Ayuningtyas, RatriOktaviana (2014) Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris (Studi Pasal 66 Dan 66a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 membuat Majelis Pengawas Daerah kehilangan kewenangannya pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Sejak diterbitkannya putusan tersebut, maka penegak hukum dapat mengambil fotokopi minuta akta serta dokumen yang melekat padanya serta melakukan pemanggilan terhadap notaris tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Kemudian diundangkanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang pada isinya terdapat beberapa tambahan maupun pengurangan pasal, salah satunya pada Pasal 66 dan tamahannya pada Pasal 66a. Pada Pasal 66 muncul lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi untuk menggantikan kewenangan Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun untuk tata cara pengangkatan, peberhentian anggaran, dan struktur masih akan diatur pada Peraturan Menteri yang akan diatur paling lama satu tahun kemudian. Tidak adanya peraturan pemerintah ini membuat Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat terbentuk dan dengan demikian muncul permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kemudian terhadap bahan-bahan hukum akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan penegak hukum dalam pemanggilan notaris berdasarkan pasal 66 adalah bahwa pemanggilan secara langsung dapat dibenarkan karena sampai saat ini Majelis Kehormatan Notaris belum memiliki peraturan pemerintah sehingga tidak dapat terbentuk. Hal ini didasarkan pada analisis tentang peraturan pemerintah dan kaitannya dengan undang-undang pada Pasal 10 UU No.10 Th. 2004. Sedangkan kedudukan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Pasal 66a adalah berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan pasal 66a dan pasal 67 serta pengertian yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
English Abstract
Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 making the Regional Supervisory Council lost its authority in Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary. Since the issuance of the decision, then the law enforcement can take a photocopy of the deed minuta and documents attached to it and to call the notary without the approval of the Regional Supervisory Council. Then diundangkanah Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary that the contents are a few additional chapters or reductions, one of which in Article 66 and Article 66a tamahannya. In Article 66 of the new institutions that emerged Notary Honorary Council that serves to replace the authority of the Regional Supervisory Council under Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary. However, for the procedures for the appointment, peberhentian budget, and the structure will still be set to the Minister to be arranged no later than one year later. The absence of these government regulations make Notary Honorary Council can not be formed and thus problems arise. The method used in this thesis is a normative study using the approach of legislation (statute approach). Then the legal materials will be described and analyzed the relationship between each otherof existing legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the law enforcement authority in calling notary under section 66 is that the calls are directly justified because until now the Honorary Council of the Notary not have government regulations that can not be formed. It is based on an analysis of government regulations and legislation related to Article 10 of Law 10 Th. 2004 While the position of Notary Honorary Council under Article 66a is different from the notary Supervisory Council under Article 66a and Article 67 as well as the presumption in Article 1 of Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/AYU/k/2014/041407919 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 May 2015 08:57 |
| Last Modified: | 19 May 2015 08:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156644 |
Actions (login required)
 |
View Item |