Tanggung Jawab Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) terhadap Akta-Akta Pihak yang Dibuatnya pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris

Baskoro, Angki Maulana (2012) Tanggung Jawab Notaris Setelah Purna Bakti (Pensiun) terhadap Akta-Akta Pihak yang Dibuatnya pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tanggung jawab Notaris diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol”. Tanggung jawab Notaris berdasarkan pasal 65 memiliki makna ketidakadilan dalam kalimat “ bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya …”. Pengertian “ bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya …” di sini mengandung makna bahwa keseluruhan dari akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut menjadi tanggung jawab Notaris, padahal di dalam akta tersebut terdapat isi akta yang merupakan tanggung jawab para pihak karena dibuat oleh dan/atau dihadapan oleh Notaris berdasarkan keinginan dan kehendak para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap keseluruhan dari akta yang dibuatnya tersebut, kecuali terhadap isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Mengapa Notaris masih harus bertanggung jawab setelah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai Notaris? 2. Sebatas apakah tanggung jawab Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta yang dibuatnya? Jenis penelitian ini ialah Yuridis Normatif ( Normative Legal Research ). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ), Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) dan Pendekatan Sejarah ( Historical Approach ). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Notaris masih harus bertanggung jawab terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya meskipun ia telah purna bakti (pensiun) dari masa jabatannya. Hal tersebut dikarenakan apabila Notaris tersebut terbukti bersalah terhadap akta (dalam hal ini adalah akta pihak) yang dibuatnya dan mengakibatkan akta yang dibuatnya tersebut menjadi cacat hukum. Batasan pertanggungjawaban seorang Notaris yang telah purna bakti (pensiun) terhadap akta-akta pihak yang dibuatnya hanyalah sebatas pada formalitas atau pemenuhan unsur otentitas suatu akta, namun terhadap kebenaran isi akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris. Formalitas dari suatu akta tersebut meliputi kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

English Abstract

Notary responsibility set out in article 65 of Law Number 30 of 2004 Concerning Notary. The article states that “the Notary, Notary Substitute, Substitute Special Notary and Notary Acting responsible for any deed he made despite Notary Protocols have been delivered or transferred to the storage protocol”. Notary responsibility based on article 65 has the meaning of injustice in the phrase “responsible for every deed he made…”. Definition of "responsible for every deed he made ..." here implies that the entirety of the deed made before Notary is the responsibility of the Notary, but are included in the deed of the contents of the deed which is the responsibility of the parties because it was made by and/or before Notary based on the wishes and will of the parties. Notary only responsible for the entirety of the deed made, unless the contents of the deed which is the will and desire of the parties. According to this background, the problems can be formulated as follows : 1. Why Notary still responsible after full devotion (retired) of the deeds he made at still serving as a Notary? 2. What limits of responsibility that have been Notary full devotion (retired) of the deeds he made? This type of research is normative juridical (normative legal research) with legislation approach (statute approach), conceptual approach and historical approach. According to the results of the analysis, it can be concluded than the Notary still have to be responsible for the deeds that he made even though he has full devotion (retired) of his tenure. It`s because if the Notary is found guilty of the deed (in this case is the party deed) who he made and resulted in a deed he made into miscarriage of justice. Limitation of responsibility of a Notary who has full devotion (retired) of the party deeds which he made only limited to the formality or authenticity fulfillment elements of a deed, but the accuracy of the deed is not the responsibility of the Notary. Formalities of a deed includes the truth and certainty about the day, date, month, year, time and the parties, initials and signatures of the parties, witnesses and a Notary, and prove what he had seen, witnessed, heard by the Notary (on official deed) and recorded statements or representations of the parties (on the party deed).

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/347.016/BAS/t/041204140
Subjects:	300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endro Setyobudi
Date Deposited:	13 Dec 2012 15:18
Last Modified:	16 Jun 2022 08:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156647

Text 041204140.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item