Bashori, MochamadSyafrizal (2010) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai masalah pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik. Hal ini dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata dan administrasi. Tetapi UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perumusan pengaturan Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik. Bahan hukum primer berupa peraturan yang mengatur Jabatan Notaris dan pertanggungjawaban pidana bagi Notaris sebagai Pejabat Umum yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik, bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali kerangka normatif kemudian diolah secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Pembuatan Akta Otentik tersebut harus berdasarkan bentuk dan prosedur yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pembuatan Akta Otentik oleh atau di hadapan Notaris dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat apabila memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana pemalsuan surat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 263 ayat 1 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 KUHP. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana.
English Abstract
In writing this master thesis, the writer discusses about the problem in making authentic document by a Notary as a general functionary which categorized as a criminality counterfeting document and his liability of criminal for a Notary as a general functionary who criminalizes counterfeiting document in making authentic document. This case is set by established law number 30 in 2004 about Notary Function or it is mentioned as UUJN. In UUJN arranged when a Notary function in doing his functionary provens doing violation, the Notary can be imposed punishment, court of justice and administration. Yet UUJN does not arrange criminal punishment to a Notary. In practices, it is found a fast that a violation which done by Notary can be imposed a court of justice or administration, next it is qualificated as a criminality. Research method used in this master thesis is normative law research by approach law and concept. The research range is limited on formulating arranged Notary function and liability of criminal for a Notary as a general functionary who criminalizes counterfeiting document in making authentic document. The primary law material is rule arranges Notary functionary and liability of criminal for a Notary as a general functionary who criminalizes counterfeiting document in making authentic document. The secondary law material is law materials give explanation of the primary law material. The technique in collecting the law material is digging normative framework for the next step is processed as deductive. Based on the result of the research, the writer gets the answer based on the problem before, the Notary is a general functionary who has the authority in making authentic document. Doing the authentic document based on form and prosedure established on Notary function law. Doing the authentic document by or unilateral of the Notary categorized a criminal counterfeiting document when fulfills criminality elements in criminal penal code (KUHP), section 263 verse 1 KUHP, section 264 verse 1 KUHP and section 266 verse 1 jo section 55 KUHP. The Notary who criminalizes counterfeiting document in making authentic document can be liable as criminal when there is mistake elements: can be liability, there is a moral connection which are deliberateness and no reason to abolish the mistake more over. The Notary who is aware or involved in making counterfeit authentic document can be liable at criminal law. When the mistake elements can not be deliberated, the Notary can not be criminalized.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/BAS/p/041003436 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Nov 2010 10:27 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156646 |
Preview |
Text
Mochamad Syafrizal B..pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |