Suryanita, UtamiDini (2014) Perlindungan Hukum bagi Pemodal dalam Pasar Modal Indonesia oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penyelenggara dana perlindungan pemodal merupakan lembaga baru yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal Indonesia yang disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan oleh kustodian. Tetapi perlindungan hukum yang PDPP berikan tidaklah berlaku dengan serta merta, terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku di dalamnya serta adanya batasan klaim maksimal bagi pemodal yang kehilangan asetnya di pasar modal. Adanya persyaratan dan maksimal klaim inilah menyebabkan proses penanganan klaim oleh PDPP terkesan lambat karena kewenangan yang dimilikinya terbatas, maksimal klaim yang adapun membuat pemodal diperlakukan tidak adil, karena jumlah aset mereka yang hilang lebih dari itu. Sehingga muncul permasalahan yaitu: Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pemodal, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang proporsional yang dapat diberikan kepada pemodal oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal, dan bagaimanakah bentuk kewenangan Penyelenggara dana perlindungan pemodal dalam memberikan perlindungan kepada pemodal (investor). Manfaat dari penelitian ini meliputi manfaat akademis yang berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat praktis yang berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap permasalahan. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain. Perlindungan hukum bagi pemodal baru dapat dilakukan terhadap aset pemodal yang hilang di pasar modal yang disebabkan oleh penggelapan yang dilakukan oleh kustodian. Apabila ada pemodal yang merasa aset yang dimilikinya berkurang karena hal tersebut, maka pemodal dapat mengajukan klaim kehilangan aset tersebut pada penyelenggara dana perlindungan pemodal. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana perlindungan pemodal, PDPP kemudian akan memproses klaim tersebut untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan klaim pemodal. Terdapat syarat dan ketentuan dalam penanganan setiap klaim yang diajukan pemodal untuk memperoleh ganti rugi dari PDPP. Apabila klaim yang diajukan pemodal tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka PDPP dapat menolak permohonan klaim tersebut. Selain persyaratan permohonan klaim, terdapat pula aturan mengenai maksimal klaim yang diterbitkan oleh OJK sebesar 25juta untuk pemodal dan 50 milyar untuk kustodian. Jumlah maksimal klaim ini dianggap tidak adil oleh pemodal, karena aset mereka yang hilang lebih dari itu dan salah satu sumber dana DPP berasal dari anggotanya, sehingga pemodal merasa memiliki andil dalam pendanaan PDPP.
English Abstract
The Organizer of Investor Protection Funds is a new organization which is formed in order to give legal protection for investors who lost their assets in capital market in Indonesia which are caused by embezzlement committed by custodian. Whereas such protection could not be applied necessarily, there are terms and conditions and claim limitation applied for investors who lost their assets in capital market. These terms and conditions and claim limitation cause claim handling process seems to take a long time since this organization has limited authority. Thus, the provision of maximum amount of capital has made investors being treated unfairly because their lost assets are much more than what they will earn from the organization. Therefore, questions arise here are : “How is the form of legal protection given by Financial Service Authority for Investors, and how is the form of proportional legal protection for investor given by organization of Investor protections funds, and how is the form of authority of organization of Investor protections funds in giving protection to investor. Benefits of this research are that of academic benefit functioning as development of science and of practical benefit functioning as input to government to give dispute alternative towards the problem. Research method used in this thesis is normative, using conceptual statute approach. Then, supported by legal materials that will be outlined, described, and analyzed the correlation between one another. Legal protection for investors could be implemented to investors whose assets are lost in capital market due to embezzlement committed by by custodian. If there are investors who feel that their assets are lost due to embezzlement, they can claim their lost assets to organizer of investor protection funds. As an organization having authority to manage investor protections funds, PDPP will process those claims for next step approving or rejecting the claim application. There are terms and conditions in every claim handling which is applied by investor to receive compensation from PDPP. If the claim applied is incompatible with the terms and conditions then PDPP can reject the claim. Beside terms and conditions there is also maximum claim provision published by OJK as much as 25 million for investor and 50 billion for custodians. This amount of maximum claim is felt unfair by investor because its lost asset are much more than this amount and one of sources of fund for DPP is from its members so that the investor feels like having contribution un funding PDPP.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.092/SUR/p/041406417 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 06 Oct 2014 15:37 |
| Last Modified: | 06 Oct 2014 15:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156626 |
Actions (login required)
 |
View Item |