Bajera, I.Gede (2011) Kebijakan Notaris dalam Pelaksana Jabatan sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Notaris adalah Pejabat Negara, sebagai pejabat umum pembuat akta otentik. Pasal 15 ayat (1) yang pada intinya menyebutkan bahwa “Notaris“ berwenang membuat akta otentik mengenai “semua perbuatan”, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh ketetapan peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kalimat mengenai “semua perbuatan“ pada norma tersebut merupakan norma kabur yang dapat menimbulkan multi interpretasi, karena kalimat tersebut dapat mempunyai arti yang sangat luas. Kalimat “alasan untuk menolaknya” dalam pasal 16 ayat (1) huruf (d) juga mengandung kekaburan norma karena tidak memberi rumusan secara lengkap. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik mengangkat judul tesis ini “Kebijakan Notaris Dalam Pelaksana Jabatan Sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Otentik“ Adapun rumusan masalahnya yaitu : ( 1) Mengapa Notaris melakukan Kebijakan dalam pembuatan akta otentik? ( 2) Apakah fungsi dari kebijakan Notaris dalam pembuatan akta otentik? Dari persoalan di atas maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tertier melalui bahan pustaka.Dikaji dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengambil data yang pas dan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kebijakann Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah merupakan tindakan bebas seorang Notaris sesuai azas Freies Ermessen dan dapat terjadi karena apa yang menjadi keingingn para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik ternyata tidak diatur dalam suatu perundang-undangan. Fungsi kebijakan Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan, dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat.
English Abstract
Notary is state funcitioner, as public functionary of authentic act maker. Section 15 sentence (1) which mainly states that Notary has authority to make authentic act about all deed, contract, and permanent decission which is obligied by regulation and is desired by stakeholders to be stated in authentic act. The sentence about “all deeds” in such norm is blur norm which makes multi interpretations, because the sentence may has very broad meaning. The sentence “the reason to reject” in section 16 sentence (1) letter (d) also has blurr norm because it does not give complete explanation. Based on that background, the writer is interested to talk about “Notary Policy in implementing officers as common Public Funtionary authentic act maker” in this thesis. The problems are: (1) Why does the Notary make policy in making authentic act? (2) What is the function of Notary policy in making authentic act? Based on the problems, this research is normatif research, which try to find the material of primary law,secondary law and tertier law through. Some theories in books which is analized in qualitative teknic. The data which is taken is the data which are qualified and relevan to the research. The result of the research shows that the Notary policy in making authentic act is independence action of a Noatry based on Freies Ermessen . It can happen because the desire of the stakeholders to be stated in authentic act is not rulled by regulations. The Notary Policy function in making authentic act is as a mean of regulation to complete, to perfect and to add the regulations, based on justice, certainty the law and advantage.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/BAJ/k/041104779 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 28 Nov 2011 13:08 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156645 |
Preview |
Text
Miftahul_Jannah_.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |