Herman, Octafany (2011) Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Notaris Pasca Penetapan Pensiun (Studi di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ketika manusia bekerja, ada masa dimana ia harus berhenti karena telah memasuki usia pensiun. Khusus usia pensiun bagi notaris diatur menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang mengatur bahwa notaris pensiun saat berumur 65 tahun dan dapat diperpanjang hingga umur 67 tahun. Persoalan kemudian muncul ketika Anthony Saga Widjaja, notaris di Tuban mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal tersebut karena membatasi haknya untuk bekerja dan sejahtera di hari tua, harapannya adalah untuk diberikan perpanjangan usia pensiun agar melebihi 67 tahun. Hal tersebut didukung dengan karakteristik jabatan notaris yang bersifat mandiri sehingga ia tidak digaji dan diberi tunjangan termasuk tunjangan pensiun dari Negara layaknya pejabat lain seperti; hakim, jaksa, dan polisi. Hal ini disayangkan karena pada profesi hukum lain seperti pengacara yang sama-sama berkarakteristik mandiri, tetapi tidak dibatasi usia kerjanya. Selain itu, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kesejahteraan notaris terutama pasca penetapan pensiunnya, dimana kesejahteraan dapat diwujudkan dengan terpenuhinya segala kebutuhan seperti pangan, pekerjaan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 8 (1) huruf b UUJN mengenai batas usia pensiun dikaitkan dengan kedudukan notaris yang bersifat mandiri dalam penghasilannya?, 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris yang telah pensiun dalam hal pemenuhan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya? Jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada sumber data primer yang terdiri dari penelusuran, wawancara, dan pendokumentasian data di lapangan, dan sumber data sekunder yang terdiri dari data-data yang diambil dari perpustakaan, koran dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi wawancara. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan ketentuan Pasal 8 (1) huruf b UUJN mengenai batas usia pensiun dikalangan notaris di Kota Malang menimbulkan pertentangan pendapat, ada yang sepakat namun ada juga yang keberatan untuk diperpanjang melebihi 67 tahun, namun fakta atas keberatan ketentuan Pasal tersebut menunjukkan kurang terpenuhinya asas keadilan terutama atas hak untuk sejahtera; sehingga berpengaruh juga pada asas manfaat dimana belum bisa mewujudkan manfaat dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi notaris. Berdasarkan itu maka upaya perpanjangan usia pensiun mutlak dilakukan jika ingin meningkatkan kesejahteraan notaris. Perlindungan hukum yang diberikan pada notaris terkait kesejahteraannya pasca pensiun sampai saat ini belum ada serta diatur secara konkrit, baik itu perlindungan dari Negara yang tertuang secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, maupun perlindungan dalam kebijakan dan kewenangan organisasi notaris seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya perlindungan yang bisa digunakan untuk menjamin kesejahteraan notaris pasca pensiun hingga saat ini tergantung pada keinginan dan upaya notaris secara pribadi menyiapkan hari tuanya seperti mengikuti program jaminan sosial yang tersedia atau membuka usaha sendiri.
English Abstract
The written of this thesis is effected by the fact that when humans are working, there are times where he had to stop because it has entered the age of retirement. Special retirement age for the notary is set according to the Law Office of notary public (UUJN) of article 8, paragraph (1) and (2), which regulates that the notarys retirement at the age of 65 years of age and can be extended up to the age of 67 years. The issue then arises when Anthony Saga Widjaja, a notary in Tuban apply material test to the Constitutional Court regarding the article as it restricts the right to work and prosper in the old days, the hope is to be given an extension of retirement age in order to exceed 67 years. It is supported by the characteristics of the Office of a notary who is self-supporting and thus he hired and given benefits including retirement benefits from the State like other officials such as; judges, prosecutors, and police. This is unfortunate because in the legal profession as a lawyer are equally independent, but are not limited by age. In addition, until recently there has been no legislation governing in particular about the welfare of the notary public especially after the establishment of retirement, where prosperity can be realized by meeting all the needs such as food, employment, housing, health, and education. Based on such background above, so the problems raised are: 1 How does the application of the provisions of article), 8 (1) the letter b UUJN regarding the retirement age limit associated with the position of a notary who is independent in his earnings?, 2) how does the legal protection for a notary who had retired in terms of the fulfillment of prosperity for herself and her family? Types and methods of research used in this thesis is the juridical research empirical refers to the primary data source of your searches, interviews and documentation of the data in the field, and a secondary data source of the data taken from the library, newspapers and journals that are related to this research as a backend data. Data collection techniques in this research was conducted with the study documentation and interview studies. As for the results of research conducted, it is known that the application of the provisions of article 8 (1) the letter b UUJN regarding the retirement age limits in the air of a notary public in the city of Malang pose a conflict of opinion, there is an agreed but there are also objections to extended exceed 67 years, but the fact the objection that the provisions of article indicates less satisfy the principle of Justice is primarily the right to peace; so that the effect also on the utility function which can not yet realize the benefit and happiness as possible for a notary. Based on the extension of retirement age, then efforts to be conducted if it is to improve the welfare of a notary. The legal protection given to post-retirement welfare related notary until now there is no and set in a concrete, be it the protection of the State set out specifically in the form of laws and regulations that exist, as well as protection in the policy and authority of the notary public organizations such as the Indonesian Notaries Association (INI) and the Regional Oversight Council (MPD). Based on this, in the end the protection that could be used to ensure the welfare of the notarys post retirement until now depended on the willingness and efforts of notary prepares his old days personally as follow social security programs that are available or open their own business.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/HER/p/041104110 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 18 Oct 2011 11:47 |
| Last Modified: | 18 Oct 2011 11:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156657 |
Actions (login required)
 |
View Item |