Dewi, Ratna (2011) Efektifitas Hak Ingkar/Hak Undur Diri Notaris sebagai Saksi pada Tahap Penyidikan dalam Perkara Pidana (Studi di Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kendala untuk tercapainya sinergisitas hubungan diantara institusi hukum, yakni perbedaan perspektif hukum yang menjadi konsep dasar dari masing-masing institusi, komunikasi yang kurang efektif, serta kurangnya pemahaman dari masing-masing institusi hukum itu sendiri. Perbedaan perspektif hukum tersebut diantaranya bahwa Notaris bekerja atas dasar ketentuan kebenaran hukum formiil semata, sehingga produk hukum dan otensitas dari akta Notaris akan dinilai hanya dari sisi terpenuhinya unsur kebenaran formiil saja. Sedangkan Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik berkerja atas dasar untuk mencari kebenaran materiil yang membutuhkan adanya keterangan saksi sebagai alat bukti utama pada proses penyidikan. Demikian pula halnya terhadap hubungan antara polisi (sebagai Penyidik) dan Notaris (sebagai saksi) dalam proses penyidikan, terjadi kondisi dilematis yakni adanya perbenturan antara kepentingan hukum penyidik yang meminta Notaris untuk memberi kesaksian dan kewajiban Notaris untuk menjaga Rahasia jabatannya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana Efektifitas Hak Ingkar/Hak Undur Diri Notaris sebagai saksi pada tahap penyidikan dalam perkara hukum pidana?, 2). Upaya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi Notaris saat menjadi saksi pada tahap penyidikan? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis , yang mengacu pada sumber data primer terdiri dari penelusuran, wawancara dan pendokumentasian data dilapangan, dan sumber data sekunder terdiri dari data-data yang diambil dari kepustakaan, artikel, dokumen dan instansi yang terkait dengan penelitian ini sebagai data pendukungnya.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi wawancara. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui alasan-alasan yang menyebabkan sering tidak digunakannya hak ingkar/hak undur diri Notaris ini pada saat menjadi saksi pada tahap penyidikan pada perkara pidana. Sehingga hak ingkar/hak undur diri Notaris masih belum efektif digunakan dalam praktek dilapangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kondisi yang terjadi pada proses penyidikan Notaris adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap adanya hak ingkar/hak undur diri Notaris dan sosialisasi adanya pengaturan Unsur Daya Paksa, baik dikalangan Notaris juga kepada institusi hukum lainnya, terutama polisi selaku penyidik.
English Abstract
Many factors may cause the obstacle occurrence for the achieved of relationship synergistic among legal institution, namely, the legal perspective difference become the basic concept of each of institutions, the less effective communication, and the lacked understanding of each of legal institutions itself. The legal perspective difference, among other, that the Public Notary works on the base of formal law truth provision only. While, Police in performing their duties as investigator work on the base to seek the material truth that need the witness information as a key evidence instrument in the investigation process. Likewise, on the relationship between Police (as investigator) and Public Notary (as witness) in the investigation process, take place the dilemmatic condition that is the presence of impact between the legal interest of investigator who asking for Public Notary to give a witness and the Public Notary duty to keep his/her position Secret. Based on the background above then the problems raised in this research, were: 1) How is the Effectiveness of Refusal Right/Withdrawal Right of a Public Notary as a witness in the investigation phase in the criminal law case? 2) What efforts do have to be made in dealing with the Public Notary condition when becomes a witness in the investigation phase? The research type used was the empirical juridical research, with the sociological juridical approach, referred to the primary data sources consisted of tracking, interview and data documentation in the field, and the secondary data sources consisted of data taken from literatures, articles, documents and institutions related to this research as the supporting data. Data gathering technique in this research was conducted by documentation study and interview study. While, from the result of research conducted, there were known the reasons causing the infrequent to use this refusal right/ withdrawal right of Public Notary in practices in the field when to be a witness in the investigation phase on the criminal law case. The efforts performed to overcome the condition taking place in the Public Notary investigation process were by making the socialization to the presence of refusal right/withdrawal right of Public Notary and the socialization of the presence of Elements of the Force regulation, both in Public Notary circle and also to another legal institution, especially the police as investigator.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016 026 2/DEW/e/041104113 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 06 Oct 2011 11:05 |
| Last Modified: | 06 Oct 2011 11:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156634 |
Actions (login required)
 |
View Item |