Ibrahim, Marzuki (2013) Efektifitas Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Peluang Pengelolaan Dokumen Protokol Notaris Berbasis Digital). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kedudukan notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta otentik dalam rangka menjamin kepastian hukum. terhadap akta otentik yang telah dibuat maka seorang notaris mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap protokol notaris guna mewujudkan perlindungan dan tertib pengelolaan kearsipan dokumen notaris. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 63 menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah. Akan tetapi dalam praktek penyerahan, penyimpanan, dan pengelolaan terhadap protokol notaris sebagimana dimaksud menghadapi problematika yuridis tatkala tidak ada notaris yang menjalankan amanat Undang-Undang dimaksud. Dalam penelitian ini diambil dua rumusan masalah antara lain 1) Bagaimana efektifitas Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait penyerahan protokol notaris yang berumur lebih dari dua puluh lima tahun oleh notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah ?. 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Daerah apabila Notaris penerima Protokol tidak menyerahkan protokol yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah serta peluang pengelolaan dokumen kenotariatan berbasis digital dimasa yang akan datang ?. Tujuan penelitian ini antara lain Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Jabatan Notaris terkait penyerahan protokol notaris yang berumur lebih dari dua puluh lima tahun oleh notaris penerima protokol Kepada Majelis Pengawas Daerah. serta peluang pengelolaan dokumen kenotariatan berbasis digital dimasa yang akan datang. Manfaat penelitian ini antara lain manfaat secara teoritik dan manfaat praktis. Kerangka teoritik yang digunakan antara lain terori efektifitas hukum dan teori penegakan hukum. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundan-undangan), dan conceptual approach (pendekatan konsep). Adapun hasil dan pembahasan bahwa untuk menilai efektifitas ketentuan Pasal 63 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat diukur melalui 5 (lima) indikator efektifitas hukum antara lain dari sisi substansi, stuktur, kultur, sarana dan prasaran, serta sanksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan bahwa bentuk inefektifitas terjadi antara lain Pertama dari aspek substansi hukum khususnya peraturan perundang-undangan yang yang mengatur ruang lingkup jabatan notaris masih belum memberikan petunjuk teknis pengelolaan dan penyerahan protokol notaris yang telah berumumr 25 (dua puluh lima tahun) atau lebih kepada Majelis Pengawas. Kedua, struktur/aparatur hukum keluarnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris pada tahun 2004 sehingga bagi aktifitas pengawasan di Kota Malang masih belum berjalan secara efektif mengingat secara struktur organisasi kedudukan Majelis Pengawas Daerah belum ditunjang dengan adanya kesekretariatan yang menunjang kinerja pengawasan terhadap notaris. Ketiga, Kultur (culture) dari aspek budaya ataupun kelaziman yang ada kecenderungan yang muncul adalah ketidak patuhan baik Notaris maupun Majelis Pengawas yang kurang berkoordinasi dalam proses penyerahan maupun penyimpanan. Disamping itu cara pandang bahwa notaris merupakan mitra pemerintah masih belum terbangun sehingga sebagai pejabat umum kecenderungannya masih tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Keempat, Dari sisi fasilitas tentunya ini menjadi faktor penghambat yang dominan mengingat bahwa Majelis Pengawas belum memiliki kantor tetap. Kelima, Sanksi dalam praktek kecenderungan yang digunakan oleh Majelis Pengawas hanya sebatas teguran secara lisan sehingga tidak menimbulkan efek jera (shock theraphy) bagi notaris yang tidak menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini disampaikan beberapa poin rekomendasi sebagai bentuk sumbangsih saran antara lain 1) Diharapkan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan segenap komponen antar lain Notaris dan Majelis Pengawas untuk merespon pembentukan regulasi teknis dan Standart Operating Procedure (SOP) mengenai tata kelola penyerahan, penyimpanan, dan pengelolaan protokol notaris agar terdapat payung hukum yang jelas dalam pelaksnaannya dalam praktek empiris dalam kinerja kenotariatan. 2) Diharapkan notaris melakukan upaya hukum berupa pendigitalisasian dokumen protokol notaris untuk melindungi kepentingan hukum atas pertanggung jawaban terhadap pembuatan akta. 3) Diharapkan Majelis Pengawas Daerah segera menginisiasi pengadaan Sekretariat Majelis Pengawas Daerah dan melakukan tata kelola kelembagaan mengingat bahwa di dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.02.10 Tahun 2009 tentang Sekretariat Majelis Pengawas Notaris khususnya Pasal 15 menyebutkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis dibebankan kepada Anggaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
English Abstract
