Febriamin, YonnydoAniela (2011) Peran Notaris Sebagai Saksi dalam Proses Penyidikan Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Akta yang Dibuatnya. (Studi di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya. Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi notaris sebagai pejabat umum yang profesional harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan. Pada situasi ini antara notaries sebagai saksi dan penyidik kepolisian akhirnya timbul masalah. Karena penyidik tidak dapat melakukan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Penyidik berhak menanyai dan melakukan pengambilan akta terhadap Notaris sebagai saksi dengan mengajukan permohonan ke Majelis Pengawas Daerah, namun proses birokrasi yang susah menyulitkan Penyidik sehingga pada suatu penyidik dating dan mengambil minuta akta sendiri ke kantor Notaris sebagai alat bukti. Notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional untuk tidak memberitahukan isi aktanya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimanakah peran Notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan terkait kewajiban menjaga kerahasiaan minuta akta yang dibuatnya, dalam hal pengambilan minuta akta kepada pihak penyidik Kepolisian Resort Kota Malang? 2) Bagaimanakah batasan-batasan Notaris sebagai saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan terkait kewajiban menjaga kerahasiaan minuta akta yang dibuatnya? Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengacu pada sumber data primer yang terdiri dari penelusuran, wawancara, dan pendokumentasian data di lapangan, dan sumber data sekunder yang terdiri dari data-data yang diambil dari perpustakaan, koran dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi wawancara. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa banyak terjadi perbedaan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Notaris sebagai saksi seharusnya dalam melakukan tindakan apapun pada proses penyidikan harus diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah, namun kenyataannya karena jumlah Majelis Pengawas Daerah yang terbatas. Majelis Pengawas Daerah hanya bertindak berdasarkan laporan saja. Penyidik sebagai pihak yang memeriksa, dikarenakan adanya kesalahan pada tahun 2006 dimana Penyidik mengajukan permohonan untuk pengambilan minuta akta kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan konfirmasi mengenai permohonan tersebut. Sehingga pada tahun 2010 Penyidik bertindak sendiri melakukan pengambilan minuta akta Notaris tanpa seijin Majelis Pengawas Daerah. Maka dari itu untuk melindungi Notaris perlu batasan-batasan Notaris itu sendiri sebagai saksi dalam memberikan keterangan. Yaitu berupa hak ingkar notaris, perlindungan dari Ikatan Notaris Indonesia sebagai lembaga yang menaunginya dan Majelis Pengawas Daerah sebagai pengawas kinerja Notaris itu sendiri.
English Abstract
Notaries must keep the contents of the deed, not just what is included in the all of the deed, but also all that informed or communicated to him in his capacity as a notary, even though it is not included in the deed. As one legal instrument, on one hand as an official notary public professionals have kept the oath of office not to divulge the contents of the deed, on the other side of the notary must stand on the interests of the country that refers to finished public interest in judicial proceedings. In this situation between the notary as a witness and police investigators eventually be trouble. Because investigators can not conduct the investigation properly. Investigators questioned the right decision and doing the deed to the notary as a witness by submitting to the Supervisory Council of Regions, but the difficult bureaucratic process so difficult for investigators to an investigator came and took the deed itself minuta to the Notarys office as evidence. Notaries have the right to reject as a professional public officials not to divulge the contents of the deed. Based on the above background of the issues raised are: 1) What is the role of notary as a witness in the investigation related to an obligation of confidentiality minuta deed he made, in terms of the deed to the decision minuta Resort Malang police investigation? 2) What are the limits notary as a witness in giving testimony in the investigation related to an obligation of confidentiality made minuta deed? This type of research used in this thesis is a juridical empirical research that refers to the primary data source that consists of searching, interviewing, and documenting the data in the field, and secondary data sources consisting of data taken from the library, newspapers and journals associated with this research as supporting data. Techniques of data collection is done by documentation study and the study interview. The results of research conducted, it is known that a lot of difference to what actually happened. Notary as a witness should take any action in the investigation process should be known by the Regional Assembly of Trustees, but in reality because of the limited area of the Supervisory Board. Supervisory Regional Assembly only act on the report alone. Investigators as the party examined, due to an error in 2006 when investigators apply for a deed to the Tribunal decision minuta Regional Supervisor and the Regional Supervisory Board did not provide confirmation of the request. So in 2010 the Investigator to act independently conduct notary deed minuta decision without the permission of the Regional Council of Trustees. Therefore necessary to protect the Notary Deed restrictions itself as a witness in giving testimony. Namely a notary dissenter rights, protection of the Indonesian Notaries Association as a shelter agencies and the Regional Supervisory Board as the supervisors own performance of notary.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/FEB/p/041104802 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Nov 2011 13:37 |
| Last Modified: | 17 Nov 2011 13:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156654 |
Actions (login required)
 |
View Item |