Edward, YY (2015) Implikasi Diwajibkannya Melekatkan Dokumen Sidik Jari Terhadap Otentisitas Sebuah Akta Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ringkasan Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pentingnya sebuah akta notaris, pada waktu yang bersamaan kenyataan ini juga memunculkan masalah baru dengan semakin maraknya penyangkalan yang dilakukan oleh para penghadap perihal kehadirannya dihadapan Notaris atau menyangkal tanda tangannya yang telah ia bubuhkan dalam akta notaris. Ditambahkannya ketentuan baru mengenai diwajibkannya melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan jabatan notaris menjadi jawaban untuk menghindari terjadinya penyangkalan tanda tangan oleh penghadap dan merupakan bukti tambahan yang memperkuat proses pembuktian mengenai kebenaran akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Melihat betapa pentingnya manfaat dokumen sidik jari yang harus dilekatkan pada minuta akta, hal ini juga yang mendorong diaturnya ketentuan sanksi hukum bagi notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Padahal jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 38 ayat 1 sampai pasal 5, dokumen sidik jari bukan merupakan bagian yang menjadi syarat formal dalam pembuatan akta. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai implikasi diwajibkannya melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta terhadap otentisitas akta notaris yang kemudian dirumuskan dalam pertanyaan Bagaimana regulasi yang mengatur diwajibkannya melekatkan dokumen sidik jari pada akta notaris dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris? dan Bagaimana implikasi diwajibkannya melekatkan dokumen sidik jari pada akta notaris terhadap keotentikan sebuah akta notaris?. untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan metode penelitian di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Ketentuan mengenai diwajibkannya melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta dalam pasal 16 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris mempunyai maksud dan tujuan untuk mengidentifikasi kehadiran para pihak yang menghadap notaris. Namun dalam ketentuan pasal ini tidak mengatur secara jelas mengenai bagian sidik jari yang wajib dilekatkan pada minuta akta, media yang digunakan untuk melekatkan sidik jari serta tata cara pelekatan sidik jari sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan dikalangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Selaian itu, Kewajiban melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta tidak akan mempengaruhi otentisitas akta notaris karena ada tidaknya dokumen sidik jari tidak berdampak pada kekuatan pembuktian Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/EDW/i/2015/041600037 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 22 Jul 2016 09:20 |
| Last Modified: | 22 Jul 2016 09:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156651 |
Actions (login required)
 |
View Item |