Pelaksanaan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikatdalam Kaitannya Dengan Nomor Identif

Oktaviani, DianaIka (2014) Pelaksanaan Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Akta Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikatdalam Kaitannya Dengan Nomor Identif. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan alasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam kaitannya dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah, Bagaimana akibat hukum atas tindakan pelangggaran Pasal 54 PERKABAN 1/2006 yang dilakukan oleh PPAT dan terhadap Akta peralihan hak atas tanah belum bersertifikat yang telah dibuat tanpa mendapatkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) terlebih dahulu, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Sumber-sumber data yang dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain dari studi lapangan, sumber dan jenis data yang ada. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Teori Jenjang Norma, teori Kepastian Hukum, dan teori Keabsahan, maka dapat disimpulkan bahwa jika dianalisis dengan Teori Jenjang Norma menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Malang Pasal 54 PERKABAN 1/2006 tidak bertentangan dengan aturan yang berada diatasnya hal tersebut sesuai dengan hirarki perundangan Negara Indonesia, sedangkan Kantor Pertanahan Kota Malang dan Kota Batu berpendapat bahwa Pelaksanaan Pasal 54 PERKABAN 1/2006 tidak sesuai dengan teori stufentheorie karena Pelaksanaan PERKABAN tersebut melanggar peraturan yang ada diatasnya yaitu Pasal 39 ayat (1) PP 24/1997. Kepastian Hukum dalam melaksanakan Peraturan Pasal 54 PERKABAN 1/2006 akan memperoleh kepastian akan letak dan luas tanah tersebut, tentang Keabsahan Akta Peralihan Hak Atas tanah yang terlanjut dibuat tetap sah akan tetapi di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Malang akan ditolak pendaftaran Haknya dikarenkan persyaratan matariilnya belum terpenuhi, sedangkan di Kantor Pertanahan Kota Malang dan Kota Batu tetap diterima karena tidak ada aturan yang dilanggar.

English Abstract

The purpose of The research of this purpose was to describe andanalyze the legal basis and reason PPAT that implement and are not executing a deed transfer ofrights over land which has not been certifiedin relation with NIB soi land toanalyze the legal consequences of Article 54PERKABAN1/2006 conductedby PPAT and the Deed oftransfer ofland rightsthat have beenmadehave not beencertified with out getting field Identification Number(NIB) first, theresearch methodusedin this thesisis amethod of Empirical Legal Researchusing Sociological juridical approach. The sources ofthe data collected will be describedand analyzed the relationship between each other from the field study, the sourceandtype of the researchand analysis conductedby research ersusing Norms Theory Study, Legal Certaintytheory, and thevalidity ofthe theory, it can be concludedthatifanalyzedaccording to theNormsTheoryStudyof the Land Officeof Malang Regency PERKABAN1/2006 Article 54 does not conflictwith therulesabove itit is in linewith the hierarchy ofthe Indonesian Statelegislation, while the Land Office of Malang and Batu City arguesthat the implementation of Article54PERKABAN1/2006 is notin accordance withthe theory of Implementation PERKABAN stufentheorie because they violate existing rulesabove, Article 39 paragraph(1) PP24/1997. Law inimplementing Article 54 of Regulation 1/2006 PERKABAN will obtaincertainty of the locationandarea ofthe land, about thevalidity of the Deed of Transfer of Rights Over land made will remain valid but the region ofthe Land Office of Malang because rights will be denied registration requirements have notmatariil are met, whileat the Land Office of Malang and Batu cityremains acceptable because no rules are violated.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/3465.043/OKT/p/2014/041503274
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Sugiantoro
Date Deposited:	29 Jun 2015 14:55
Last Modified:	29 Jun 2015 14:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156630

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item