type is normative juridical research or normative legal research , which means that research attempts to review the statutes and regulations that have been prevailed or determined for a certain law problem. Based on this research, it is indicated that (1) Notary Job Acts have determined notary maximum fee which is based on economical and sociological values. These Acts, however, have not explained notary minimum fee but it is elaborated in Notary Ethical Code. The determination of notary minimum fee is not made based on economical and sociological values but it considers many aspects. It is not surprising if the determination of nominal value of economical and sociological aspects is not easy task. (2) The ideal notary minimum fee may be formulated through regulations of notary organization. Indeed, notary organization in each region will regulate their own minimal fee of notary service such that the notary will find justice in accepting their notary service fee. Organizational regulation will give sanction for any violations against the minimal tariff standard of notary service in each region. The amendment to Article 36 of Act of Notary job also mentions about determination of notary minimum fee standard made by notary job organization. It can be said that the determination of fee by the professional organization of notary job is always binding based on Notary Job Acts.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/347.016/PRA/p/041406705
Subjects:	300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	15 Oct 2014 19:33
Last Modified:	04 Jan 2023 02:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156685

	Text Yudhana Eko Prasetyo.pdf Download (1MB)
	Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B)

Actions (login required)

View Item