Position of notary public has an important role in making authentic act in order to ensure legal certainty. the authentic act that has made it a notary has the responsibility to administer the notary protocol in order to realize the protection and orderly management of archival documents notarized. Under the provisions of Law No. 30 Year 2004 concerning Notary in particular Article 63 states that the Protocol of Notary Public Notary another surrender at age 25 (twenty five) years or more submitted by recipients Notary Notary Protocol to the Regional Supervisory Council. However, in practice the delivery, storage, and management of notarial protocols as mentioned Challenging jurisdiction when there is no notary who runs the mandate of the Constitution intended. In this study taken two problem statements, among others, 1) How can the effectiveness of Article 63 Paragraph 5 of the Act related to the submission protocol Notary notary older than twenty-five years by a notary protocol receiver to the Tribunal Regional Supervisor?. 2) How do legal remedies Regional Supervisory Council if the recipient Notary Protocol does not submit the protocol that has been aged 25 (twenty five) years or more to the Supervisory Council and the Regional notary document management opportunities based digital future?. The purpose of this study, among others, to identify, describe and analyze the implementation of Article 63 Paragraph 5 of the Act related to the submission protocol Notary notary older than twenty-five years by a notary protocol receiver Regions To the Supervisory Council. and opportunities based notary digital document management in the future. Benefits of this research include theoretical benefits and practical benefits. Teortiki framework used include terori effectiveness of the law and theory of law enforcement. The research method in this study is the approach juridical statute Sociological approach (approach perundan-invitation), and a conceptual approach (approach to the concept). The results and discussion that in order to assess the effectiveness of the provisions of Article 63 Paragraph 5 of the Law No. 30 Year 2004 concerning Notary can be measured through five (5) indicators of effectiveness of the law, among others, in terms of substance, structure, culture, facilities and infrastructure, as well as sanctions. Based on the results of the research can be presented that forms between other First ineffectiveness of particular aspects of the legal substance of legislation governing the scope of the notary office still has not provided technical guidance and management of the delivery protocol notary who has berumumr 25 (twenty five years) or more the Supervisory Council. Second, the structure / legal discharge apparatus Law Notary in 2004 so that the monitoring activities in the city of Malang is still not effective given the position of Supervisory Council organizational structure has not been supported by the Regional secretariat support performance monitoring of a notary. Third, culture or prevalence of the cultural aspects that there is a tendency that emerges is both a Notary disobedience or less Supervisory Council coordinate the delivery and storage process. Besides, the point of view that the notary is a partner of the government still has not woken up so the general trend is still not official prioritized by the government. Fourth, From the facility this would be the dominant limiting factor given that the Supervisory Council has not had a permanent office. Fifth, sanctions in practice trends used by the Supervisory Council merely verbal reprimand so that no deterrent effect (shock therapy) for notaries who do not run the provisions of legislation. In this study presented some points on the contribution form suggestions include 1) It is expected that the Government through the Ministry of Justice and Human Rights involving all components of other inter Notary and Supervisory Council to respond to the establishment of technical regulations and Standard Operating Procedure (SOP) regarding the governance of the delivery, storage and management protocols that notaries are a clear legal framework in pelaksnaannya in empirical practice in the performance of notary. 2) hoped to bring a legal notary in the form of digitization protocol document notarized in order to protect the legal interests of accountability to the deed. 3) Regional Supervisory Council is expected soon initiate procurement Regional Supervisory Council Secretariat and institutional governance do remember that in the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-06.AH.02.10 2009 on Notary Supervisory Council Secretariat in particular Article 15 states that all costs incurred in the performance of duties imposed on the Budget Council Secretariat Ministry of Law and Human Rights.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/IBR/e/041400546 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Jun 2014 09:16 |
| Last Modified: | 10 Jun 2014 09:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156661 |
Actions (login required)
 |
View Item |