Abidin, AliZainal (2012) Sinkronisasi Pasal 15 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 98 (KEP/M.KUKM/IX/2004) tentang Notar. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penjelasan UUD mengatakan dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Pada tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok pokok Perkoperasian. Menurut UU ini, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan bahwa koperasi haruslah didirikan dengan menggunakan sebuah akta pendirian. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dikatakan : Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Hal tersebut di atas diatur lebih spesifik dalam sebuah Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Dalam keputusan menteri tersebut dijelaskan bahwa sebuah koperasi hanya boleh didirikan dengan menggunakan sebuah akta otentik yang dalam hal ini dibuat oleh seorang notaris yang telah mendapatkan sertifikat khusus. Dalam arti bahwa seorang notaris tersebut terlebih dahulu diwajibkan mengikuti sebuah pelatihan tertentu yang kemudian diikuti dengan penerbitan sertifikat yang menyatakan notaris tersebut berhak untuk membuat sebuah akta dalam hal pendirian koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan notaris dalam mendirikan akta pendirian koperasi. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta khususnya akta pendirian koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat umum telah memenuhi Pasal 1868 B.W. Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti, termasuk akta pendirian koperasi. Hal ini diperkuat oleh pasal 15 ayat (1) Undang-undang no 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. maka jelas bahwa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tidak sinkron terhadap pasal 15 ayat (1) Undangundang no. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
English Abstract
The Explanation of Constitution says that in article 33 there is base of the economic democracy, the production is done by all, for all under the direction or ownership of society members. Prosperity of society has priority over the prosperity individual. Indonesia`s economy is structured as a joint effort based on principle of the family. Build the company that in accordance with that is the cooperative. On October 21, 1992 issued Law No. 25 of 1992 on Cooperation through Sheet of the Republic of Indonesia in 1992 No. 115 which is in Article 66 paragraph (1) declares invalidated Law No. 12 of 1967 concerning fundamentals of Cooperative. According to this act, the cooperative is defined as a business entity consisting of one person or legal entity of the cooperative with base on the principle of cooperation as well as the motion of the people`s economy that is based on the principle of the family. In Act No. 25 of 1992 on cooperatives said that cooperatives should be established by using a deed. In section 7 of Act No. 25 of 1992 about the cooperative is said: Cooperative Formation as referred to in Article 6 carried by the deed, which containing the statute, it should be arranged more specifically in the Ministerial Decree No. 98 of 2004 on the Notary of Deed Cooperative Maker. On it was explained that a cooperative may only be established by using an authentic deed in this matter made by a notary who has got a special certificate. In the sense that a notary is required to attend a particular training first then is followed by the issuance of a certificate which states the notary is entitled to make a deed in terms of establishing cooperative. This research is a normative legality by statute approach, conceptual approach. Approaching of statute is done by reviewing and analyzing various concepts and the authority of the notary sense is in making of deed especially in setting up cooperative deed. The result showed that the existence of the notary as a public official in compliance with Article 1868 B. W. the Notary authorized to make an authentic deed to be used as evidence, including establishing cooperative deed. This is reinforced by article 15 paragraph (1) of Law no. 30-2004 concerning Regulation of Occupational Notary. It is clear that the decree of the Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 is asynchronous to the article 15 paragraph (1) of Law no. 30 0f 2004 on Regulation of Occupational Notary.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/ABI/s/041204129 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 11 Dec 2012 17:02 |
| Last Modified: | 11 Dec 2012 17:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156636 |
Actions (login required)
 |
View Item |